MYPERTAMINA, CARA PAKSA KONSUMSI BBM MAHAL

Penulis: Siti Farihan

Pemerintah tidak lama ini memberlakukan kebijakan baru dimana masyarakat melakukan pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina atau mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/. Pemerintah dan PT Pertamina dalam hal ini memberlakukan kebijakan tersebut untuk memastikan subsidi energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar tepat sasaran. Tepat sasaran yang dimaksud di sini adalah BBM subsidi dinikmati oleh lapisan masyarakat yang tepat yakni rakyat tidak mampu, bukan masyarakat kelas menengah ke atas. Akan tetapi, kebijakan aplikasi MyPertamina yang diberlakukan oleh pemerintah kian mempersulit rakyat dalam memenuhi kebutuhan bahkan membebani rakyat secara finansial. Dalam hal ini seluruh rakyat seolah-olah dipaksa untuk mengonsumsi BBM pertamax yang selisih harganya Rp 4000, cukup jauh dengan harga BBM pertalite. Aplikasi yang ditetapkan untuk mendapat BBM bersubsidi ini, juga bisa menjadi ladang keuntungan bagi penyedia aplikasi.

Banyak hal-hal yang memungkinkan terjadi di lapangan akibat pemberlakuan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina ini, diantaranya masih cukup banyak masyarakat yang gaptek (gagap teknologi) dalam menggunakan aplikasi. Pengguna aplikasi yang mengisi data juga belum tentu sudah tepat sasaran, karena penyalahgunaan data NIK untuk mengisi data dalam aplikasi juga tidak dapat dihindari karena siapa yang bisa menjamin masyarakat kelas atas juga tidak bisa mengisi data dengan menggunakan NIK orang lain yang statusnya lebih miskin. Cekcok antara pembeli dengan petugas pertamina juga bisa saja terjadi, dan jangan lupakan antrean panjang yang akan terjadi karena petugas pertamina yang sedikit, akan melayani sekaligus melakukan pendataan pembeli. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kebijakan tentang pemberlakuan aplikasi MyPertamina yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi solusi jangka panjang ataukah solusi jangka pendek untuk mengatasi persolaan rakyat? dengan adanya kebijakan ini belum tentu bisa menyelesaikan masalah secara tuntas karena solusi yang diberikan belum menyentuh akar permasalahan.

Hal demikian dapat terjadi dikarenakan solusi yang ditawarkan bukan dari sistem Islam. Karena selain sistem Islam tidak ada yang bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini menikmati Sumber Daya Alam (SDA) negeri berupa minyak bumi seperti bensin (pertamax dan pertalite) maupun minyak bumi jenis yang lainnya. Sumber Daya Alam saat ini dikelola dengan sistem Kapitalisme, dimana bukan untuk kepentingan rakyat pengelolaannya melainkan untuk pemilik modal. Negara yang seharusnya memiliki kuasa penuh dalam pengelolaan SDA sebagai aset negara, alih-alih mengelola dengan optimal untuk kepentingan rakyat, negara malah menjual aset negara untuk menambal sulam hutang yang kian hari kian bertambah. Pemerintah seolah bertindak sebagai sales daripada pengelola sumber daya alam nasional. Padahal UUD RI 1945 pasal 33 ayat (3) jelas-jelas berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sungguh ironi, sumber daya alam yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat malah menjadi beban baru yang harus diterima rakyat dari pemerintah, bahkan dengan bonus memakai aplikasi MyPertamina yang jelas-jelas semakin mempersulit bahkan membatasi rakyat dalam mengakses sumber daya alam yang sampai saat ini masih dibeli oleh rakyat bahkan dengan harga yang cukup mahal. Rakyat yang hidupnya sudah sulit dalam sistem kapitalisme selalu dijadikan sebagai objek bisnis negara dan para pemilik modal. Sebagaimana prinsip dari kapitalisme dalam berbuat adalah berdasarkan manfaat atau untung rugi. Jelas saja rakyat yang mendapatkan ruginya.

Penerapan sistem Demokrasi Kapitalisme membuat negara membantu dan mengurus kebutuhan rakyat alakadarnya. Oleh karena itu, mengatasi permasalahan rakyat tidak cukup dengan solusi penerapan kebijakan yang merujuk pada sistem kapitalisme, karena pada akhirnya rakyat akan selalu dikesampingkan. Kesejahteraan rakyat hanya angan-angan belaka selama kapitalisme masih berdiri di negeri ini.

Penolakan terhadap kebijakan ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan sejenis ini tidak semakin banyak muncul. Banyak fakta yang menjadi bukti rusaknya negara pengemban kapitalisme. Tidakkah kita belajar dan memetik hikmah dari hal tersebut? Inilah yang menjadikan kita sangat membutuhkan negara yang bisa menjamin kehidupan seluruh masyarakat, yakni negara Islam yang kita sebut Khilafah. Karena sejarah membuktikan bahwa rakyat dari 2/3 dunia sangat sejahtera dalam naungan negara Islam. 

Islam sesungguhnya memiliki konsep yang jelas dalam mengatasi problematika umat. Kesejahteraan rakyat bukan hanya menjadi angan-angan belaka jika kekayaan sumber daya alam yang luas ini dikelola dengan cara pandang Islam. Dimana kekayaan SDA dikelola secara mandiri oleh negara (Khilafah) bukan swasta atau asing, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat secara gratis atau dengan harga sesuai biaya produksi yang digunakan atau dalam bentuk yang lainnya. Islam sendiri adalah solusi segala problematika kehidupan. Setiap masalah di negeri ini pasti ada solusinya jika dikelola dengan tata kelola pemerintahan Islam secara kaffah.

Wallaahu a’lam.