Oleh: Elis Chandra
(Aktivis Muslimah)
Dalam rangka untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tepat sasaran, diperlukan berbagai strategi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru dalam membeli pertalite, yaitu dengan menggunakan aplikasi.
Pembelian BBM jenis pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi atau website MyPertamina telah diberlakukan mulai 1 juli 2022 di kabupaten/kota di lima provinsi yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Dengan adanya kebijakan ini, Pertamina berharap bisa membuat penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran. Sebab data yang ada di aplikasi akan menunjukkan pembeli berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak.
Namun apakah kebijakan ini efektif? Atau malah akan mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan membebani secara finansial? Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, seperti kita tahu tidak semua lapisan masyarakat memahami perkembangan teknologi dan mempunyai smartphone, ini akan semakin menyulitkan mereka sebagai pihak yang berhak menerima subsidi.
Kedua, perlu adanya kejelasan terkait aplikasi tersebut, seperti siapa yang bisa mendaftar dan kriterianya seperti apa, karena tanpa hal tersebut siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang yang bukan menjadi sasaran subsidi.
Alih-alih menghemat anggaran BBM subsidi, rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite dan solar yang disubsidi pemerintah justru membuat anggaran membengkak karena adanya "biaya tambahan" untuk pengawasan, kata pengamat.
Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengusulkan pemerintah menempuh kebijakan subsidi langsung, atau menaikkan harga BBM subsidi secara berkala, agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Disisi lain sejumlah pihak termasuk asosiasi pedagang pasar, salah satu konsumen BBM subsidi menentang kebijakan ini, Pembatasan konsumsi Pertalite, menurutnya, akan berdampak pada operasional pedagang pasar, yang kemudian berimplikasi pada kenaikan harga barang dan kebutuhan yang dijual ke masyarakat.
Jelas, disini pemerintah memberlakukan kebijakan yang makin mempersulit public dalam memenuhi kebutuhan dan makin membebani secara finansial, Alih-alih membuat kebijakan menyediakan BBM murah yang lebih memadai bagi seluruh rakyat, pemerintah malah mempersulit dan memaksa publik untuk mengkonsumsi BBM pertamax.
Aplikasi yang ditetapkan untuk mendapat BBM subsidi, bisa menjadi keuntungan bagi penyedia aplikasi dan merugikan publik. Saatnya rakyat peka dan melek, agar kebijakan sejenis ini tidak semakin banyak muncul, maka penolakan harus ditujukan oleh semua lapisan masyarakat.
Dalam Islam, sumber daya energi dan produk turunannya termasuk dalam kategori kepemilikan umum, Rosulullah Saw bersabda: sesungguhnya umat Islam berserikat dalam tiga perkara air, api, dan padang gembalaan” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).
Kepemilikan umum dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau melalui negara sebagai perwakilan. Pembatasan BBM juga dapat terjadi dalam sistem kapitalisme maupun Islam, namun bedanya kalau dalam kalitalis perbatasan BBM merupakan langkah awal penghapusan subsidi yang dianggap beban keuangan negara.
Sementara jika dalam Islam, pembatasan BBM boleh dilakukan, tidak wajib dan hanya menjadi salah satu opsi pengelolaan BBM secara syariat, namun mempertimbangkan dampak lingkungan sumber daya energi. Wallahu'alam bi shawab
Post a Comment