Sistem Islam, Sejahterakan Rakyat

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I.

Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

 

Negara mengalami krisis, perekonomian menurun dratis, kehidupan rakyat semakin miris. Sungguh memprihatinkan kondisi masyarakat karena efek melandanya virus corona. Berniat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun pada pelaksanaannya di lapangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada tiga jenis bantuan sosial tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Bahkan, dinilai salah sasarannya hingga mencapai Rp6,93 triliun. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan semester dua BPK 2021.

Tak cuma itu, kartu prakerja yang menjadi program stimulus sekaligus pelatihan, juga terdapat pemborosan anggaran. Sehingga membuat adanya potensi kerugian negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bermasalah di 2020 namun masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada 2021. Selain itu, juga terdapat masalah identitas kependudukan yang tidak valid, KPM yang sudah nonaktif, hingga mereka yang sudah dilaporkan meninggal ternyata masih termasuk data yang mendapatkan bansos. Ini masalah klise dan sudah menahun di pemerintahan, yakni soal integrasi data.

Ternyata, buruknya distribusi bantuan sosial di masyarakat saat ini buah dari zalimnya sistem yang berlaku yakni sistem sekuler kapitalis. Rakyat khususnya yang tidak mampu seharusnya diurusi oleh negara secara baik, namun ternyata harus menelan pil pahit ketika hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Akibatnya bansos salah sasaran dan negara rugi triliunan rupiah.

Kejadian seperti ini sangat jauh dengan sistem Islam yang paripurna. Sistem yang bersumber dari wahyu Allah SWT bukan dari hasil buatan manusia yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Sudah pasti apabila sistem di Islam diterapkan dengan sempurna maka akan melahirkan pejabat-pejabat negara yang bertakwa. Takwa inilah yang akan melahirkan ketakutan mereka akan Allah, sehingga mereka tidak ingin membuat Allah murka dengan kezaliman mereka terhadap tugasnya dalam melayani rakyat, yang sudah pasti sistem Islam sejahterakan rakyat.

Tentunya, negara dalam sistem Islam akan menjamin kebutuhan pokok warganya sebaik mungkin. Selain itu negara juga akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi para laki-laki, karena negara paham akan kewajiban laki-laki dalam mencari nafkah khususnya untuk keluarganya. Hal ini juga didukung oleh kebijakan negara yang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Hanya dengan sistem Islamlah pengurusan rakyat akan benar-benar melayani serta menyejahterakan rakyat.[]