Kemiskinan Menjamur Di Negeri Yang Subur

Oleh : Ummu Aqilla

Aktivis muslimah ngaji

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang hampir ditemukan di setiap negara, termasuk Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Setiap tahun jumlah penduduk miskin bertambah, tak berkurang sedikitpun meski berbagai program dilakukan. Bahkan terjadi kemiskinan ekstrem. Kondisi di mana manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok nya. Untuk makan saja tidak bisa apalagi untuk kuliah dan beli rumah.

Jika dilihat dari fakta lapangan dapat kita amati bahwa kemiskinan ini terjadi bukanlah tanpa sebab. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, misal meningkatnya harga komoditas yang dikonsumsi seperti mahalnya harga telur, beras, bensin dan sebagainya. Banyaknya pengangguran juga menambah daftar masyarakat miskin. Meskipun pemerintah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat tak mampu, namun pendistribusian bantuan  tersebut kerap tidak tepat sasaran. perbaikan data kemiskinan merupakan langkah awal yang harus diperhatikan sebab kemiskinan bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan. Selain itu, harus adanya penetapan standarisasi siapa yang tergolong miskin sehingga penentuan target tepat sasaran dan tidak berbeda-beda antara kementerian, lembaga serta daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah hanya seputar pada dua kategori yaitu kategori mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial, dan pemberian BPJS gratis. Ditambah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan dukungan penuh pada UMKM. Kedua upaya ini tidaklah efektif, dan terbukti tidak juga menuntaskan kemiskinan. Bantuan sosial baik berupa BLT dan bantuan sembako tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok ditengah naiknya harga. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi baik melalui bantuan modal UMKM produk lokal dan memberikan tempat untuk promosi produk tersebut tetap tidak mampu menyaingi perusahaan besar baik dari sisi teknologi modal pemasaran, jelas UMKM kalah jauh.

Yang dibutuhkan rakyat miskin saat ini bukanlah bantuan tunai, bantuan sembako, ataupun toilet. Bagaimana rakyat akan memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak ada penghasilan, penghasilan yang ada pun tidak mencukupi biaya hidup yang semakin mencekik akibat pajak. Tidak adanya modal (ketrampilan, teknologi, uang), belum lagi tidak adanya tempat penampung hasil pertanian ditambah infrastruktur yang buruk berpengaruh terhadap distribusi barang. Semua kebijakan ini hanya bisa dilakukan oleh negara. Dari sektor pertanian saja, negara belum membantu petani. Penyediaan pupuk, teknologi pertanian sampai industri pengolahannya masih jauh dari harapan. Dari sektor pertanian saja, jika diurusi dengan baik bisa menjadikan negri ini swasembada pangan. Belum sektor lain jika dikelola dengan baik pasti akan menjadikan Indonesia menjadi negeri makmur.

Bahkan di Papua terdapat PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan pertambangan yang ada di Papua yang rata-rata produksi bijih tambang Freeport Indonesia meningkat dari tahun 2021, yaitu menjadi 145.000 ton per hari. Sehingga per tahun total bijih yang diproduksi adalah sebesar 52 juta ton. Dan diprediksikan tahun 2022 akan semakin meningkat (Kumparanbisnis.com ,25/5/2022).

Namun sayang seribu sayang, diketahui Freeport-McMoRan memegang sebagian besar saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia, yakni 90,64 persen. Sedangkan, sisanya adalah milik pemerintah di Jakarta (Fortuneidn.com, 25/11/2022).

Nyaris semua sumber-sumber kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat dikuasai oleh pengusaha baik lokal maupun asing, hingga negara pun tidak punya modal untuk menyejahterakan rakyatnya. Bahkan pengusaha dan penguasa tega saling bekerjasama mengambil untung dari rakyatnya. Sistem ini telah melahirkan kapitalis-kapitalis dan penguasa yang rakus untuk terus berusaha mengambil keuntungan dalam setiap kesempatan dan kondisi yang ada, tanpa peduli nasib rakyatnya yang kian kesusahan.

Islam memandang kekayaan alam adalah milik umat. Negara mengelola untuk kemaslahatan umat. Hasil dari pengelolaannya digunakan untuk membiayai negara, memfasilitasi rakyatnya agar sejahtera baik itu melalui bantuan modal, bantuan teknologi, tersedia infrastruktur, fasilitas umum yang terjangkau (pendidikan dan kesehatan). Namun, apalah daya ketika aturan diserahkan kepada manusia. Kekayaan alam diserahkan pada swasta secara legal melalui undang undang. 

Negara dibiayai dari pajak rakyat dan utang luar negeri. Akhirnya negeri ini pun akan tetap miskin. Sungguh ironis. Dan sangat miris, belum lagi jika kita lihat seluruh daerah yang tersebar di Indonesia maka kita akan melihat, banyak daerah yang seharusnya tidak menjadi daerah termiskin malahan sebaliknya, menjadi daerah termiskin.

Seyogianya kemiskinan tidak lekat pada Indonesia, negeri yang kaya adalah suatu hal yang sangat tidak realistis. Negara yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah. 

Sistem kehidupan yang kita gunakanlah yang membuat kemiskinan makin marak, karena sistem kehidupan adalah sistem kehidupan kapitalisme sehingga memberikan jalan sehingga mayoritas kekayaan alam dikuasai hanya oleh segelintir orang, laporan dari Credit Suisse, sebuah perusahaan keuangan yang berpusat di Zurich Swiss, yang menyebut bahwa satu persen kelompok terkaya di Indonesia menguasai 53,5 persen kekayaan negara. 5% golongan terkaya mengendalikan 71,8 persen kekayaan Indonesia. Sementara itu, 10 persen kelompok terkaya mengontrol 77,9 persen dari total kekayaan (tintasiyasi.com, 2020/12).

Islam memiliki metode baku dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat

Tentu saja Islam tak akan membiarkan rakyat menderita. Dengan seperangkat aturan yang sempurna yang telah Allah siapkan untuk Umat Nya menjadikan Islam sebagai solusi hakiki atas kesemrawutan negeri ini. Sudah saatnya kita menyadari akan fitrah kita sebagai hamba yang lemah yang tak akan mampu menandingi seperangkat aturan yang sudah di rancang oleh Pencipta alam semesta.

Hal itu berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan pengelolaan SDA oleh negara, karena SDA adalah milik umum. Sistem Islam sungguh menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi semua orang. Belasan abad lamanya sistem ini tegak dan mewujudkan peradaban mulia yang melahirkan masyarakat dengan level kesejahteraan yang tiada bandingan. Negara atau penguasa dalam sistem Islam benar-benar berperan sebagai pengurus sekaligus pelindung umat. Ini karena mereka paham bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang harus siap dipertanggungjawabkan di hari akhir.

Tugas utama negara  dalam Islam adalah melayani kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhannya secara adil dan merata. Menyediakan sandang, pangan, papan dalam jumlah yang cukup dan terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat. Memberikan fasilitas kepada rakyat untuk bekerja dan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga rakyat yang mampu bekerja khususnya laki-laki bisa mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya secara makruh. Bagi warga negara yang tidak mampu bekerja maka negara membantu secara langsung.

Kemiskinan di negara muslim adalah hal yang sangat langka dan merupakan masalah kecil. Islam menyelesaikan masalah ini dengan cara mendorong umat yang mengetahui saudaranya tidak punya cukup makanan dan harta untuk hari itu agar mereka bersedekah. Ini tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja tetapi juga non muslim yang berada dalam Khilafah. Begitulah Tanggung jawab seorang Khalifah dalam melayani rakyatnya sehingga rakyatnya bisa hidup makmur dan sejahtera jauh dari kata miskin. Untuk itu mari kita perjuangkan agar sistem Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan sehingga rakyat Indonesia bisa hidup makmur dan sejahtera.