Kapitalisme Tak Mampu Memberikan Jaminan Kesehatan


Oleh Yunita M
 (Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Balut, Sulteng

Kurang lebih tiga tahun sudah pandemi Covid-19 melanda dunia yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang signifikan akan berakhir. Dampak besar pandemi di seluruh dunia terutama di Indonesia yaitu sektor ekonomi yang kian merosot. Berimbas pada sistem kesehatan yang masih sangat jauh dari kata maksimal dalam memenuhi hak rakyat, terutama dalam penanganan pasien yang terpapar Covid-19.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini dalam acara peluncuran Pandemic Fund di Nusa Dua, Bali, menyampaikan bahwa dunia saat ini memang tidak siap menghadapi pandemi karena tidak memiliki arsitektur kesehatan yang memadai untuk mengelolanya. Menurutnya, ini terbukti dari pengalaman dunia saat menghadapi pandemi Covid-19 selama tiga tahun belakangan ini. Oleh karena itu, presiden Jokowi menekankan agar ketahanan komunitas internasional makin diperkuat dalam menghadapi pandemi. 

Maka dari itu, "Presidensi Indonesia G20 terus mendorong penguatan arsitektur kesehatan global dalam mewujudkan sistem kesehatan global yang lebih handal terhadap krisis dalam jangka pendek," kata Jokowi. Oleh kerana itu, setidaknya diperlukan dana sebesar Rp31,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk biaya persiapan pencegahan terhadap pandemi. Diketahui, pada tahun ini organisasi G20 sepakat untuk membentuk dana pandemi sebagai respons antisipasi bencana kesehatan tersebut. (kompas.com, 13/11/2022)

Kesehatan adalah layanan bagi publik yang sangat penting dan wajib dijamin oleh pemerintah. Sebab, kesehatan adalah jalan bagi keberlangsungan suatu negeri dalam membangunan dan merintis kemajuan. Pasalnya, selain sistem pendidikan yang baik, maka diperlukan juga suatu sistem kesehatan yang handal agar keberlangsungan hidup masyarakat yang ada didalamnya dapat terjamin. 

Terkhususnya di Indonesia, sistem kesehatan yang belum maksimal dan cenderung gagal menjadi realita yang tak bisa dimungkiri. Hal ini makin nyata terlihat pada mula pendemi hingga saat ini dimana pandemi Covid-19 belum juga usai. Mulai dari lambatnya penanganan, kurangnya fasilitas kesehatan, biaya kesehatan yang mahal dan berbagai persyaratan yang harus dibebankan kepada rakyat yang berbelit-belit, dan masih banyak lagi berbagai kendala lainnya dalam pelayanan kesehatan di negeri ini.

Melihat situasi saat ini, hampir di seluruh dunia dibuat kewalahan dalam menangani pendemi Covid-19 yang tak jua berakhir. Maka, langkah yang masif dilakukan di berbagai negara adalah memperbaiki tatakelolaan sistem kesehatan yang diterapkan. Sebab, dalam situasi pandemi saat ini yang paling dibutuhkan negara adalah pelayanan kesehatan yang memadai dan maksimal.

Kegagalan sistem kesehatan dan krisis kesehatan di seluruh dunia menjadi problem yang meresahkan apalagi di masa pandemi Covid-19. Negara-negara kaya bahkan yang dijuluki sebagai negara adidaya pun tak mampu memberantas pandemi sampai saat ini. Sungguh, ini menjadi pertanyaan besar dan mendasar.

Kesehatan yang di Kapitalisasi

Dunia saat ini tak mampu menghadapi dan menangani pandemi Covid-19, ada apa? Padahal dengan segala kemajuan iptek, seharusnya mampu menunjang suatu sistem kesehatan yang efektif dan optimal.  

Sejatinya, mengapa negara-negara saat ini mengalami kegagalan dalam sistem kesehatan dikarenakan cara pandang kapitalis yang dijadikan standar dunia dalam  memandang kesehatan. Di mana, kesehatan adalah jaminan negara terhadap rakyat, namun hal itu tidak terjadi. Malah rakyatlah yang harus bersusah payah memenuhi kesehatannya dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara negara hanya menjadi regulator yang menjalankan kebijakan yang bahkan kebijakan itu tak berpihak pada rakyat, justru cenderung memberatkan. 

Contohnya, dalam penangan pandemi Covid-19, terkhususnya di Indonesia masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut menjadi ladang bisnis untuk meraup keuntungan. Seperti bisnis tes PCR yang harganya ratusan ribu secara mandiri yang dilakukan masyarakat dicatat oleh ICW meraup keuntungan sebesar Rp23,2 triliun dari Oktober 2020 hingga Agustus 2021. (surabayapagi.com, 01/11/2021)

Padahal, tes PCR adalah kebutuhan urgen masyarakat di tengah pandemi yang seharusnya menjadi tanggungan negara. Namun, malah masyarakatlah yang harus bersusah payah untuk mendapatkan layanan kesehatan itupun dengan harga yang terbilang mahal berkisar Rp495 ribu - Rp900 ribu. 

Gagalnya Negara Akibat Cengkraman Kapitalisme

Saat ini negara-negara di dunia yang tak mampu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya adalah bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme yang saat ini menjadi mercusuar peradaban. Kegagalan sistem kesehatan yang sistemik hingga dikapitalisasinya kesehatan yang seharusnya hak rakyat adalah watak dari sistem ini. Hampir di seluruh dunia merasakan kegagalan yang sama terutama dalam masa pandemi.

Kepemimpinan kapitalistik jelas tak akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Sebab, sistem ini senantiasa bekerja hanya atas dasar kepentingan dan untung rugi. Maka wajar sampai saat ini pandemi tak jua kian berakhir, mata rantai penyebarannya enggan terputus jika fasiliatas kesehatan dan pelayanannya hanya bisa didapat orang-orang yang mampu untuk membayar. Sementara rakyat miskin, jangankan untuk mendapat pelayanan kesehatan, untuk tes PCR saja rasanya tak sanggup. 

Islam Menjamin Kesehatan

Jika kapitalisme telah gagal menjamin kesehatan bagi rakyatnya, maka ini berbeda halnya dalam negara yang menerapkan Islam sebagai aturan kehidupan secara menyeluruh. Dalam Islam, kesehatan sejatinya adalah jaminan negara bagi tiap-tiap individu rakyat yang wajib dipenuhi, entah itu dimasa pandemi virus atau tidak. Negara menyediakan layanan kesehatan secara gratis, dibiayai oleh kas baitul mal yang diambil dari pengelolaan sumber daya alam milik negara. Dengan pengelolaan itulah, negara mendistribusikan hasilnya kepada rakyat. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan secara gratis.

Rasulullah saw. telah mencontohkan bagaimana pelayanan seorang pemimpin dalam menjamin kesehatan bagi rakyatnya. Beliau dan para khalifah setelahnya semisal Umar bin Khatab, pernah mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit secara gratis. 

Dalam Islam, tidak akan ada yang namanya bisnis ataupun kapitalisasi kesehatan. Sebab, bagi mereka yang terbukti melakukan hal itu, maka negara akan melakukan sanksi dan hukuman tegas berdasarkan ketetapan syarak. Hanya Islam yang mampu menjamin kesehatan masyarakat. Sebab, Islam telah diturunkan Allah Swt. sebagai sistem terbaik bagi manusia dan alam semesta. Saatnya menerapkan Islam kafah tanpa nanti tanpa tapi.

Wallahualam bissawab

Post a Comment

Previous Post Next Post