Oleh: Arbiah, S.Pd
Kuota BBM subsidi diprediksi akan habis sebelum akhir tahun ini. Pengamat Energi Watch Mamit Setiawan memperkirakan stok Pertalite akan habis di bulan Oktober 2022 apabila tidak ada penambahan kuota.
Adapun kuota Pertalite yang diberikan pemerintah hingga akhir tahun ini sebanyak 23,1 juta kiloliter (KL), sementara konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta KL atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan. Sementara kuota solar diberikan 14,91 juta KL, sedangkan hingga akhir Juli 2022 sudah digunakan 9,9 juta KL atau tersisa 5,01 juta KL.
Mamit memprediksi, apabila ada tambahan subsidi Pertalite sebanyak 5 juta KL hingga akhir tahun 2022, maka penambahan kompensasi energi dalam APBN bisa mencapai Rp 45 triliun, dengan selisih keekonomian Rp 9.000 per liter. Sedangkan penambahan 1,5 juta KL solar membutuhkan dana sebesar Rp 19,5 triliun, dengan selisih Rp 13 ribu per liter.
“Kebijakan yang seharusnya diterapkan ada tiga pilihan. Pilihan pertama adalah penyesuaian harga Pertalite dan Solar, dalam artian ada kenaikan harga,” ujar Mamit kepada kumparan, Minggu (14/8).
Mamit mengatakan, kebijakan kedua yaitu pembatasan penggunaan BBM jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP). Ia meminta pemerintah untuk merevisi Perpres 191/2014 yang menjadi kunci anggaran tidak jebol.
Dalam revisi tersebut, pemerintah mengatur kriteria siapa saja yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Hingga saat ini, aturan tersebut tidak melarang, sehingga penggunaan BBM masih bebas bagi kalangan masyarakat.
“Meskipun sangat berat, mencabut BBM subsidi bisa menjadi opsi, sehingga ke depan subsidi akan tepat sasaran. Reformasi subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis orang,” sambungnya.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, bahwa stok Pertalite akan jebol apabila tidak dibatasi penggunaannya maupun ditambah kuotanya.
“Pertalite bisa jadi habis Oktober. Tambahan APBN belum bisa dihitung, tetapi APBN masih punya cukup ruang karena ada tambahan penerimaan akibat kenaikan harga komoditas,” kata Faisal.
Solusi yang diberikan Faisal agar stok Pertalite stabil adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dan menambah kuota BBM bersubsidi. Sementara itu, Area Manager Comm Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat Eko Kristiawan mengaku terjadi keterlambatan pengiriman BBM termasuk Pertalite.
"Konsumsi BBM termasuk Pertalite sedang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Sempat terjadi keterlambatan pengiriman, namun saat ini berangsur normal," pungkas Eko.
Eko menjamin stok Pertalite sudah aman tersedia di SPBU. Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan di SPBU Pertamina seperti Pertamax Series dan Dex Series. (KumparanBISNIS, 14/08/2022).
Terjadi juga antrean kendaraan roda dua terjadi cukup panjang di SPBU Kebonsari, Surabaya, tepatnya di stasiun yang melayani penjualan pertalite. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Arya Yusa Dwicandra menyatakan, kelangkaan pertalite terjadi karena memang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) kuotanya terbatas, sehingga perlu diatur penyalurannya.
"Intinya terkait kuota pertalite, saat ini dikarenakan pertalite menjadi JBKP maka ada kuotanya. Jadi langka bukan karena stok habis, tapi langka mungkin karena ada pengaturan kuota," ujarnya dikonfirmasi Jumat (12/8/2022).
Arya melanjutkan, agar penyaluran BBM subsidi dan JBKP tepat sasaran, pihaknya terus mendorong pemilik kendaraan, khususnya yang roda empat untuk melakukan pendaftaran subsidi tepat. Pendaftaran dimaksudkan agar mereka yang tidak layak mengonsumsi BBM bersubsidi maupun JBKP, bisa diarahkan untuk menggunakan BBM janis lainnya.
"Makanya kita terus dorong pendaftaran subsidi tepat agar nanti saat diimplementasikan maka orang-orang yang kaya gak akan pakai subsidi lagi. Jadi kuotanya cukup dan penyaluran tepat sasaran," ujar Arya.
Menurutnya, untuk wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, baru sekitar 90 ribu kendaraan yang melakukan pendaftaran subsidi tepat yang dimulai 1 Juli 2022. Terdiri dari 58 ribu kendaraan pengguna bahan bakar pertalite dan 32 ribu kendaraan pengguna bahan bakar solar subsidi.
Subsidi yang tepat sasaran menjadi penting mengingat pemerintah hanya mengalokasikan dana Rp 520 triliun untuk subsidi energi di 2022. Paralel, Pertamina Patra Niaga selaku yang ditugaskan juga berinisiatif untuk memastikan penyaluran di lapangan ini bisa berjalan lebih tepat sasaran dengan memulai uji coba pendaftaran.
Pendaftaran dapat melalui aplikasi MyPertamina, website pedulitepat.mypertamina.id dan daftar langsung di SPBU yang ditunjuk. Pertamina diakuinya terus membuka tempat pendaftaran offline yang berada di titik-titik seperti SPBU, Terminal BBM, dan beberapa lokasi lainnya.
Ada sebanyak 78 titik pendaftaran offline di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. "Untuk wilayah Jawa Timur terdapat 38 titik pendaftaran offline, Bali sebanyak delapan titik, NTB sebanyak 10 titik, NTT sebanyak 22 titik,” ujarnya. (RepJogja, 12/08/2022).
Aneh bin ajaib sumber migas dalam negeri begitu melimpah ruah namun sumber daya alam tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Untuk cadangan migas saja sekretariat jenderal Aspermigas Moshe rizal mengatakan ada sebanyak 4,2 miliar barel, sementara banyak lapangan-lapangan belum di terekspor mirisnya potensi luar biasa ini tidak diiringi dengan pembangunan infrastruktur migas yang memadai.
Dilansir dari kompas.com pada 28 Mei 2022 populasi penduduknya sekitar 260 juta dengan konsumsi BBM 1,4 juta barel perhari, sedangkan kapasitas pengolahan minyak di kilang Pertamina hanya sebesar 1,1 juta barel per hari.
Sementara hasil dari produksi minyak tersebut tidak serta-merta untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri saja. Sebagian hasil tersebut ada yang harus di ekspos karena ada bagian produksi kontraktor-kontraktor kerja sama atau produsen migas. Sehingga meski menjadi eksportir migas dalam bentuk minyak mentah, namun negeri ini juga menjadi importir migas yang sudah di kelola dari pihak luar. Sebagai contoh Indonesia membeli minyak dari Singapura yang bahan baku minyak mentah datang dari Indonesia pada Januari September 2019 saja nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dollar AS.
Alasannya karena Singapura memiliki kapasitas minyak terbesar, sehingga Singapura mampu mengolah minyak bumi yang di impor dari Asia tenggara dan Timur Tengah untuk kemudian diolah menjadi BBM siap ekspor. Kondisi seperti inilah membuat negeri yang sumber daya alam migas namun tetap menjadi importir migas.
Semua ini tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme di negeri-negri yang kaya sumberdaya alam. Kapitalisme mengijinkan sumber daya alam di kuasai swasta, di sisi lain kapitalisme memposisikan negara sebagai regulator semata tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar bebas. Akibatnya investasi maupun KKKS dalam pengelolaan migas tidak bisa dihindari.
Oleh karena itu umat membutuhkan sistem kepimpinan yang shahih dalam mengelola sumber daya alam migas sehingga hasilnya bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kekuatan bagi negara. Jadi sistem ini tidak lain adalah sistem khilafah, sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum syariat. Untuk pengelolaan migas khilafah paham bahwa migas adalah sumber penting untuk industrialisasi dan kebutuhan domestik.
Maka ada kebijakan yang diterapkan yaitu:
1. Kilang migas termasuk harta kepemilikan umum
Konsekuensinya haram di privatisasi oleh swasta pengelolaannya akan diambil alih oleh khilafah secara mutlak sebab kekayaan milik umum jenis ini tidak dapat mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, tekhnologi tinggi serta biaya yang sangat besar. Khilafah akan mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam Baitul mal pos kepemilikan umum.
2. Hasil pengelolaan bisa diberikan secara langsung kepada rakyat
Berupa subsidi BBM, listrik kepada rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau khilafah bisa menjualnya untuk konsumsi rumah tangga dengan syarat bukan mencari untung harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi akan tetapi khilafah boleh menjual jika dijual untuk keperluan produk komersial. Khilafah akan mengalokasikan minyak dan gas bumi untuk pemakaian industri manufaktur pertanian dan Petrokimia sehingga industrialisasi khilafah bisa tetap berjalan tanpa kekurangan bahan baku. Jika penjualan kepada pihak luar negeri khilafah boleh mencari keuntungan semaksimal mungkin tentu penjualan ke pihak luar negeri ini setelah khilafah memastikan konsumsi dalam negeri tercukupi. Disisi lain swasembada energi ini bisa menjadikan kekuatan diplomasi sebagai mana yang dilakukan Rusia terhadap Uni Eropa dan US.
3. Hasil dari keuntungan dari penjualan komersil dan ke luar negeri dapat digunakan untuk belanja keperluan
Untuk mengelola harta kepemilikan umum seperti administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi sehingga khilafah mampu membangun kilang-kilang minyak canggih berteknologi tinggi. Yang pada dampaknya mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mengeksploitasi secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.
Selain itu dari keuntungan penjualan tersebut khilafah dapat menjamin kebutuhan rakyat seperti sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan pelayanan umum lainnya sehingga semua rakyat bisa menikmati pelayanan umum secara gratis dan berkualitas.
Inilah konsep pengelolaan migas dalam khilafah yang di tawarkan kepada umat konsep ini telah terbukti membawa kesejahteraan bagi masyarakat selama 1300 tahun lamanya.
Wallahu'alam Bishawwab.
Post a Comment