BBM Mahal Mypertamina Bukanlah Solusi

Oleh : Sri Kuntari

(Muslimah Peduli Umat)

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terus berupaya untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tepat sasaran.

Tepat sasaran artinya penikmat subsidi BBM ini memang rakyat yang tidak mampu. Sebab, pada kenyataannya banyak masyarakat kelas menengah bahkan atas ikut mengkonsumsi BBM subsidi.

Oleh karenanya, Pertamina berencana untuk memperketat penjualan BBM subsidi dengan mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ maupun aplikasi MyPertamina sebelum membeli.

Uji coba pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi dijadwalkan mulai 1 Juli 2022. Rencananya, uji coba dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi antara lain Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Kebijakan Yang Terus Mempersulit : Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan yang membuat rakyat semakin sulit, karena disaat yang sama kenaikan harga kebutuhan pokok terus melambung. Alih-alih membuat kebijkan yang murah untuk seluruh rakyat Indonesia, pemerintah justru terkesan memaksakan kehendaknya kepada mayarakat untuk menggunakan BBM jenis Pertamax.

Jelas bahwa Pemerintah tengah memberlakukan kebijakan yang semakin dzalim dan mempersulit publik memenuhi kebutuhannya. Alih-alih membuat kebijakan menyediakan BBM murah yang lebih memadai bagi seluruh rakyat, pemerintah malah memaksa publik untuk mengkonsumsi BBM pertamax. Semua lapisan masyarakat harus tegas dan berani menolak agar kebijakan sejenis ini tidak semakin banyak muncul.

Maka kebijakan ini adalah pemaksaan yang tidak tepat, apalagi saat ini juga sedang dirancang undang undang larangan demonstrasi. Inilah aturan aturan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme sekuler demokrasi yang menzalimi rakyat sendiri.

Padahal Indonesia mempunyai sumber minyak bumi yang berlimpah, tapi pengelolaannya diserahkan kepada para kapitalis yang selalu menginginkan keuntungan dengan cara mengintervensi pemerintah untuk memuluskan keinginan mereka. Ini terjadi karena para penguasa sudah banyak berhutang budi dalam proses pemenangan dalam kontestasi politik demokrasi yang memberikan kekuasaan semu. Sehingga setiap kebijakan pemerintah pasti akan memprioritaskan proyek para investor pemilik modal (kapitalis) dan rakyat selalu dirugikan.

Dalam pandangan Islam, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya. Tidak ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Berbeda dengan kewajiban, Islam mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat mal sesuai ketentuan syariah. Islam juga mengatur tentang kepemilikan harta. Individu tidak boleh menguasai harta milik umum apalagi mengeksploitasinya atau dikapitalisasi. Karena pasti akan mensejahterakan individu itu saja dan merugikan masyarakat banyak.

Pemerintah akan mengambil kebijakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Tidak ada yang merasa dirugikan atau dizalimi dengan aturan Islam, karena aturan Islam berasal dari Allah SWT yang maha adil, sumber hukumnya adalah Al-Qur’an dan Al hadits, bukan aturan yang lahir dari hasil pemikiran manusia.

Inilah keadilan dan kesempurnaan aturan Islam yang tidak memihak pada satu kelompok, golongan ataupun elit penguasa apalagi pengusaha.

Pemerintah dituntut dan dituntun oleh syariah dalam merumuskan setiap kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negerinya. Kebijakan pemerintah tidak akan berubah ataupun direvisi atas nama penghapusan subsidi dan sebagainya seperti alasan-alasan yang diungkapkan oleh sistem kapitalisme.

Namun penerapan aturan syariah Islam haruslah diperjuangkan oleh kelompok yang mengikuti langkah langkah dakwah Rasulullah SAW agar berhasil mewujudkan perubahan besar yang shoheh demi kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan semua umat manusia di seluruh dunia serta memimpin mereka dengan Islam. Insyaallah. 

Wallahu alam bishawab.