Utang, Jebakan Negara Kapitalis

Oleh Lina Lugina

(Aktivis Dakwah)

Situasi di Srilanka memanas, salah satu negara di Asia Selatan ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 (Jakarta CNBC Indonesia). Pemerintah negeri ini memiliki hutang senilai USD 51 Miliar atau setara Rp. 757,1 Triliun dan tidak dapat membayar bunga atas pinjamannya. Data resmi juga menunjukkan bahwa mata uang Srilanka anjlok hingga 80% mengakibatkan biaya impor untuk Srilanka lebih mahal dan memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali, biaya makanan naik 57% mendorong Srilanka bangkrut dan hampir tidak ada uang untuk mengimpor bensin, susu, gas, hingga kertas toilet. Sejumlah kebijakan negeri ini pun turut memperburuk kondisi negeri Srilanka yaitu dengan penerapan pajak terbesar sepanjang sejarah yang menyebabkan banyak investor kesulitan membayar dan kesulitan meminjam dana dari bank. Korupsi politik juga menjadi salah satu masalah, para pejabatnya menghambur-hamburkan kekayaannya sendiri dan pada saat yang sama memperburuk perekonomian. Akibatnya di tengah keterpurukan ekonomi ini rakyat kelaparan, sementara para pejabatnya hidup bermewah-mewahan hingga membuat kekacauan politik. PBB memperkirakan 9 dari 10 keluarga akan kesulitan makan dalam sehari, sedangkan 3 juta penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan, pemerintah juga telah memberikan hari libur selama 3 bulan agar penduduknya menanam sendiri makanannya. 

Dalam sejarah peradaban Kapitalis, ada negara yang terus menjalani gagal bayar utang, diantaranya gagal bayar utang pada China yaitu negara Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan. Jika negara mengalami gagal bayar utang, negara akan kehilangan kepercayaan dari investor. Akibatnya pasar saham yang menjadi komponen penting ekonomi Kapitalisme mengalami kehancuran, kemudian semua lembaga keuangan mengalami kegagalan untuk melakukan antisipasi apapun terhadap kondisi deford yang bergerak seperti efek domino. Dampaknya akan terasa langsung di masyarakat, para pelaku bisnis dan pabrik-pabrik tidak beroperasi di dalam negeri sepenuhnya impor dari luar negeri. Karena negara mengandalkan impor untuk bertahan hidup dan ekspor berhenti, akibatnyamasyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka terjadilah tindak kriminal ekstrim seperti kerusuhan, penjarahan, dan kekerasan.

Ancaman gagal bayar utang adalah sebagai contoh dari buruknya penerapan sistem Kapitalisme, utang luar negeri yang diberikan merupakan senjata politik negara-negara Kapitalisme kepada negara-negara lain untuk memaksa kebijakan (menjajah). Tujuan sebenarnya memberikan utang bukanlah untuk membantu melainkan untuk kemaslahatan keuntungan dan eksistensi mereka sendiri. Negara yang dijajah secara ekonomi tidak akan bisa keluar dari bahaya ini, negara memiliki dua pilihan memiliki utang atau tunduk kepada negara yang memberikan pinjaman. Menyerahkan kedaulatan kepada lembaga penjajah Internasional. 

Namun, bagi mereka yang serius menghendaki kebaikan bagi negerinya tidak ada jalan lain selain melihat dan mengkaji sistem Islam sebagai jalan keluar dan turut bersama untuk mengembalikannya. Membangun negara dengan pondasi Islam yang kokoh dan memasang bangunan kokoh yang membuat keuangan negara begitu tangguh serta tidak terlibat dalam jeratan utang yang berbahaya yang akan membuat bangkrut dan menyengsarakan masyarakat. 

Beberapa prinsip dasar keuangan dalam sistem Negara Islam:

1. Yang pokok dalam ekonomi Islam untuk menghindari negara dari deford adalah memastikan tidak terlibat dengan sistem riba dalam bentuk apapun, maka tertutup 100% kemungkinan bunga utang seperti saat ini.

2. Tidak terlibat 3 pasar uang dan turunan-turunannya yang amat rusak dan memberi efek domino kerusakan pada perekonomian nasional.

3. Memasang prinsip negara berdaulat yang mandiri dalam pengelolaan kepemilikan dengan pembagian kepemilikan yang jelas dan akan menutup setiap celah ketidakserapannya sumber pemasukan negara. Contoh tidak mengizinkan pengelolaan SDA yang merupakan aset publik oleh pihak swasta sehingga semua hasil akan masuk pada kas negara.

4. Memastikan fungsi negara berada di jalur yang seharusnya dengan melakukan pelayanan pada masyarakat juga pengawasan pada para pejabat publik strategis agar tidak ada kebijakan yang bermain untuk mengindari korupsi model pengusaha-penguasa yang banyak merugikan negara.

5. Sejak awal negara harus terlepas dari lembaga internasional yang membawa agenda penjajahan seperti IMF, Word Bank, dan lain-lain. Negara menolak semua rekomendasi dan tidak tunduk pada lembaga itu melalui kemandirian kekuatan diplomasi dan kekuatan negara yang siap mengawal.

6. Memegang prinsip efisiensi anggaran audit yang ketat menjaga kebutuhan primer agar terus terpenuhi dan tidak banyak mengeluarkan anggaran yang bersifat sekunder. 

Adapun semua ini akan terwujud dalam sistem kepemimpinan yang menerapkan aturan Islam secara keseluruhan, yaitu sistem Khilafah Islamiyyah.

Wallahu alam bishawab.