Nusantaranews.net, Sumbar - Jelang tutup tahun anggaran 2022, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, H. Helmi didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, H. Edison menerima kutipan DIPA tahun 2023 di Istana Gubernuran, Senin (12/12).
Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Daftar Transfer Alokasi Daerah (TKD) tahun 2023 ini diserahkan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho.
Kegiatan ini juga dihadiri bupati/walikota se Sumatera Barat, Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Lembaga, perwakilan pimpinan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2023 yang merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah.
"Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal. Sehingga memberikan manfaat lebih cepat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat terutama di sisi pemulihan ekonomi dan penanganan sektor kesehatan," ungkapnya.
Diakui Mahyeldi di Sumatera Barat, tingkat inflasi pernah menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun berkat kerja keras, Sumbar mampu menurunkan dan mengendalikan inflasi hingga angka 6,87 persen.
"APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," jelas gubernur.
Dihadapan pimpinan Forkopimda, bupati walikita, Gubernur juga membeberkan, tahun 2023 APBN difokuskan pada enam kebijakan utama, diantaranya penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia).
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Hal ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Dan keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar yang hadir langsung menerima dokumen tahun 2023 ini menyatakan komitmen untuk segera menyelenggarakan program unggulan dengan rencana strategi.
"Kita di Kanwil Kemenag Sunbar akan menyusun, merencakan, dan menjalankan program prioritas Kementerian Agama pusat. Kita juga akan percepat realisasi anggaran sesuai pesan gubernur," ungkap Helmi.
Kakanwil juga bersyukur dan berterima kasih kepada Kemenag RI karena untuk tahun 2023, anggaran Kanwil Kemenag Sumbar mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Rinarisna
Post a Comment