Kucuran Dana di Ajang MotoGP untuk Kepentingan Siapa?

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I., 

Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

 

Dengan bangganya pemerintah Indonesia menggelontorkan dana triliunan rupiah demi kesuksesan even olahraga internasional yaitu Ajang MotoGP, yang digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai 18-20 Maret 2022. Kegiatan akbar ini diyakini akan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satunya sebagai ajang promosi wisata yang sangat besar bagi Mandalika.

Oleh karenanya dalam rangka mendukung ajang balap motor internasional tersebut, pemerintah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung dan penataan di kawasan Mandalika, seperti membangun jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sepanjang 17,3 kilometer. Kemudian juga dilakukan penataan jalan Bypass BIL-Mandalika dengan mengedepankan estetika melalui kegiatan penghijauan dan penataan koridor jalan.

Pemerintah juga melakukan pelebaran Jalan Kuta-Keruak dengan menambah lajur eksisting menjadi 4 lajur, pembuatan saluran drainase beton di tepi luar badan jalan, dan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal jalan eksisting. Tak hanya itu, pemerintah juga membangun sarana hunian pariwisata (sarhunta) atau homestay yang diharapkan dapat mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika-Lombok dan juga menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Mandalika selama ajang balap internasional MotoGP.

Semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya memanjakan para penggemar balapan motor tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, Namun Faktanya, yang menikmati untung adalah industri pariwisata yang dimiliki para pemodal besar, rakyat kecil seperti biasanya hanya menjadi korban. Seperti sengketa lahan yang dipakai ajang balap internasional MotoGP.

Katanya, pemerintah pun harus membantu terselenggaranya acara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ajang balap motor kelas dunia ini bakal sulit terselenggara jika tanpa adanya kucuran dana dari negara melalui APBN. Oleh karenanya, alokasi dana senilai Rp1,3 triliun digelontorkan negara melalui skema penyertaan modal negara (PMN) BUMN. Dana tersebut dialokasikan pemerintah kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Tak sampai di situ, dana APBN juga mengalir melalui anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran ajang ini.

Namun, sungguh mengherankan di saat dana dibutuhkan untuk subsidi kebutuhan pokok dasar menghilang seperti minyak goreng, pemerintah mengatakan tidak ada kucuran bantuan karena dana tidak ada, padahal yang antre minyak gorong ada yang sampai meninggal. Sungguh sangat Miris.

Sungguh sistem kapitalisme ini sangat berpotensi menciptakan stres dan depresi berlapis, sehingga memicu konflik bagi pemerintah dan rakyat. Janji akan menyuburkan ekonomi rakyat dengan adanya gelar akbar MotoGP ternyata kesuburan itu hanya untuk segelintir pengusaha yang dekat dengan pemerintahan. Kapitalisme sekuler ini adalah biang kerok dari kesengsaraan dan konflik yang melanda manusia saat ini.

Oleh karenanya, barometer menjalankan kehidupan ini harus sesuai Islam. Karena hanya Islam yang mampu mengarahkan langkah gerak pemerintahan untuk memenuhi dan menentramkan hati rakyatnya bukan hanya sekadar janji. Kapitalisme telah menciptakan kesengsaraan dan kejahatan yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial. Jadi, kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan multidimensi, untuk itu pentingnya mengatur kehidupan sesuai dengan syariat Islam.[]

Post a Comment

Previous Post Next Post