Oleh : Lilis Iyan Nuryanti, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Ironis, di saat rakyat sedang panas-panasan melakukan demonstrasi kenaikan harga BBM. Para wakil rakyat justru sedang bersenang-senang di ruang dingin sambil merayakan hari ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani. Sampai rakyat pun gagal untuk bisa bertemu dengan para wakil rakyat tersebut. Kapan rakyat akan bisa sejahtera, jika wakil rakyatnya hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja?
Seperti yang dilansir suara.com (08/09/2022), aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Selasa (6/9/2022) menyimpan banyak cerita. Salah satunya massa yang berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, sementara para anggota dewan justru terekam merayakan hari ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani di tengah Rapat Paripurna.
Hal ini tentu menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat. Tak terkecuali dari Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lucius Karus, yang bahkan terang-terangan mengecam DPR karena dianggap sibuk berpesta ketika massa menolak kenaikan harga BBM.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai hal itu memalukan dan mengatakan momen tersebut memperlihatkan seberapa serius komitmen anggota DPR sebagai wakil rakyat. Dia menilai momen itu mengolok-olok rakyat. Menurut Lucius, Puan seharusnya menemui rakyat.
"Langsung kelihatan sih sesungguhnya seberapa serius komitmen DPR sebagai wakil rakyat. Perayaan HUT Puan di Paripurna di saat warga ingin bertemu mereka seolah-olah mengolok-olok rakyat yang menyampaikan aspirasi di gerbang DPR. Jangankan berkomitmen memperjuangkan aspirasi, sekedar menghargai kehadiran rakyat dengan menemui mereka saja tak bisa diperlihatkan DPR," kata Lucius.
"Ketua DPR yang seharusnya menjadi juru bicara DPR dengan pihak luar termasuk rakyat juga seperti lupa diri dengan kegembiraannya menyambut ucapan selamat anggota di Paripurna. Ia terlihat lebih mementingkan kegembiraannya sendiri ketimbang menemui rakyat yang mau menyampaikan aspirasi," lanjut Lucius.
Lucius juga menyoroti rapat paripurna yang dijadikan sebagai ajang perayaan ulang tahun. Dia mengatakan rapat paripurna itu bak panggung tertinggi untuk memperjuangkan nasib rakyat bukan diselipkan dengan urusan pribadi.
"Kembali lagi sih, DPR yang tidak mewakili rakyat memang terlihat tak peduli dengan rakyat. Karena itu mereka yang mestinya sedang bertemu di Paripurna bisa saja langsung merespons tuntutan publik yang sedang berdemonstrasi. Tetapi mereka justru memilih mengabaikan massa rakyat untuk merayakan HUT Ketua DPR," ujarnya. Dikutip dari detiknews.com (07/09/2022).
DPR sesungguhnya sedang membuka topeng sesungguhnya. Istilah wakil rakyat itu hanya kedok karena bahkan ketika rakyat yang diwakili itu datang, DPR justru cuek. Lalu pantaskah gelar wakil rakyat tetap dipandang?
Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga BBM menimbulkan berbagai aksi demonstrasi dimana-mana. Rakyat berteriak mengadukan nasibnya akibat kebijakan zalim yang dibuat oleh penguasa. Dampak kenaikan harga BBM ini jelas merugikan dan menzalimi banyak rakyat, sebab akan berdampak pada kenaikan harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa subsidi selama ini salah sasaran. Benarkah demikian? Lantas, jika subsidi ini salah sasaran dan dialihkan dengan bansos bagi rakyat miskin, mengapa bansos yang diberikan kepada rakyat ini jauh lebih kecil dibanding subsidi yang telah dicabut?
Pemerintah tampak berusaha mencari-cari alasan agar masyarakat mau menerima kenaikan harga BBM ini. Namun, semua alasan tampak mentah di hadapan rakyat. Rakyat sudah mulai jenuh dengan kezaliman penguasa yang makin mencekik mereka. Suara penolakan ada di mana-mana, namun tampaknya penguasa sudah tak peduli. Bahkan ada netizen yang mengingatkan janji Presiden Jokowi bahwa BBM tak akan naik hingga akhir tahun ini. Nyatanya, rakyat harus kembali menerima janji-janji yang tampak manis namun ternyata sangat pahit untuk ditelan.
Sistem kapitalisme ini tentu tidak bisa dibiarkan karena akan terus menzalimi rakyat sebagai sasaran yang akan terus diserang. Sistem kapitalisme tidak layak ada di muka bumi karena tidak mampu mengurus kepentingan rakyat dengan baik. Sudah saatnya kita menyadari kejahatan demi kejahatan yang diperbuat sistem kapitalisme melalui tangan-tangan para kapitalis.
Persoalan naiknya harga BBM di negeri ini tentu tidak bisa dibiarkan karena BBM merupakan kebutuhan rakyat dan harus dikelola dengan baik. Sebagai penguasa harus memahami cara mengurus rakyatnya dengan baik karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
Dalam persoalan BBM yang merupakan kepemilikan umum telah jelas dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, api, dan padang gembalaan." (HR. Abu Dawud).
Dari hadis ini tampak jelas bahwa Islam telah menjawab persoalan minyak tidak boleh dikuasai secara individu bahkan dikelola oleh asing. Sejatinya yang namanya milik umat harus dikembalikan kepada umat, tidak boleh dikuasai secara serakah termasuk harganya kepada korporasi.
Minyak adalah salah satu dari sesuatu yang mengalir yang jumlahnya berlimpah dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, maka kebutuhan ini akan dinikmati bersama secara keseluruhan. Negara hadir sebagai pengelolanya tentu semua biaya akan dihitung tanpa membebani rakyat. Karena negara Islam melayani rakyat bukan bicara untung rugi. Serta menjauhkan keterlibatan asing dalam mengelolanya.
Negara wajib mengelola kepemilikan umum ini dan mengembalikan hasilnya pada umat. Tidak boleh sedikitpun individu/swasta dalam negeri maupun luar negeri diberi hak atas kepemilikan umum ini. Negara boleh mempekerjakan orang lain untuk mengelolanya dengan akad ijarah. Ingat! Hanya mempekerjakan, bukan menguasai kepemilikan umum ini.
Kita belajar dari Rasulullah dan para sahabat yang begitu luar biasanya menjalankan pengurusan rakyat agar tidak terjadi kecurangan dan kezaliman.
Imam at Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abyadh bin Hammal: Sesungguhnya ia pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang dari majelis tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir". Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu, cabut kembali tambang tersebut darinya (HR. at-Tirmidzi).
Menaikkan harga BBM bukanlah solusi untuk meringankan APBN karena rakyat itu sejatinya dilayani bukan dibebani. Pemerintah harusnya bijak dan berpikir keras memahami krisis dan persoalan negeri ini secara serius karena mereka dipilih rakyat untuk mengurus kepentingan rakyat bukan kepentingan pengusaha.
Penguasa yang diberikan amanah untuk mengelola tambang minyak ini lalu mengkhianatinya, maka hal itu ialah bentuk kezaliman. Dan pertanggungjawaban di akhirat tentu sangat berat.
Jadi sebenarnya, tanpa ada subsidi dari pemerintah pun, mestinya rakyat bisa menikmati BBM secara murah bahkan gratis. Sebab sejatinya BBM ini milik rakyat. Bukan milik pemerintah maupun korporat.
Maka sejatinya hanya sistem Islamlah yang layak untuk mengurus rakyat karena sudah terbukti selama 13 abad dan dapat dirasakan keberkahannya oleh masyarakat. Hal ini hanya bisa dirasakan ketika umat Islam menerapkan aturan Islam dalam institusi negara.
Wallahu a'lam bishawwab.
Post a Comment