Wajah Buruk Kepemimpinan Demokrasi

 

 

Oleh: Is'ad Khalda Bara'ah DM

Aktivis Muslimah

 

Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah menjadi perhatian publik. Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Sebenarnya sejak 2018 warga Wadas mengalami jalan buntu terkait tanah tempat tinggal mereka pasalnya Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan mereka. Artinya pemerintah tidak melindungi warganya sendiri malah menjadikan korban pembangunan negara, karena pemerintah punya alasan untuk pembangunan di wilayah Wadas demi kepentingan rakyat.

Upaya hukum warga Wadas yang dilakukan sejak 2018 menemui jalan buntu karena Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan mereka. Jadi, tidak berlebihan kalau dalam benak warga Desa Wadas, pemerintah tidak melindungi warganya sendiri, bahkan menjadikan warga sebagai korban pembangunan. Puncaknya pada 8 Februari 2022, terjadi ketegangan antara warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener di desa tersebut. Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng, melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit. Area yang diukur lebih kurang 114 hektare.

Penangkapan terhadap 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan pengukuran tanah menunjukkan gaya kepemimpinan demokrasi yang merepresi rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan. Pendekatan represi cenderung dilakukan karena banyak keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat tapi kemauan segelintir pihak, hingga adu argumen bukan menjadi pilihan. Gaya kepemimpinan Barbar, menggunakan pihak keamanan untuk memuluskan rezim selalu ditempuh dengan dalih pembangunan.

Inilah kerugian umat yang tak memiliki kepemimpinan yang mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Ini pula wajah buruk kepemimpinan demokrasi. Betapa demokrasi hanyalah sistem rusak yang menyihir rakyat. Katanya 'Suara Rakyat Suara Tuhan' artinya Suara Rakyat Wadas Suara Tuhan. Ketika rakyat menolak pengrusakan lingkungan di desanya, Pemerintah dan gubernur menurunkan sejumlah aparat yang sedemikian banyak dengan dalih pengamanan. Padahal, terjadi penangkapan dan pemukulan oleh oknum aparat kepada rakyat yang menolak, tujuannya tentu untuk menghilangkan suara rakyat menjadi suara kepentingan yang menghamba pada kekuasaan. Sudah jelas Sistem Kapitalisme selalu memaksakan kehendak demi kepentingan Oligarki.

Sungguh, hari ini kita merindukan keadilan tersebut hadir di tengah kita, pemimpin agung yang menjamin hak-hak umat, menyelesaikan persoalan dengan penuh kebijaksanaan, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Juga pemimpin yang taat aturan Allah dan senantiasa menegakkan keagungan Islam. Itulah pemimpin yang hanya ada dalam naungan Khilafah Islamiyah.[]

 

 

.