Oleh : Sukey
Aktivis Muslimah Ngaji
Ditengah kesulitan tekanan perekonomian dan biaya hidup yang tinggi, kini rakyat harus menerima kenyataan pahit bahwa ada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal. Badai resesi sudah banyak terasa oleh beberapa industri di Indonesia yang berdampak pada kelangsungan hidup rakyat. Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) sebelumnya menuturkan, bahwa akan adanya dampak negatif yang terjadi akibat konflik geopolitik di Ukraina salah satunya PHK dan penutupan garmen tekstil. PPPTJB mencatat dari 124 perusahaan di Jawa Barat, sebanyak 64.165 pekerja sudah menjadi korban PHK, dan 18 perusahaan terpaksa ditutup karena tidak mampu lagi bertahan di tengah situasi sulit. . Astri Lestari/PRMN (pikiranrakyat.com; 07/11/2022).
Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Abdurohman menjelaskan pertumbuhan ekspor produk tekstil masih sangat tinggi hingga kuartal III 2022. Ekspor pakaian dan aksesoris pakaian (HS61) tumbuh 19,4%, pakaian dan aksesoris non-rajutan (HS62) tumbuh 37,5%, dan alas kaki (HS64) tumbuh 41,1%n per September 2022. Selain itu, lanjutnya, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga tumbuh, menyentuh angka 53,7 pada September 2022 atau naik dari sebelumnya 51,7 pada Agustus 2022.
Di lain kesempatan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti PHK massal di industri tekstil kemungkinan disebabkan adanya relokasi pabrik ke daerah dengan upah yang lebih murah. Hal ini didukung oleh pembangunan infrastruktur, khususnya di Pulau Jawa yang semakin bagus, sehingga semakin banyak kawasan industri yang berkembang (Kontan.co.id; 07/11/2022).
Pendidikan untuk melatih kemampuan terjun langsung kemasyarakatan memberi peluang penyerapan tenaga kerja. Efisiensi kerja dan keuntungan menggaji pekerja yang terampil bisa sekaligus dirasakan pemilik industri. Namun jika fakta lapangan penggajian tetap pada standar UMP, bukankah pekerja hanya tetap akan pada posisi jauh dari sejahtera?
Karena sejatinya pendidikan mencetak tenaga kerja ahli bukan tenaga kerja teknis saja. Dengan biaya pendidikan yang saat ini melambung tinggi apalagi pendidikan pendidikan yang mencetak tenaga teknis, banyak masyarakat yang tidak mampu. Kompetensi masuk dalam pasar tenaga kerja industri pun semakin sulit untuk lulusan sekolah biasa. Tidak aneh, jika jumlah pengangguran di Indonesia tetap saja tidak berkurang.
Dengan biaya pendidikan tinggi, janji kenaikan UMP yang sulit diwujudkan, ancaman resesi ekonomi, dan PHK tentu akan tetap beresiko tinggi. Inilah sejumlah masalah yang tidak pernah dituntaskan sistem ekonomi kapitalisme. Program-program pendidikan dan pelatihan sebenarnya hanya tambal sulam dari kegagalan sistem pendidikan dan ekonomi yang diterapkan negeri ini.
Pasalnya sejahtera tidak hanya ditentukan dari gaji saja, namun ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteran penduduk suatu negara. Peran individu masyarakat yang dibebaskan untuk mencari pekerjaan dipaksa memenuhi semua kebutuhan pokok dan tambahan hidup dengan sendirinya tentu akan terbatasi pada kemampuan dirinya. Ketidakterjaminan biaya pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sandang, pangan, dan papan akan selalu menjadi masalah yang tidak pernah putus untuk dipenuhi sepanjang hidupnya dengan standar UMP Indonesia.
Negara berlepas tangan dari kemudahan hidup warga negaranya dalam sistem kapitalisme, adalah wajar. Ekonomiy sebagai nafas utama berjalannya kapitalisme, hanya menjadikan manusia sebagai alat penghasil cuan. Industri diarahkan pada target investasi modal luar negeri. Sedangkan tanah dan sumber daya manusia dalam negeri adalah sebagai katalisator penanaman modal swasta agar tetap terlaksana dengan baik. Jelaslah pada dasarnya pendidikan saat ini hanyalah benar-benar tuntutan investor agar terjadi laju ekonomi tinggi untuk laba korporasi kapitalis yang besar.
Kapitalis yang telah merongrong semakin menjerat rakyat. Rakyat yang saat ini sudah kesulitan dalam segala aspek kehidupan kini semakin dirong-rong lagi. Kapitalis tidak akan pernah peduli dengan kesejahteraan rakyat, selama masih menguntungkan para kapital akan terus menguasai mendekap untuk kepentingannya. Sementara penguasa semakin tidak kuasa untuk menolak kebijakan yang ditawarkan korporasi. Kebijakan demi kebijakan penguasa rezim saat ini dibuat untuk kepentingan korporasi.
Selama watak ini dimiliki para pemangku kebijakan, kesejahteraan penduduknya di masa tua hanya akan jadi mimpi belaka. Hasilnya justru warga negara hanya dibatasi kemampuannya sekedar mengejar kemakmuran sepanjang hidupnya. Bergantung pada upah hasil bekerja. Sedangkan harta-harta negara yang seharusnya mampu memperkaya dan menjamin kehidupan masyarakat sampai akhir hayatnya, justru dikelola swasta untuk memenuhi kerakusan para penanam modal dan pembangunan yang hanya menghasilkan utang luar negeri.
Kesejahteraan manusia hanya akan diperoleh dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, sistem pendidikan negara diarahkan pada output SDM yang beriman dan bermanfaat untuk dunia. Tidak pernah dibatasi dan dibedakan kepada para lulusan untuk menjadi seorang ahli, pengajar, pengusaha atau pekerja.
Melalui sistem pendidikannya menjamin penduduknya untuk memiliki pribadi bertakwa dan berdayaguna sesuai tujuan penciptaannya. Yaitu insan pemimpin dan pemakmur bumi. Disamping itu, sistem ekonomi yang diimplementasikan sistem Islam akan menjamin sejahtera secara nyata. Warga negara tidak hanya akan memiliki cara pandang materi sebagai pemenuhan keperluan hajat hidupnya tetapi juga mumpuni mempersiapkan kehidupan akhiratnya.
Wallahu’alam bishshawwab.
Post a Comment