Oleh: Cia Ummu Shalihah
(Aktivis Muslimah)
Sejumlah pihak memprediksi dunia masih akan tetap menghadapi tantangan yang cukup berat pada tahun 2023 ini. Tak sedikit yang meramalkan resesi benar-benar akan terjadi seperti yang diperkirakan sebelumnya.
Resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara yang sedang memburuk. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut (Tempo.co/4/1/2023).
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang diliputi optimisme, dunia menyambut tahun baru dengan perasaan was-was, banyak pertanyaan, dan lebih pesimis. Beratnya perekonomian 2022 serta masih gelapnya kondisi ke depan membuat warga global dan otoritas pengambil kebijakan menyambut 2023 dengan penuh kewaspadaan.
Semua forecast dari lembaga/institusi mengarah pada satu kesimpulan yakni 2023 akan menjadi tahun yang berat. Sejumlah faktor diperkirakan akan membebani pertumbuhan ekonomi global mulai dari ketatnya kebijakan moneter di sejumlah negara, perang Rusia-Ukraina, lonjakan inflasi, ancaman resesi, hingga melambatnya perdagangan globa.(CNNIndonesia/2/1/2023).
Mampukah Negara Lepas Dari Resesi?
Apa yang disampaikan pemerintah tentang ancaman resesi global, berpeluang menimbulkan keresahan atas ketiadaan jaminan hidup masyarakat di masa depan. Negara tidak ikut andil dalam membenahi apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap rakyat secara umum, misalnya dengan memberikan hak dasar mereka baik sandang, pangan, papan, atau kebutuhan kolektifnya seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan gratis.
Sejak kapitalisme dengan demokrasi sebagai turunannya diadopsi, perekonomian negeri ini dikendalikan oleh para pemilik modal dengan aturan liberalnya, Negara tidak diperkenankan turut campur atas kegiatan mereka selain sebagai regulator dan fasilitator saja. Maka, bukan hal yang aneh ketika sumber daya alam yang harusnya dikelola oleh negara dan hasilnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat kini dikuasai pihak swasta dan asing.
Kapitalisme pula yang mengerdilkan bahkan meminimalisir peran negara sebagai pelayan dan pelindung umat. Semboyan demokrasi: "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" seakan tak berefek apapun selain hanya dimanfaatkan saat Pilpres dan Pilkada, bahkan tidak berbuah kesejahteraan ketika kebijakan dikeluarkan. Karena faktanya, setiap kali negara mengeluarkan satu kebijakan, yang diuntungkan adalah para kapital, sementara rakyat "dipaksa" mengatasi kesulitannya sendiri.
Tatanan Ekonomi yang dijalankan saat ini memang rentan mengalami krisis. Dengan berbasis kepada sektor-sektor non-riil, akan semakin memicu percepatan resesi apabila sektor ini kian mendominasi. Sektor non-riil ini dapat kita lihat pada proyek-proyek Infrastruktur yang berbasis utang, maupun peredaran uang di pasar modal.
Dengan dibiarkannya kapitalisme tetap eksis maka kekacauan ekonomi dan resesi global 2023 akan benar-benar terjadi. Negara yang menganut sistem ini, bisa pasrah atau mengalah pada negara yang masih bertahan. Pada saat itu pula negara sudah tak berdaya lagi.
Solusinya Kembali Ke Sistem Ekonomi Islam
Menurut sistem ekonomi Islam, memburuknya perekonomian negara (resesi) dilatarbelakangi empat faktor. Pertama, keburukan pelaku ekonomi, seperti curang, menipu, serakah, hedonis, judi (spekulasi), menimbun, dan monopoli. Kedua, faktor eksternal/eksogen, semisal bencana alam, wabah menular, sistem moneter internasional. Ketiga, Adanya tata kelola yang buruk, terutama di lembaga administrasi dan pelayanan publik, hingga rentan tindak korupsi, Keempat, Sistem moneter berbasis riba.
Sistem ekonomi Islam sendiri tidak akan mengalami krisis secara sistemik. Karena pondasi perekonomiannya berfokus kepada sektor riil, yang dimulai dengan menata pembagian kepemilikan dengan tepat dan penjaminan negara atas kebutuhan rakyatnya. Apabila pembagian kepemilikan dan penjaminan kebutuhan sudah benar, sistem ekonomi Islam mampu mengatur bagaimana pembangunan dan pengembangan pada sektor ekonomi riil, bukan pada sektor nonriil. Bisa dipastikan, krisis ekonomi tidak akan terjadi.
Keadilan menjadi prinsip dasar perekonomian Islam. Sehingga menghindari maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan) dan riba yang larang oleh syariat. Apabila perekonomian didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, maka perekonomian akan lebih aman dan bergerak seirama dengan sektor riil dan sektor moneter.
Jika pemimpin itu benar berdasarkan syariat Allah dan senantiasa menjalankan aturan yang telah Allah tegaskan untuk makhluknya, maka insyaAllah keberkahan akan senantiasa Allah berikan begitupun dalam aspek ekonomi yang menjadi pemacu kejaayan suatu negara. sebagaimana firmannya,
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi" (QS. Al-A'raaf: 96).
Wallahu a'lam
Post a Comment