PHK Massal Terjadi, Kemiskinan Pun Meningkat

Oleh: Hasriyana, S.Pd

(Pemerhati Sosial Asal Konawe)

Sejak dunia mengalami pandemi Covid-19 banyak karyawan yang dirumahkan. PHK massal pun masih terus terjadi diberbagai perusahaan. Tentunya kondisi tersebut membuat daftar pengangguran dan orang miskin akan terus naik. Bukan hanya itu kemungkinan angka kriminalitas pun akan mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya harga barang akibat naiknya BBM. Lalu apa kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kondisi demikian?

Seperti yang dilansir dari Cnbc.com bahwa menuju akhir tahun 2022, masih banyak perusahaan yang memangkas jumlah karyawannya. Pemutusan Hubungan Kerjak (PHK) juga terjadi pada sejumlah startup besar.

Shopee dilaporkan kembali melakukan PHK untuk ketiga kalinya. Laporan media dan unggahan para pegawai di media sosial, keputusan itu dilakukan pada Senin (14/11/2022). PHK gelombang ketiga hanya berselang dua bulan setelah Shopee juga merumahkan ratusan pegawainya September lalu. Induk Shopee, Sea juga dilaporkan telah merumahkan 7.000 orang atau 10% dari total pegawainya di seluruh dunia selama 6 bulan terakhir.

Dari itu, PHK massal yang terjadi pasti akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Kondisi demikian memang tidak terlepas dari dunia yang sedang tidak baik-baik saja terjadi saat ini yaitu resesi. Kondisi dimana terjadinya inflasi dan deflasi sehingga tidak heran mengapa banyak perusahaan kemudian memberhentikan para pekerjanya karena pemasukan menurun sementara jumlah karyawan banyak dan tetap harus digaji. Hal ini justru mengakibatkan perusahaan bangkrut.

Pun, adanya UU omnibus law justru menjadikan posisi pekerja dalam kontrak kerja itu menjadi lemah. Dalam hal ini perusahaan lebih banyak diuntungkan dari para buruh, misalnya saja cuti hamil/melahirkan dan cuti menyusui tidak lagi dicantumkan dalam UU. Begitu pula halnya dengan status pekerja/karyawan yang ada di UU ketenagakerjaan juga dihapus. Sehingga perusahaan mudah saja memberhentikan karyawan semaunya.

PHK juga jelas akan meningkatkan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Padahal menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Sehingga jika pada bulan Maret saja angka kemiskinan sudah mencapai 26 juta lebih orang, maka PHK tersebut jelas akan menyumbang angka naiknya penduduk miskin. Miris!

Hal ini berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sistem ekonomi Islam pun bukanlah berbasis riba seperti yang terjadi saat ini, bahkan karakteristik sistem Islam adalah memanusiakan manusia. Sistem tersebut pula menjamin pemenuhan kebutuhan primer setiap orang, serta kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat.

Negara dalam sistem Islam juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Serta memberikan berbagai macam pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan skill yang mereka miliki agar bisa membuka peluang usaha sendiri. Negara pun memberikan jaminan sosial dan perlindungan terhadap setiap buruh pekerja. Sehingga para buruh pun terjamin kehidupannya.

Olehnya itu, memang sulit berharap keadilan dan jaminan hidup dalam sistem saat ini, yang mana para penguasanya seolah lebih mementingkan diri sendiri daripada masyarakatnya. Sehingga kita hanya butuh sistem yang bisa menjamin kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik dan sistem itu adalah sistem yang berasal dari Allah Swt. yaitu sistem Islam. Wallahu'alam.