Bantuan Langsung Tunai, Solusi yang Solutif?

Oleh: Hasriyana, S.Pd

(Pemerhati Sosial Asal Konawe)

Kemiskinan di negara kita saat ini memang masih menjadi ancaman nyata pada masyarakat yang belum bisa diatasi oleh negara. Apalagi semenjak pandemi Corona yang lalu melanda dunia, hingga kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan otomatis mengalami peningkatan pula. Namun, betulkah dalam kondisi ekonomi yang belum stabil saat ini pemberian BLT menjadi langkah yang solutif? Ataukah justru menjadi solusi yang tidak solutif?

Dikutip dari media Telisik.id (28/10/2022) bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah Kabupaten Muna Barat beri Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD pada 5 kelurahan. Kemiskinan ialah suatu masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi, pasalnya hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia yang dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum.

Sehingga saat ini pemerintah menyusun langkah strategis, efisien dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan bahwa di tengah inflasi daerah, menyebabkan korelasi dalam peningkatan masyarakat miskin, maka sesuai intruksi presiden ada tiga langkah strategis dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut. "Tiga langkah strategi itu, ialah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menaikkan beban pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,". 

Tiga langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, benarkah langkah tersebut benar-benar solutif untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan? Mengingat faktor yang mendasar dari terjadinya kemiskinan hari ini justru belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga bisa jadi langkah strategis tersebut belum solutif.

Pun, naiknya harga-harga barang di pasaran hingga biaya hidup yang lain ikut naik, tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan hanya mengandalkan 600 ribu per bulan. Sebab jika dihitung untuk biaya makan saja butuh pengeluaran tiap hari, belum lagi kebutuhan lain, seperti listrik, air, BBM dan lain-lainnya yang jika dikalkulasikan keseluruhan biaya tersebut tidak akan bisa tercukupi. Sebab bantuan tersebut bukan solusi tepat menyelesaikan kemiskinan. Sehingga hal ini tidak menjadi signifikan.

Sistem ekonomi kapitalis dengan asas produksi barang sebanyak-banyaknya karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Ditambah distribusi barang dan jasa yang tidak merata sehingga menyebabkan harga tidak stabil. Sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dasar bagi keberlangsungan hidup masyarakat masih sulit untuk dipenuhi oleh individu.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Bahkan sumber daya alam yang ada pengelolaannya akan diberikan oleh negara dan hasilnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.  Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, "Ibnu umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakat yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Jikapun kebutuhan pokok itu tidak gratis diberikan pemerintah, namun harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain itu sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dimana distribusi barang dan jasa akan merata dibagikan untuk menjaga kestabilan harga.

Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap pada sistem yang kemaslahatannya hanya pada segelintir orang. Kita hanya butuh sistem yang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya mudah dan murah didapatkan, dan sistem itu adalah sistem yang berasal dari pencipta manusia, yaitu sistem Islam. Wallahu alam.