By : Indah Kania
Pengguna KRL menolak wacana skema tarif baru yang membedakan penumpang sesuai dengan kemampuan membayarnya. Penggolongan tarif si kaya dan miskin ini dinilai dapat memicu keributan antar penumpang saat menggunakan layanan KRL.
Hal tersebut disampaikan oleh komunitas KRL Mania, mereka menyatakan potensi keributan bisa terjadi apabila ada pembedaan tarif antar penumpang. Pasalnya, bagi yang membayar lebih mahal akan merasa berhak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik.
Sebagai contoh saja, penumpang yang tergolong mampu karena merasa membayar lebih mahal akan saling berebut tempat duduk.
"Dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara kaya dan miskin yang diakibatkan kebijakan tersebut," kata KRL Mania dalam keterangannya yang diterima detikcom, Jumat (30/12/2022).
Lebih jauh KRL Mania mengusulkan agar Kemenhub mengajukan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM untuk subsidi transportasi umum saja bila ternyata subsidi yang ada di Kemenhub saat ini bermasalah untuk membiayai layanan KRL.
"Bila ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja. Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," ungkap KRL Mania.
Pada umumnya tarif tranformasi umum diukur berdasarkan jarak bukan penghasilan. Namun hal ini lumrah terjadi bila sebuah negara mengabut sistem kapitalisme, sistem istem yang hanya berorientasi pada ekonomi. Sehingga penguasa akan mengatur negaranya seperti perusahaan.
Setiap keijakan akan di ukur berdasarkan keadaan ekonomi, masyarakat harus membayar apabila ingin menikmati fasilitas publik. Padahal disisi lain rakyat juga sudah dibebani dengan berbagai tagihan pajak. Maka bertamah sengsaralah masyarakat karena diperas oleh penguasa kapitalis hingga tak tersisa.
Sangat berbeda dengan sitem transportasai yang dibangun oleh sistem islam yaitu khilafah. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara pengurus (Rain). Sehingga para penguasa akan optimal menyediakan fasilitas untuk warga negaranya. Baginda Rasullullah Sallahu ‘alaihi wassalam bersabda. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka (HR. Ibn Majah dan abu Nu’aim).
Dalam islam transportasi akan dibangun untuk keperluan warga negara khilafah, agar mereka tidak menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, menuntut ilmu, atau bekerja.
Transprtasi akan dibangun seefisien dan seefektif mungkin dan disesuaikan perwilayah. Karena bisa jadi ada wilayah yang mengharuskan warganya mempunyai kendaraan pribadi untuk mengakses berbagai tempat. Ada juga wilayah yang dapat dijangkau dengan jalan kaki atau kendaraan umum seperti di kota.
Karenanya KRL akan bersifat sarana umum yang wajib disediakan oleh negara, sebab termasuk infrastruktur yang harus disediakan negara. Syaikh Abdul Qodim Zullum dalam buku Sistem Keuangan Khilafah. Menjelaskan infrastruktur yang dimiliki negara disebut Marafiq.
Adapun sarana transportasi umum, sifatnya dapat dimanfaatkan warga negara baik dipedesaan maupun provinsi yang dibuat oleh negara. Khilafah akan bertanggung jawab mutlak menyediakan transportasi umum. Terlebih pada dasarnya pembangunan transportasi umum memerlukan biaya yang besar dan teknologi yang canggih.
Negara akan mengalokasikan dana pos kepemilikan negara baitul mal untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana ini berasal dari fai,usyur, kharaj, ghonimah, ghulul dan pendapatan negara lainnya.
Jumlah pemasukan dari sumber ini sangatlah besar sehingga khilafah mampu mengelola transportasi umum. Mulai dari pembangunannya hingga operasionalnya secara mandiri. Karena infratruktur tersebut adalah milik negara. Maka negara boleh mengambil pendapatan dengan menentukan tarif tertentu atas pelayanannya termasuk mengambil keuntungan.
Keuntungannyapun menjadi sumber keuangan baitul mal negara yang disimpan pada pendapatan fai dan kharaj. Dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin termasuk gaji pegawai dan tentara serta santunan untuk orang orang yang membutuhkan dan lain lain.
Karena konsep pembangunan transportasi khilafah adalah melayani masyarakat, dan dikelola oleh negara bukan swasta. Maka tidak akan terjadi monopoli komersialisasi transportasi. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya dengan harga terjangkau bahkan gratis.
Meskipun demikian khilafah tidak melarang apabila ada individu swasta yang membangun transportasi umum dan mengambil keuntungan dari fasilitas yang diberikan. Khilafah akan mendorong mereka untuk membantu negara melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga mereka memiliki alternatif menggunakan transportasi negara dengan harga terjangkau bahkan gratis atau transportasi milik swasta.
Salah satu keberhasilan khilafah dalam menyediakan layanan transportasi umum adalah pada proyek hijaz railway yang dibangun pada masa sultan abdul hamid II masa Khilafah Ustmaniyah. Beliau menyediakan kereta api untuk transportasi masyarakat terutama untuk jamaah haji ini terjadi pada khilafah Ustmaniah.
Sedangakan pada masa khilafah Ummayyah dan Abbasiyyah juga dibangun banyak pondokan gratis yang dilengkapi dengan persediaan air, makanan, dan tempat gratis. Disepanjang rute para pelancong dari irak dan negeri negeri syam yang sekarang menjadi suriah, jordan, lebbanon dan palestina ke hijaz.
Fasilitas ini disediakan khilafah untuk para musafir yang sedang dalam perjalanan. Sisa - sisa fasilitas ini bisa dilihat di negeri negeri syam. Seperti itulah khilafah menyediakan transportasi untuk warga negaranya. Sebuah fasilitas yang tidak akan pernah diwujudkan oleh negara kapitalisme seperti saat ini.
Post a Comment