Sudahkah Tepat Sasaran Pembagiaan Bibit Cabai ke Petani Untuk Menekan Angka inflasi?

Penulis : Wulandari, A.Md Par.

Aktivis Muslimah Tapin

Mencermati tingkat inflasi nasional dan daerah saat ini, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengendalian inflasi yang digelar secara hybrid, Kamis (1/09), terutama terkait dengan harga pangan. “Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada bulan Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21% (mtm) dan inflasi menjadi 4,69% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94% (yoy). Ini adalah extra effort yang dilakukan Pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rakortas tersebut. Secara spasial, pada bulan Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, jumlah tersebut menurun dari bulan Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten/kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. “Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%,” tegas Menko Airlangga. (https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4503/extra-effort-pengendalian-inflasi-di-seluruh-daerah)

Menindaklanjuti dari anjuran Menteri Perekonomian, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel membagikan bibit cabai ke seluruh SKPD lingkup Pemprov untuk mengendalikan inflasi di daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan proyek penanaman bibit ini merupakan arahan yang diberikan langsung dari Presiden Joko Widodo. “Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merupakan salah satu komponen yang bergejolak menyumbangkan inflasi,” ucapnya, Banjarbaru, Senin (24/10/2022). Ia menjelaskan, penanaman ini salah satu cara pemanfaatan lahan yang dimiliki, sebagai upaya untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang kian tinggi akibat dari inflasi. Pihaknya mengatakan cara tanam cabai ini cukup mudah, karena bisa dilakukan dengan metode polybag. “Cabai memiliki masa panen hingga satu bulan, artinya daya beli masyarakat pada komoditas cabai dapat dikendalikan dengan melakukan panen sendiri,” katanya. (https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/10/24/kendalikan-inflasi-pemprov-kalsel-bagikan-bibit-cabai/). 

Belum lama ini sekitar tanggal 25 Oktober Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dilanjut dengan panen dan tanam cabai pada lahan seluas 182 hektar di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah. Kegiatan ini diikuti juga oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Syamsir Rahman, Bupati Tapin Arifin Arpan, Kapolres AKBP Ernesto Saiser, Kajari Adi Fakhruddin, Dandim 1010 Tapin, Letkol Inf Andi Sinrang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarkah, serta puluhan petani cabai Hiyung. “Kegiatan ini dalam rangka upaya bersama mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pangan. Sampai September 2022 kemarin, inflasi di Indonesia masih relatif terkendali. Namun kita tetap tidak boleh lengah,” kata Wamentan dalam sambutannya. Wamentan mengatakan cabai salah satu komoditas yang rentan inflasi. Oleh karena itu, ia pun mengajak para petani agar te  rus meningkatkan produksi penanaman cabai hiyung untuk menekan laju inflasi. Selain itu, Wamentan Harvick juga meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta hilirisasi pertanian. 

Sementara itu, Bupati Tapin, Arifin Arpan mengungkapkan cabai menjadi sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, ia menyebut bahwa Kabupaten Tapin merupakan daerah penyangga pangan nasional. Hal ini didukung dengan lahan pertanian yang cukup luas. “Sektor pertanian kami cukup luas, ini akan kami mempertahankan, karena presiden sudah banyak membantu kami banyak, mulai dari bendungan sampai alsintan. Karena alam kita mayoritas pertanian,” ungkapnya. Arifin mengatakan telah mengalokasi 2 persen dari APBD atau sekitar Rp 9 miliar untuk mengendalikan inflasi. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, pemanfaatan tenaga kerja bagi yang terdampak inflasi, seperti program padat karya. (https://wasaka.kalselprov.go.id/7633-2/). 

Padahal Kenaikan harga barang merata terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan selatan tidak hanya Cabai. Yang menjadi pertanyaan besar adalah Sudah tepat sasaran kah pembagiaan bibit cabai gratis untuk menekan angka inflasi di Tahun 2023 ??? Lalu bagaimana Islam memandang hal ini ? kemudian adakah solusi didalam Islam untuk mengatasi Inflasi ? Nah mari kita kupas bersama

Didalam kapitalisme, masalah ekonomi dipandang berasal dari masalah kelangkaan. Kapitalisme memandang kenaikan harga (inflasi)  terjadi karena tingginya permintaan sementara jumlah barang terbatas. Artinya, jumlah barang dan jasa tidak akan pernah memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh. Pada saat itulah masyarakat menghadapi problem ekonomi yaitu kelangkaan barang dan jasa. Nah dengan langkanya barang dan jasa maka akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang disebut dengan Inflasi. Dengan kata lain apabila pembelian konsumen terhadap barang tertentu meningkat maka harga barang tersebut akan naik. Dengan begitu tingkat produksi barang itu pun akan meningkat  demi memenuhi keinginan para konsumen tersebut. Sebaliknya, jika konsumen enggan membeli baranng tertentu, tentu harga di pasaran akan anjlok Dengan begitu jumlah produksi akan turun. Hal ini akan berjalan otomatis, dari sinilah maka harga menurut pandangan orang-orang kapitalis--- adalah pilar penyangga ekonomi. Dan bagi ekonomi kapitalisme  “harga adalah batu fondasi” dan inilah menjadi ajuan mereka didalam politik ekonomi kapitalis. 

Berbeda dengan Islam, Politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh dan bertujuan memecahkan masalah utama yang dihadapi setiap orang sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksinya, mendorong setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus mengupayakan kemakmuran bagi dirinya berdasarkan hukum syariah. Kemampuan daya beli masyarakat ditopang oleh tingkat kesejahteraan riil per individu serta terdistribusinya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat secara riil per individu. Selain itu peran penting negara adalah memastikan warga negara dapat mengakses kebutuhan hidup mereka secara riil per individu. Mekanisme Islam untuk mensejahterakan Islam dilakukan secara sistematis mulai dari tidak membiarkan lahan mati lebih dari 3 tahun sehingga setiap lahan pasti produktif secara berkesinambungan. Saat lahan produktif, maka kelangkaan yang menjadi momok bagi kapitalisme sudah terurai dengan sendirinya. Sistem Islam memandang masalah ekonomi muncul karena tidak meratanya distribusi kekayaan ditengah masyarakat sehingga langkah yang ditempuh adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan menyelesaikan masalah ekonomi termasuk inflasi.