Oleh : Sukey
Aktivis Muslimah Kaffah
Belum selesai hitung menghitung urusan uang rumah tangga untuk membeli BBM subsidi yang harganya naik, kini warga dikagetkan dengan wacana peralihan kompor gas ke kompor listrik.
Hal ini lantaran Kementerian BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun. Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, diyakini mampu mengatasi over supply listrik, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan LPG tidak akan dihapuskan meski ada program konversi ke kompor listrik. Namun, penggunaan LPG akan disesuaikan demi mengurangi biaya impor yang membebani keuangan negara. "LPG bukan berarti kita harus hapuskan, tidak mungkin. Tapi harus kita seimbangkan," ungkap Erick di Pasar Murah Purwakarta, Jawa Barat, seperti dikutip dari Detik pada Jumat (23/9) lalu.
Ia mengatakan impor LPG mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya. Erick juga menjelaskan program konversi kompor listrik dilakukan kepada masyarakat yang berminat, misalnya rumah tangga yang diisi anak muda. Menurutnya, anak muda menginginkan sesuatu yang sederhana dan tidak rumit seperti kompor listrik.
Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Uji coba sudah dilakukan di dua kota, Solo dan Denpasar, dengan membagikan 1.000 paket kompor listrik di masing-masing kota. Pemerintah juga berencana membagikan paket kompor listrik kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini. Rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (cnnindonesia.com; 25/09/2022).
Pemerintah menilai merugi karena subsidi LPG 3 kg terus mendaki. Menurut catatan Kementerian Keuangan, subsidi LPG 3 kg selama Januari-Maret 2022 mencapai Rp 21,6 triliun, naik dua kali lipat dari Rp 10,2 triliun pada periode 2021 lalu. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, PLN akan menggelontorkan Rp 300 miliar untuk membagikan kompor listrik. Kalau ini sukses, pemerintah akan menambah anggaran hingga Rp 5 triliun untuk kompor listrik gratis.
Dampak terburuk dari ditariknya subsidi gas LPG 3 kg ialah semakin menyulitkan ekonomi rakyat. Apalagi pemilik rumah makan warung tegal (warteg) dan sebagian besar masyarakat biasa masih menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak. Bayangkan saja, pengadaan kompor listrik 1000 watt akan menambah beban masyarakat untuk membayar tarif listrik.
Masalah over supply daya listrik bermula dari kontrak kerja sama PLN dengan swasta dalam proyek ambisius 35 ribu MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk merealisasikan mega proyek ini, dibutuhkan dana sebesar Rp1.189 triliyun. Guna menghemat beban pembiayaan, PLN akan menggandeng pihak swasta. Sisanya, 10 ribu MW akan ditangani oleh PLN. Semua pasokan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik swasta harus dibeli oleh PLN, belum lagi utang PLN sekitar Rp450 T.
Sungguh miris nasib rakyat kecil di negeri ini. Negeri yang mendapat julukan zamrud khatulistiwa karena keindahan alam dan kekayaannya yang berlimpah, tapi ternyata tidak membuat rakyatnya hidup sejahtera. Sudah sulit mencari lapangan kerja ditambah harga-harga yang terus mengalami kenaikan membuat rakyat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi ditambah dengan beban pajak dan lain sebagainya seolah membunuh rakyat pelan-pelan. Ibarat tikus mati di lumbung padi, kekayaan alam yang dimiliki negara ini tak mampu menjamin kesejahteraan rakyat.
Sungguh miris nasib rakyat yang hidup di bawah kapitalisme sekuler saat ini. "Indonesia dalam derita" sepertinya cocok menjadi headline news di media massa negeri ini. Sudah jatuh tertimpa tangga, rakyat tengah berduka dan kelimpungan mengatasi efek domino kenaikan harga BBM, kini ditambah dengan wacana dihapuskannya tarif listrik 450 VA. Hal ini tentu menambah deretan derita rakyat, jerit tangis rakyat nyaris tak terdengar karena air mata telah kering dan suara pun parau.
Lucunya pemerintahan kapitalistik, di satu sisi menaikkan harga BBM demi alasan melakukan efisiensi. Namun, di sisi lain malah ‘menghamburkan’ uang yang tidak sedikit untuk program bagi-bagi kompor listrik. Tercium ada tangan oligarki batubara yang bekerja memuluskan program ini.
Perkembangan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kehidupan bukan untuk bisnis. Nah, ini yang seharusnya dimengerti dan dipahami. Tetapi, konsep kecanggihan teknologi dan sains untuk kemaslahatan umat hanya bisa terwujud jika diterapkan sistem Islam secara paripurna. Selama sistem masih sekuler kapitalisme, maka kecanggihan teknologi hanya dijadikan karpet merah bisnis segelintir kapitalis.
Pada hakikatnya kebijakan yang mereka tetapkan hanya untuk memberikan peluang bagi korporasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan menyisakan berbagai macam persoalan bagi rakyat sebagai tumbal dari kebijakan penguasa kapitalis. Inilah sifat asli kapitalisme yang hanya memikirkan kepentingan para pengusaha besar/korporasi dibandingkan kepentingan rakyatnya.
Kebijakan zalim penguasa kapitalis akan terus menghantui rakyat, selama sistem yang mendewakan materi masih bercokol di muka bumi ini. Kekayaan milik rakyat dikelola dengan sistem yang batil. Para korporasi yang rakus berkerjasama dengan para penguasa akan merampok habis kekayaan milik rakyat tanpa tersisa sedikit pun.
Memang ruh dasar ideologi kapitalisme adalah sekularisme materialistik. Ketika kapitalisme mewujud dalam negara, karakter utamanya kekuasaan yang mengabdi pada oligarki. Pemerintahan oligarki merupakan segelintir elite yang didukung pemodal kuat berkuasa dengan menggunakan kendaraan demokrasi.
Membuang demokrasi berarti juga melenyapkan oligarki. Namun, hal ini dapat terjadi jika induk dari demokrasi yang memberi kekuasaan pada oligarki yaitu ideologi kapitalisme dicabut hingga ke akarnya dari negeri ini.
Setelahnya mengganti dengan ideologi baru yakni Islam. Ideologi Islam memiliki tatanan politik yang bebas dari kepentingan nafsu duniawi. Mengutamakan kepentingan rakyat, karena penguasa dalam Islam melakukan fungsi dan perannya sebagai ri’ayatunnaas. Pelayan untuk rakyat bukan pelayan para cukong atas kehendak oligarki.
Ideologi Islam kekayaan milik rakyat harus dan wajib dikelola oleh negara. Pemanfaatannya bisa langsung oleh rakyat seperti air, padang rumput, api, jalan umum, laut dan lain-lain. Atau pemanfaatannya harus melalui keahlian dan teknologi serta dengan biaya besar seperti minyak bumi, gas alam dan barang tambang. Maka ini akan dikelola langsung oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Pengelolaan energi yang berkesinambungan dengan sistem Islam kaffah akan menjadikan negara berdedikasi dan mampu menjamin hajat hidup umat, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Pengelolaan sumber daya alam sesuai Islam tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus disokong dengan penerapan sistem Islam secara totalitas di bawah naungan khilafah Islam. Hanya sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada di negri ini.
Kepemimpinan adalah konsep pemeliharaan urusan rakyat yang tidak hanya berdimensi dunia tetapi juga akhirat. Penguasa mendapatkan amanah mengurus rakyatnya dan setiap amanah pasti diminta pertanggungjawabannya. Hanya dengan pengaturan Islam sajalah, tugas pokok dan fungsi negara dapat berjalan dengan optimal. Kepemimpinan bukan sebagai ajang memperkaya diri dengan kedudukan dan jabatan yang dimilikinya, melainkan tanggung jawab dan hisab yang berat di akhirat kelak. Tentu saja semua itu hanya akan terwujud bila landasan negaranya berasaskan pada akidah Islam, dan selanjutnya menerapkan Islam secara paripurna.
Selain itu, sistem Islam melahirkan pemimpin yang bertakwa dan amanah. Pemimpin yang bertakwa senantiasa takut kepada Allah dan berpegang teguh kepada syariat Islam. Kekuasaan baginya adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Sehingga dia tidak akan menzalimi rakyatnya karena berpegang pada sabda Rasulullah SAW:
"Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah ia” (HR. Muslim).
Maka pemimpin dalam sistem Islam akan sungguh-sungguh dalam mengurus rakyatnya. Dengan demikian negara Islam akan mengelola sendiri seluruh kekayaan alam milik umum dan hasilnya diberikan kepada rakyat baik secara langsung berupa penyediaan BBM, gas dan listrik murah, maupun berupa pelayanan publik, serta jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Pelayanan ini diberikan kepada seluruh rakyat tanpa memandang dia muslim atau non-Muslim dan kaya atau miskin.
Bahkan negara juga harus memastikan seorang kepala keluarga mempunyai penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan, putus sekolah dan tidak bisa berobat. Bahkan pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada rakyat yang mau menerima zakat karena sudah tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, kembalilah kepada sistem Islam yang pasti akan membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi manusia. Apabila seluruh penduduk negeri beriman dan menjalankan syariat Islam, maka Allah akan menjadikan negeri tersebut menjadi baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.
Post a Comment