DMO MIGOR CURAH: EFEKTIFKAH STABILKAN HARGA?

Oleh : Yuni Nisawati

Pegiat Literasi

Kini ekspor minyak goreng kembali dibuka oleh pemerintah. Selain dibukanya kembali ekspor, pemerintah juga menerapkan kebijakan baru yaitu dengan mengubah ketersediaan minyak goreng curah yang berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan pasar domestik atau DMO. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (https://www.msn.com/05/06/2022)

Adanya kebijakan baru dari pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Kelangkaan minyak goreng menjadi penyebab harga minyak goreng mengalami kenaikan. Hal ini yang meresahkan rakyat. Karena tidak hanya minyak goreng yang melambung tinggi, namun juga bahan-bahan makanan pokok lainnya yang membuat rakyat tercekik. Namun dengan dibukanya kembali ekspor yang sebelumnya ditutup, meragukan pasokan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi. Pasalnya, meski ekspor ditutup kebutuhan minyak goreng dalam negeri masih belum terpenuhi. Harga minyak masih tergolong tinggi. Apa lagi dengan dibukanya ekspor kembali. Bahkan untuk saai ini kualitas minyak goreng yang diperjual belikan dengan harga standar adalah minyak goreng dengan kualitas rendah.

Hal ini cukup mengkhawatirkan. Karena harga minyak goreng yang tak kunjung turun. Bukan harganya yang diturunkan. Melainkan, kualitasnya yang diturunkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga normal. Seperti minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah kualitas minyak goreng yang bagus dengan harga normal seperti sebelumnya

Kebijakan ini kurang sesuai untuk dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dengan harga normal. Karena dengan dibukanya ekspor kembali, hal tersebut akan menyedot stok minyak goreng di dalam negeri. Seharusnya minyak goreng tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun harus diekspor. Sehingga stok minyak goreng di dalam negeri terus berkurang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng untuk rakyat dengan harga normal disediakan minyak goreng curah.

Seharusnya pemerintah lebih mementingkan rakyatnya terlebih dahulu dibandingkan dengan ekspor. Memastikan bahwa kebutuhan minyak goreng untuk rakyat dengan harga yang terjangkau benar-benar sudah tercukupi. Namun dengan adanya kebijakan ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah lebih mengutamakan keuntungan semata. Sehingga tetaplah rakyat menjadi korban.

Hal ini tidaklah mengejutkan. Karena tidak hanya sekali atau dua kali pemerintah membuat kebijakan tanpa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Pemerintah lebih mengutumakan keuntungan. Hal ini yang nantinya akan menyengsarakan rakyat. Kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tidak tercukupi dengan baik. 

Memang sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem yang berasaskan manfaat yang hanya mengutamakan keuntungan semata tanpa memikirkan aspek-aspek lainnya. Maka dari itu, pemerintah selalu membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan tanpa memikirkan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang seharusnya terpenuhi dengan baik dan layak.

Pemerintah cenderung abai dengan keperluan rakyat. Bahkan tidak jarang pemerintah mengambil keuntungan-keuntungan dari rakyatnya sendiri. Hal seperti ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena adanya pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan mengatur keperluan-keperluan rakyat agar tercukupi dan terpenuhi dengan baik bukan malah sebaliknya. Semua itu terjadi karena sistem yang salah. Sistem yang dipegang dan dikendalikan pemerintah secara mutlak, sehingga pemerintah bisa sewenang-wenang dan tidak ada yang mampu membantahnya. Sekalipun ada yang menentang pemerintahan yang tidak adil, semua itu akan kalah dengan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah. Karena hukum, dan sistem yang dipegang dan dikendalikan oleh mereka.

Lalu bagaimana solusi agar rakyat menerima keadilan dan hak-haknya? Allah sudah menciptakan sistem untuk seluruh umat manusia. Sistem yang sudah teruji kurang lebih 1400 tahun. Sistem tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk umat agar umat memperoleh keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Tidak adanya ke sewenang-wenangan dan kemaksiatan yang merajalela. Adanya sanksi-sanksi yang tegas bagi para pelaku kemaksiatan dan kesewenang-wenangan.

Sistem yang seperti ini yang seharusnya diterapkan. Agar rakyat merasa aman dan terpenuhinya keadilan. Karena dengan penerapan sistem islam pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan yang mengutamakan rakyatnya daripada pihak asing ataupun lainnya. 

“Setiap kalian adalah peminpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertangngungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR. Bukhari-Muslim).