Sistem Kapitalis, Nyawa Dipertaruhkan ketika Pandemi tak Kunjung Usai

Oleh Aas 

 

Aktivis Dakwah

Pemerintah telah resmi mencabut PPKM dengan alasan pandemi Covid-19 telah terkendali. Kendati demikian Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia masih berstatus pandemi Covid-19.

Seperti yang dilansir oleh voaindonesia.com, Jumat (30/12/2022) Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril menjelaskan alasan-alasan pencabutan PPKM adalah karena kasus Covid-19 di Indonesia telah terkendali, salah satu parameternya adalah jumlah kasus yang di bawah 1000 perhari dengan tidak ada lonjakan kasus signifikan dalam 10 bulan terakhir. Parameter-parameter lainnya adalah angka perawatan di rumah sakit dan kematian yang menurun, tetapi pemerintah meminta masyarakat tetap menggunakan masker dan melakukan vaksinasi dengan status Indonesia yang masih dalam kondisi pandemi.

Pada saat yang sama, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Jepang dan Tiongkok tetapi Indonesia tidak memberlakukan syarat yang khusus untuk turis dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya Tiongkok dilaporkan masuk gelombang Covid-19, di ruang ICU penuh. Karena alasan itu sejumlah negara termasuk Jepang, Amerika Serikat, Itali, Malaysia dan India menerapkan syarat ketat bagi kedatangan turis asal Tiongkok, diantaranya memperrlihatkan hasil tes negatif Covid-19. Disadari atau tidak kebijakan pemerintah yang tetap memerintahkan masyarakat melakukan vaksinasi dan menggunakan masker dengan upaya penggerakan ekonomi seperti bertolak belakang dengan aturan yang diterapkan pada turis Tiongkok. 

Melihat risiko yang masih ada dan berbagai kebijakan yang menyertai, pemerintah seharusnya semakin mandiri dalam mencegah penularan dan mendeteksi gejala serta mencari pengobatan. Tetapi faktanya pemerintah berlepas tangan atas nasib rakyatnya. Pandemi Covid-19 tidak akan mungkin terselesaikan jika dunia dan pemerintahan tidak fokus pada keselamatan nyawa manusia. 

Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme dimana ekonomi diletakkan di atas kepentingan nyawa manusia, dalam menyelesaikan pandemi, tak heran usia pandemi makin panjang dan kerusakan yang diakibatkannya semakin besar sebab fokus dari ideologi kapitalisme hanyalah kepentingan kooperatif besar, tidak aneh jika vaksin menjadi bisnis negara-negara maju sementara negara berkembang dan miskin yang tidak bisa memproduksi vaksin harus rela diperas dengan dijadikan objek pasar. 

Negara miskin yang tidak mampu membeli vaksin pun tidak dapat keluar dari infeksi virus padahal dunia benar-benar membutuhkan kondisi steril di setiap tempat agar virus tidak terus- menerus berkembang biak dan bermutasi ditambah lagi sistem kapitalisme telah menjerat negara miskin untuk menggantungkan keuangannya pada utang dan pajak sementara pada saat yang sama sumber daya alamnya dikeruk habis oleh korporasi asing. Walhasil penyelesaian pandemi yang membutuhkan dana begitu besar, menyebabkan negara harus mengandalkan sektor pariwisata yang tidak banyak memberi pemasukan keuangan negara, tapi justru memicu lonjakan kasus Covid-19. 

Namun, berbeda dengan sistem Islam yang berasal dari sang pencipta manusia dan alam semesta, penyelesaian pandemi dilakukan dengan menempatkan upaya penyelamatan nyawa manusia di atas kepentingan segalanya termasuk ekonomi. Pengambilan keputusan didasarkan pada syariat Islam dengan tetap mempertimbangkan pendapat para pakar sebab kebangkitan ekonomi masyarakat akan terwujud dengan terselamatkannya nyawa manusia dan salah satu tujuan penerapan syariat Islam adalah untuk menjaga nyawa manusia atau hifzun nafs karena itu kebijakan di dalam sistem Islam akan konsisten berfokus pada penyelamatan nyawa saat terjadi wabah, khalifah bersama pejabat negara lainnya di dalam sistem Islam merupakan orang-orang yang paham cara mengurus umat dan menerapkan syariah Islam dengan sempurna sebab itulah tugas mereka dibaiat sebagai pemimpin masyarakat. dalam sistem Islam dengan ideologi Islamnya akan menjadi role model penanganan pandemi di dalam sistem Islam tak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hanya karena faktor ekonomi hal ini didukung dengan keuangan yang terjaga di Baitul Mal.

Negara akan melakukan lockdown dengan menutup tempat-tempat bersarangnya virus sehingga tak terjadi penyebaran virus keluar daerah. Dengan demikian daerah-daerah yang tidak terpapar virus tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasa termasuk kegiatan ekonomi kekuatan keuangan di sistem Islam akan mampu memenuhi kebutuhan warga selama masa karantina.  Islam akan berupaya menemukan vaksin dan memproduksinya secara masif kemudian akan mendistribusikannya ke seluruh dunia secara gratis.

Semua kebijakan dalam sistem Islam untuk menyelesaikan masalah pandemi ini didukung dengan sistem kepemilikan berdasarkan syariah Islam dimana haram bagi swasta atau asing untuk menguasai kepemilikan umum. Sehingga menjadikan sumber keuangan negara melimpah ruah, inilah gambaran di sistem Islam untuk menyelesaikan pandemi yang tidak ada dalam sistem kapitalisme yang sedang memimpin dunia saat ini.

Wallahu a'lam bishowab.