Oleh: Ummu Naysila
Demo besar mahasiswa sudah berlangsung pada 11 April 2022 di Istana Negara Jakarta. Demo mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) diperkirakan sebanyak 1.000 mahasiswa. Sebelumnya, para mahasiswa telah melakukan aksi massa di ring satu Istana Negara pada 1 April 2022.
Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin mengatakan, ada 6 tuntutan yang disuarakan. Salah satu tuntutannya adalah soal isu penundaan pemilu. Pertama, menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi. Kedua, mahasiswa menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan. Ketiga, mendesak untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, kami harap Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria. Terakhir, mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya (okezone.com, 10/4/2022).
Selain itu, ribuan mahasiswa juga melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (8/4/2022). Koordinator lapangan dari mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil), Sadid Farhan, mengatakan, aksi tersebut bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah dinilai tak bisa mengatasi masalah yang menyebabkan masyarakat hidup dengan kesulitan. Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Alih-alih mengatasi masalah itu, pemerintah justru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), yang notabene makin menyengsarakan rakyat (Republika.co.id, 8/4/2022).
Presiden Ir. Joko Widodo menyatakan bahwa tidak benar pemerintah sedang berupaya menunda pemilu. Namun mahasiswa tetap melanjutkan niatnya untuk melakukan demostrasi, mengingat kilas balik pernyataan Jokowi sebelum penegasan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dimana Jokowi berulang kali merespons soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan seperti saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (5/4/2022), juga dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden (6/4/2022) (kompas.com, 11 April 2022).
Tuntutan Mahasiswa Yang Terabaikan
Sebanyak 18 tuntutan yang diusung oleh mahasiswa pada aksi massa. sebelumnya yang terjadi pada 28 Maret 2022 dan 21 Oktober 2021, ternyata hingga hari ini tidak ada satu pun yang terjawab. Padahal tuntutan mereka bersifat kritis yang muncul akibat keresahan yang terasa
oleh mayoritas warga negeri ini.
Tuntutan mahasiswa memang nyata melingkupi hampir di organ penting kehidupan bernegara, mulai dari penggantian undang-undang cipta kerja, melepaskan diri dari utang luar negeri dengan mengelola sumber daya alam, pemberantasan korupsi, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, pembatalan undang-undang minerba, peningkatan kualitas pendidikan dan pengangkatan guru honorer, penegasan undang-undang pornografi, penyelesaian konflik agraria, pengusutan mafia minyak goreng, penolakan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode, termasuk pemindahan ibu kota baru (IKN).
Wajar akhirnya mahasiswa merasa gerah, sikap abai Pemerintah membuat mereka kembali turun untuk menegaskan kembali tuntutan krusial mayoritas anak negeri. Berharap perubahan yang dapat menyejahterakan, jauh dari kata intervensi asing dan kepentingan segelintir pemilik kepentingan yang bersatu dalam kata korporasi.
Sikap kritis mahasiswa yang menyuarakan masalah negeri sangat dibutuhkan menuju perbaikan. Mahasiswa memang sudah terbukti pernah meruntuhkan rezim di periode sebelumnya. Sebut saja pergerakan aksi massa tahun 1998 yang menggelindingkan penguasa terlama di Indonesia, juga aksi massa yang terjadi tahun 1966 yang akhirnya mengakhiri pemerintahan orde lama.
Namun, perubahan yang terjadi hanya sampai batas perubahan nama, latar belakang dan partai politik. Tidak menyentuh pada perubahan yang menenteramkan dan menyejahterakan. Bahkan semakin hari, kehidupan bernegara kian terasa sempit dan sulit. Penanda ada yang salah dengan landasan negeri ini.
Tidak dipungkiri, negeri ini dibangun dan dijalankan dengan menggunakan undang-undang Barat dan warisan penjajah yang serakah. Sehingga wajar, meskipun negeri ini berganti pemimpin, sifat kerakusan dan menguasai ala penjajah tetap nyata di hadapan mata.
Mahasiswa harus sadar, konsep trias politica telah terlalu lama mengelabui negeri ini. Karena kenyataannya, teori berjalan berbanding terbalik dengan realita. Dari poin tuntutan kezaliman yang diajukan, jelas formulasi trias politica telah ditundukkan oleh para pemilik kekuatan modal. Begitu nyata ketidakberdayaan negeri ini untuk berpihak pada mayoritas.
Oleh karena itu, mahasiswa jangan sampai mengusung perubahan yang sekadar mengganti nama. Jangan mau menjadi martir yang menguntungkan para pemancing di air keruh. Sadarilah bahwa perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan sistemis, fundamental yang harusnya menyejahterakan. Tinggalkan perubahan nama dan partai politik. Beralihlah pada perubahan sistem yang paripurna.
Islam Sistem Fundamental
Sudah waktunya aksi massa mahasiswa difokuskan pada perubahan sistemis fundamental. Berputar haluan meninggalkan sistem demokrasi warisan Romawi menuju sistem yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW, Khilafah ‘ala minhajin Nubuwah. Sebuah konsep pemerintahan yang berasal dari Allah SWT yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sistem khilafah yang bersumber dari Zat yang Maha benar pasti membawa kebaikan, kesejahteraan, karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda dengan sistem yang berasal dari penjajah yang membawa pada perpecahan, kemelaratan dan berbagai kemudharatan. Kita tidak bisa berharap lebih pada demokrasi.
Demokrasi harus diganti dengan sistem Islam yang telah dijamin oleh Allah SWT akan menciptakan rahmat bagi sekalian alam. Sebagai bentuk kecintaan pada Nabi SAW dengan mengikuti keseluruhan syiar Islam tanpa memilih dan memilah di atas perasaan dan dunia. Sebagai bukti keimanan pada kebenaran Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur. Bukan pada kepengaturan manusia yang berasal dari akal yang terbatas dan terpengaruh pada berbagai kepentingan dan latar belakangnya.
Islam telah terbukti menyatukan dan menyejahterakan di 13 abad keberadaannya. Berbeda dengan demokrasi yang telah nyata Nampak sekaratnya di abad pertamanya. Sebagai mahasiswa Muslim khususnya, yakinlah bahwa ia adalah kewajiban yang akan menegakkan semua kalimat dan hukum yang haq/benar meskipun orang kafir, munafik dan fasik tidak menyukainya.
Wallahu a’lam bishshawab.
Post a Comment