Komoditas Pangan Melambung Tinggi, Pemerintah Sibuk dengan Aplikasi

Oleh : Luluk Kiftiyah 

(Muslimah Preneur)

Dewan perwakilan rakyat

Wakil rakyat naik mercy

Rakyatnya jalan kaki

Wakil rakyat makan sate

Rakyatnya makan tempe

Wakil rakyat numpuk utang

Rakyatnya suruh bayar

Ini yang dinamakan

Merdeka tapi bingung

Ini yang dinamakan

Bingung tapi merdeka

Puisi di atas jika disandingkan dengan keadaan Indonesia saat ini begitu selaras dengan kondisi saat ini. Hal ini bisa kita dengan sibuknya  kebijakan pemerintah  dengan berbagai macam aplikasi. Dari aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah hingga MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Dari kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang mengeluh karena dianggap "ribet". Sebab tidak semua emak-emak punya handphone android, ada yang gaptek. Kadang ada juga yang tidak punya paket (kuota). Jangankan mikirin beli kuota, untuk memenuhi kebutuhan dapur saja sudah dibuat pusing. Sehingga wajar jika masyarakat menilai kebijakan ini ribet dan menyusahkan rakyat.

Selain itu, rakyat juga diribetkan dengan pembelian BBM bersubsidi yang ternyata proses pembelian BBM bersubsidi ini tidak berhenti dengan aplikasi MyPertamina, karena proses pembayaran dari aplikasi MyPertamina harus Top Up dulu lewat aplikasi LinkAja. Sedangkan untuk Top Up ke aplikasi LinkAja harus punya aplikasi M-Banking. Jadi setiap Top Up dari M-Banking ke LinkAja dikenakan biaya  sebesar Rp1.000,00. Angka ini memang tidak besar, tetapi jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang usia produktif, nyatanya jumlahnya sangatlah fantastis. Meskipun aturan ini baru diberlakukan untuk kendaraan roda empat dan lebih (jawapos.com, 3/7/2022).

Ternyata tak berhenti sampai di situ, dalam waktu dekat pemerintah membuat aturan baru yang nantinya tak cuma Pertalite, beli LPG 3 kilogram juga akan diberlakukan aplikasi MyPertamina.

Menurut Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, kebijakan ini dilakukan untuk menekan beban subsidi yang melebar dan berharap skema pembelian elpiji 3 kilogram dapat membuat penyaluran subsidi tepat sasaran bagi kelompok menengah ke bawah (bontangpost.id, 30/6/2022).

Tidak heran, jika subsidi dalam sistem kapitalisme dipersoalkan. Sebab subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung melalui mekanisme pasar dalam menetapkan tarif dan segala macam pajak serta subsidi. Perlu dipahami, bahwa kapitalisme dengan sistem neoliberalisme telah berpijak pada pasar bebas, sehingga peran negara terbatas. Karena terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai "ancaman bagi mekanisme pasar".

Itulah kenapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, karena subsidi dianggap bentuk intervensi pemerintah, yang pada dasarnya sistem neoliberalisme adalah antisubsidi. Jadi negara harus menggunakan prinsip untung rugi dengan rakyatnya. Sehingga BBM murah yang seharusnya bisa dinikmati siapapun, kaya atau miskin kini semakin dibatasi.

Islam berbeda dengan kapitalisme dalam memandang subsidi. Jika kapitalisme memandang subsidi dari perspektif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariat, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

Sebagaimana yang pernah dicontohkan khalifah Umar bin Khattab, memberikan harta dari baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengelola lahan pertanian mereka. 

Atas dasar itulah, negara boleh memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani. Boleh juga memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan atau subsidi minyak goreng.

Adapun subsidi sektor energi seperti BBM dan listrik dapat diberikan negara kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi bahkan gratis jika memungkinkan. Sebab dalam Islam, BBM dan listrik termasuk barang milik umum (milkiyah 'ammah).

Sebab kepemilikan rakyat adalah hak rakyat. Negara hanya boleh bertindak sebagai pengelola, sementara keuntungannya wajib dikembalikan kepada rakyat. Haram hukumnya bagi negara mengambil keuntungan sepeserpun dalam pengelolaan harta rakyat atau harta milik umum. 

Dengan demikian hanya khilafah yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan mengembalikan harta milik umum kepada rakyat. Salah satunya hak rakyat mendapatkan BBM murah bahan gratis.

Wallahualam bisasawab.