Oleh: Eka Safitri
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya ialah sumber daya alam migas. Migas adalah sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sehingga pengelolaan minyak bumi harus dilakukan secara maksimal agar memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Namun pada faktanya, pada 3 September 2022 pada pukul 14.30 WIB, pemerintah resmi menaikkan harga BBM yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan BBM tentu saja memiliki dampak secara langsung terhadap harga pangan dan kebutuhan lainnya. Dampak tersebut tentu sangat logis dan dapat diprediksi. BBM adalah sumber energi, di sektor pangan BBM digunakan untuk transportasi ketika hendak mendistribusikan bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya. Jika BBM naik, maka otomatis biaya transportasi juga naik dan akan berdampak pada harga bahan pangan. Dampak lainnya, kenaikan BBM dapat memicu terjadinya inflasi. BPS mencatat kenaikan BBM nonsubsidi mulai April 2022 memberikan dampak inflasi sekitar 19-20% secara umum.
Maka tentu saja, keputusan kenaikan BBM berpotensi meningkatkan inflasi untuk ke depannya. Jika daya beli masyarakat rendah karena harga pangan naik, PHK terjadi secara massal, maka ekonomi nasional akan mengalami stagflasi dan hal ini berimbas pada keadaan sosial, yakni meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.
Kenaikan BBM adalah bukti kesalahan pengelolaan sektor migas. Migas adalah sumber daya alam yang notabenenya adalah kekayaan milik rakyat, yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat. Namun, sistem kapitalisme yang digunakan untuk mengelola migas saat ini menjadikan sumber daya alam legal dikuasai oleh swasta. Akibatnya, kapitalisasi terhadap migas tidak terelakkan. Sementara penguasa dalam sistem kapitalisme saat ini tidak bertindak sebagai pengurus rakyat, mereka hanya memuluskan keinginan para korporat. Penguasa mengklaim bahwa kenaikan BBM saat ini adalah upaya efisiensi subsidi yang salah sasaran. Padahal jika mereka ingin mengelola SDA migas dengan benar, blok-blok migas lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan negeri.
Selain itu, penguasa saat ini seakan tak peduli. Untuk meredam gejolak kenaikan BBM, penguasa membius rakyat dengan memberika BLT. Padahal, BLT sangat tidak sebanding dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan BBM. Inilah bukti dari kezaliman pengelolaan BBM yang lahir dari sistem kapitalisme. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan pengelolaan BBM dalam sistem Islam atau Khilafah. Sistem Islam menempatkan Negara sebagai pengurus kebutuhan rakyat, dan tidak akan memberi celah sedikitpun kepada para korporat untuk menguasai SDA. Sebab, Islam telah menetapkan SDA yang melimpah adalah harta kepemilikan rakyat, dan Negara yang wajib mengelola dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Maka, pengelolaan sektor migas yang menjadi bahan baku BBM harus mengikuti hukum syariat.
Migas adalah jenis harta kepemilikan umum yang tidak bisa secara langsung dimanfaatkan oleh rakyat, agar hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat dibutuhkan teknologi canggih, tenaga ahli dan terampil, maupun biaya yang besar. Dalam hal ini, syariat Islam menetapkan bahwa Negara yang berhak mengeksplorasi dan mengelola harta tersebut sebagai wakil rakyat. Khilafah akan mengembalikan hasil SDA ini dalam dua cara. Pertama secara langsung, yaitu Khilafah memberikan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan sejenisnya, sehingga rakyat bisa memenuhi kebutuhan energi mereka dengan harga terjangkau, karena dalam hal ini Negara hanya membebankan biaya ongkos produksi. Kedua, secara tidak langsung, Khilafah boleh menjual migas kepada industri dengan harga wajar atau dengan menjualnya ke luar negeri untuk mendapat keuntungan maksimal. Hasil dari keuntungan ini akan masuk ke dalam kas Negara. Dari dana kas ini, Khilafah bisa menjamin kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara mutlak. Sehingga semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut secara gratis. Konsep pengelolaan migas dalam Khilafah akan menghilangkan efek domino kenaikan BBM akibat penerapan sistem kapitalisme.
Post a Comment