Oleh: Siti Sahara
(Freelance Writer)
PT Pertamina (Persero) mewajibkan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi untuk melakukan pendaftaran di website MyPertamina mulai 1 Juli 2022. Kewajiban itu berlaku untuk 11 wilayah dan yang memiliki kendaraan roda empat.
Kebijakan tersebut dibuat agar pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat tepat sasaran dan agar kuota subsidi bisa mencukupi kebutuhan warga yang berhak menerima.
Direktur utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, saat ini aturan mengenai siapa yang berhak menerima BBM Subsidi seperti Pertalite masih diharmonisasikan kementerian dan lembaga (K/L). Nantinya sesuai peraturan tersebut, Pertamina dapat melakukan pengelompokan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi (Kontan.co.id, 08/07/2022).
Ada tiga cara pendaftaran yang diberikan oleh Pertamina untuk masyarakat. Pertama, mendaftarkan diri sebagai pengguna BBM bersubsidi melalui sebuah website. Kedua, dengan aplikasi MyPertamina. Dan cara yang ketiga, datang langsung ke SPBU dengan membawa surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut untuk kemudian di daftarkan oleh petugas di sana.
Menilik Respon Atas Kebijakan Aplikasi MyPertamina
Terkait masalah ini, banyak tanggapan yang datang dari masyarakat di antaranya, mengatakan bahwa pemberlakuan ini sangat ribet. Pun anggota komisi VII DPR RI Rofik Hananto juga menyebutkan hal tersebut.
"Justru ini menambah keribetan rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum jelas." Tuturnya Hananto (Selular.id, 06/07/2022).
Selain itu, kekhawatiran masyarakat akan perlindungan data yang berada di aplikasi tersebut.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai aplikasi MyPertamina belum memiliki sinkronisasi data berdasarkan pengeluaran penduduk. Sehingga pendataan melalui pencocokan kendaraan akan sulit (Detik.com, 06/07/2022).
Alih-alih mendapatkan haknya, masyarakat tambah disulitkan dengan kebijakan baru yang ditetapkan. Entah dengan cara administrasi yang sulit/ribet, bersyarat, dan hasil yang didapatkan tidak mencukupi bahkan kurang. Padahal dunia pun tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan energi, tapi sayang untuk sekedar mencukupi BBM rakyatnya sendiri masih nampak sulit.
Ini di antaranya karena tata kelola sumber daya alam yang kurang tepat, belum lagi negeri ini mengemban sistem kapitalisme (neoliberalisme) yang mana memberikan peran kepada asing/swasta dalam mengelola sumber daya alam. Pun sistem ini menganggap bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang mengancam mekanisme pasar bebas, karena sungguh hal itu harus mengikuti mekanisme pasar dengan adanya untung rugi di dalamnya. Sehingga BBM murah yang harusnya dinikmati masyarakat akan dibatasi.
Kacamata Islam
Dalam Islam pengelolaan sumber daya alam dan energi yang dikelola negara pemanfaatannya sebesar-besarnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat, sebab sumber daya alam merupakan milik umum. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Karena itu, sumber daya alam adalah kekayaan milik umum yang mana tidak boleh dikelola apalagi dikuasai oleh swasta atau asing. Sumber daya ini harus dikelola oleh negara, kemudian hasilnya akan diberikan kembali kepada rakyat secara gratis. Kalau pun dijual, maka dijual dengan harga terjangkau. Hal itu dikarenakan hanya menutupi ongkos produksi. Pun pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat diberikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk fasilitas umum yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat.
Hal itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab seorang pemimpin memiliki kewajiban dalam menyejahterakan rakyatnya, karena pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda, "Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada dibawah pimpinan kalian"
Dari itu, jika masing-masing dari kita adalah pemimpin, baik dalam skala kecil seperti pemimpin dalam keluarga, apatah lagi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana bergantungnya banyak kehidupan atas kepemimpinan tersebut. Sehingga, pertanggungjawabannya akan semakin besar pula.
Oleh karena itu, tidak mudah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, jika sistem yang ada seolah mempersulit rakyat dalam memperoleh hak-haknya. Karenanya, sangat penting memilih pemimpin dengan sistem kepemimpinan yang dapat menjanjikan dan merealisasikan terpenuhinya segala kebutuhan pokok masyarakat dalam segala aspek, hingga masyarakat merasakan kesejahteraan. Wallahu a'lam.
Post a Comment