Oleh Nining Sarimanah
Pemerhati Umat
Tampaknya rasa aman di Papua menjadi barang langka. Berbagai konflik senantiasa mewarnai kehidupan di sana, mulai dari konflik antarpenduduk asli dengan pendatang, aparat dan milisi Papua Merdeka, hingga berbagai konflik yang dipicu oleh KKB. Berbagai persoalan yang terjadi di Papua seakan-akan tidak ada ujungnya. Hal ini, berakibat makin tidak kondusifnya kehidupan masyarakat di Papua, karena keamanan adalah salah satu faktor yang sangat penting dan dibutuhkan agar berbagai kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan baik.
Di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, terjadi kerusuhan pada Sabtu sore dan malam hari. Kejadian tersebut berawal dari meninggalnya seorang balita karena terlindas truk, warga yang melihat kejadian itu lalu melakukan tindakan penyerangan terhadap sopir, membakar satu unit rumah dan dua unit kendaraan truk. (tvonenews.com, 12/11/2022)
Hanya berselang satu hari. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pimpinan Numbuk Telenggeng menembak seorang prajurit TNI berinisial Serka IDW yang sedang melaksanakan patroli gabungan di Gereja Golgota Gome. Korban mengalami luka di paha kanan. Kolonel Kaveleri Herman Taryaman, menegaskan tidak ada korban sipil dari insiden tersebut dan wilayah llaga keadaannya kondusif. (Jawapos.com, 13/11/2022)
Bukan rahasia umum lagi bahwa aksi tembak dan kekerasan yang dilakukan KKB telah berulang kali terjadi, baik terhadap aparat negara juga pada masyarakat sipil. Tentu kondisi ini makin menambah rusuhnya suasana di Papua. Berulangnya kerusuhan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah sejauh mana keseriusan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah tersebut. Jika kita telisik lebih dalam, terdapat tiga faktor penyebab konflik terus membara di Papua, yaitu kesejahteraan dan ketimpangan, keadilan, serta keamanan. Ketiga faktor tersebut masih membelit Papua hingga saat ini, sehingga pemerintah dianggap telah gagal dalam mengatasi persoalan di Papua. Selama akar persoalan tersebut tidak dituntaskan oleh negara, maka dipastikan kerusuhan di Papua tidak akan pernah padam.
Penjabaran Akar Masalah
Dengan memahami akar masalah setiap persoalan yang dihadapi Papua, maka akan bisa ditangani dengan benar.
Pertama, kesejahteraan dan ketimpangan. Sangat memilukan di tengah sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah berupa gunungan emas, nyatanya tidak mengubah nasib kehidupan masyarakat di Papua menjadi sejahtera. Kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi warganya, terlihat dari sebagian besar penduduknya masih menggunakan koteka (baju adat khas Papua yang hanya menutupi kelamin laki-laki) dan kelaparan menjadi fenomena yang menyedihkan.
Emas di Papua merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Sejak 20 tahun lalu hingga sekarang, emas terus dieksploitasi secara besar-besaran oleh PT Freeport milik Amerika, yang mengakibatkan cadangan emas kian menyusut. Mirisnya, negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya justru berkolaborasi dengan korporasi atas nama investasi. Buktinya, kontrak karya PT Freeport justru diperpanjang sampai 2024 yang seharusnya selesai pada 2021.
Padahal, dampak negatif dari penambangan tersebut telah tampak di depan mata, mulai dari problem kemiskinan dan ketimpangan, rusaknya lingkungan, narkoba, kriminalitas, HIV/AIDS, dan sederet masalah lainnya. Lebih dari itu, pembangunan jalan tol trans-Papua sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi demi para pengusaha. Inilah yang menyulut kemarahan dan kebencian sebagian besar warga Papua, maka wajarlah kerusuhan akan terus meledak di sana.
Kedua, keamanan yang diupayakan pemerintah sepertinya tidak serius diwujudkan. Seperti menangani gerombolan KKB dengan diundang ke Istana Negara dan menyebut mereka 'saudara' yang tidak mengerti NKRI. Padahal, mereka termasuk kelompok teroris yang banyak melakukan teror, pembakaran masjid-masjid, gedung-gedung, penembakan pada aparat sipil, dan lainnya.
Sikap lembek negara pada gerombolan bersenjata tersebut, menunjukkan bahwa penguasa seolah memelihara mereka untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Sebab, di alam demokrasi bukan tidak mungkin pejabat dan aparat bekerja sama memanfaatkan situasi kerusuhan ini, agar dana mengalir terus dari pusat. Inilah wajah asli demokrasi sesungguhnya, sistem ini hanya mementingkan para kapital dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Ketiga, keadilan. Diskriminasi terhadap warga Papua sudah lama terjadi, karena dianggap budaya dan warna kulit mereka berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang melayu, sehingga konflik karena ras dan suku tidak bisa dihindari. Tak hanya dari masyarakat, pemerintah pun ambil peran dalam mendiskriminasi rakyat Papua. Seperti yang disampaikan oleh Natalius Pigai, mantan komisioner HAM RI bahwa "Diskiminasi itu berawal dari Jakarta" Karena saat Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri meresmikan Papua menjadi tiga Provinsi, tidak ada satu pun gubernurnya dari Papua Tengah.
Diskriminasi pun tampak jelas pada pembangunan yang lambat, bahkan tak tersentuh oleh penguasa. Berbeda dengan pembangunan di Jakarta yang luar biasa megahnya. Belum lagi, kasus korupsi dari dana Otonomi Khusus yang melibatkan para elit daerah dan telah terjadi puluhan tahun, hingga kini kasusnya belum mampu diselesaikan secara tuntas.
Islam Memberikan Solusi Tuntas
Islam sebagai agama juga ideologi mampu mengatasi berbagai persoalan yang membelit umat manusia. Sebab, ia adalah aturan yang datang dari Allah Swt. Sang Pencipta Manusia. Telah terbukti selama 14 abad lamanya, kepemimpinan Islam mampu mengatasi persoalan ras dan suku dengan wilayah kekuasaannya yang membentang hingga 2/3 bagian dunia. Peradaban yang gemilang menjadikan setiap wilayah di bawah kekuasaan Islam sejahtera dan berkembang merata. Keadaan tersebut karena Islam diterapkan secara kafah oleh negara sehingga umat hidup di bawah naungan sistem yang sesuai fitrahnya.
Setidaknya ada empat faktor, Islam mampu menyelesaikan sederet persoalan yang terjadi di Papua, di antaranya:
Pertama, Islam memandang semua manusia sama di hadapan Allah Swt. dan hanya ketakwaannya, ia mulia di sisi-Nya. Bilal bin Rabbah misalnya, seorang budak yang berkulit hitam mendapat kedudukan mulia dan dijamin masuk surga karena ketakwaannya yang luar biasa. Allah Swt. berfirman:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat ayat 13)
Kedua, negara wajib mengatur dan mengurusi urusan umat secara merata dan menyeluruh. Misalnya, aturan Islam menjamin pemenuhan dasar bagi individu warga negaranya sehingga keadilan mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan memastikan setiap kepala keluarga mampu bekerja secara maksimal dengan lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh warganya. Jika, kepala keluarga tidak mampu disebabkan sakit berkepanjangan atau karena cacat, sementara semua kerabatnya tidak mampu karena tidak memiliki kelebihan membantu, maka kebutuhan keluarga (anak dan istrinya) menjadi tanggung jawab negara dengan diberi santunan.
Adapun sumber pendapatan negara untuk mengurus urusan rakyatnya, salah satu sumbernya berasal dari harta kepemilikan umum yang dikelola dengan maksimal oleh negara kemudian diberikan hasil kepada rakyat, misalnya tambang emas di Papua. Pihak swasta, baik asing atau aseng dilarang menguasai harta milik umum. Pembangunan pun akan dilakukan secara masif baik di perkotaan maupun di pedalaman (pedesaan) sehingga tidak ada istilah 'daerah tertinggal'.
Keempat, negara akan menjamin keamanan bagi warga negaranya. Sebab, ia merupakan salah satu kewajiban yang harus diwujudkan oleh negara selain jaminan sandang, pangan, dan papan. Tak hanya itu, kesehatan dan pendidikan pun menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, keberadaan KKB yang membuat keamanan sulit dirasakan oleh warga harus ditindak dengan tegas.
Keberadaan aparat negara, baik polisi maupun tentara selalu disiagakan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keamananan warga. Semuanya demi kepentingan rakyat sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan tidak ada kekhawatiran lagi.
Khatimah
Dengan demikian, hanya Islam yang mampu memberikan solusi secara tuntas sampai ke akarnya, baik masalah kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi rakyat Papua khususnya dan bagi umat manusia umumnya. Berbeda dengan demokrasi kapitalisme justru sistem buatan manusia ini, merupakan penyebab masalah tersebut terus bermunculan. Jangankan mengatasi keamanan, persoalan kemiskinan pun tak mampu, di mana APBN selalu defisit dan dana subsidi selalu dipangkas bahkan ditiadakan. Demikian pun, terkait empat pilar yang menjadi penopang demokrasi yaitu kebebasan (beragama, berbicara, kepemilikan, dan berperilaku) hanyalah jalan bagi Barat untuk menguasai negeri-negeri Islam. Oleh karena itu, saatnya kita kembali pada aturan Allah Swt. dengan menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai negara. Sehingga keamanan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wallahualam bissawab
Post a Comment