PROYEK RAKSASA ASING DITENGAH HIMPITAN EKONOMI DAN TUMPUKAN HUTANG

Oleh: Siti Julianti, S.Si

Kehadiran corona virus sejak akhir tahun 2019 lalu, serta munculnya varian-varian virus baru  yang telah banyak meresahkan masyarakat diberbagai belahan dunia belum juga usai hingga hari ini. Akibat kemunculan virus ini juga, keadaan ekonomi diberbagai belahan dunia menjadi porak-poranda dan banyak mengalami ketidakstabilan termasuk didalamnya Indonesia. Perusahaan-perusahan terpaksa harus memangkas beberapa pekerjanya, sehingga semakin menjamurlah jumlah pengangguran di berbagai daerah. Tidak hanya sampai disitu, ditengah sempitnya lapangan pekerjaan akibat PHK, masyarakat juga dibuat resah dengan naiknya harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang mana hal ini justru akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak pandemi.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM “Ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dan keterangannya, Rabu (23/2/2022)”. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebijakan ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR RI, padahal kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. (Detiknews 23/2/2022)

Dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan keadaan masyarakatnya serta lebih menggencarkan pemberian bantuan kepada masyarakat demi meringankan beban mereka, bukan malah menaikkan harga BBM terlebih kenaikan ini juga diikuti dengan naiknya tarif tol yang mana hal ini justru juga akan berdampak bagi pemilik usaha kecil menengah karena menggunakan jalan tol untuk pengiriman barangnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan dengan memperhatikan keadaan rakyatnya, mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan bantuan dan tidak ingin diberatkan dengan berbagai kenaikan kebutuhan hidup mereka.

Disisi lain, kenaikan harga gas LPG juga tak dapat dielakkan oleh masyarakat. PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas LPG nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5kg, Bright Gas 12kg dan Elpiji 12kg sejak Minggu 27 februari 2022. Kenaikan ini merupakan merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada 25 desember 2021 yang mana PT Pertamina juga menaikkan harga Gas LPG nonsubsidi.

Belum usai sampai disitu pemerintah memberi kekecewaan pada masyarakat dengan naiknya harga BBM dan Gas, di sisi lain pemerintah justru menyetujui sebuah perusahaan asing untuk dijalankan di Indonesia. Sebuah Industri raksasa “Tyra Redevelopment Project” berlokasi di McDermott Batam, Batu Ampar mulai menggeliat. Proyek tersebut membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil dan gas nasional milik Denmark. selanjutnya perusahaan asal Amerika Serikat ini akan mengerjakan empat proyek besar. Dickson menjabarkan, proses fabrikasi dan pemasangan proyek Tyra ini dikerjakan McDermott bersama PT.Total. McDermott sebelumnya sudah menuntaskan kontrak untuk pengerjaan proyek Tyra dengan total berat mencapai 36.300 ton pada tahun 2017 dengan Maersk. Proyek ini merupakan proyek terbesar di North Sea.

Sungguh sangat disayangkan sikap pemerintah yang demikian, membiarkan proyek-proyek asing tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia dan mengesampingkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya dengan alasan kerjasama yang sebenarnya justru merekalah yang akhirnya mengeruk sumberdaya alam milik Indonesia. Pemerintah membiarkan Perusahaan tersebut memproduksi oil dan gas untuk negara lain, sedangkan rakyat dibebankan dengan harga BBM dan Gas yang mahal. Sungguh sikap yang sangat tidak bijaksana bagi seorang pemimpin yang dikatakan bertanggung jawab atas rakyatnya. Alangkah lebih baiknya jika pemerintah menjalankan proyek tersebut dengan hasil yang didapatkan untuk meringankan beban rakyat dan membantu kesejahteraannya.

Begitulah sejatinya sistem kapitalisme yang rusak ini, perusahaan asing yang jelas-jelas merugikan bagi rakyat dan menguntungkan bagi mereka walau bertujuan mengeruk sumbersaya alam kita demi untuk kepentingan mereka dibiarkan legal dan diberi dukungan. Hal ini sangat berbeda jauh dengan yang ada dalam sistem pemerintaha islam. Dalam sistem islam, pemimpin (Khalifah) bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga khalifah tak akan mungkin membiarkan adanya perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk sumberdaya alam kita untuk tumbuh di dalam negeri. Dalam sistem islam, Negara mempunyai sistem pengelolaan sumberdaya alam yang baik sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadist bahwasannya kaum muslim berserikat dalam 3 hal yaitu, air, padang rumput dan api. Sehingga, sumberdaya alam yang ada akan dikelola oleh negara dan tidak akan dibiarkan asing untuk menjamahinya.

Dalam sistem islam, kesejahteraan rakyat adalah yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga khalifah tak akan mungkin membuat kebijakan yang mendzalimi keadaan rakyatnya dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok untuk masyarakat. Jika sumberdaya alam dikelola oleh negara maka hasilnya pun akan diberikan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pemimpin dan segelintir orang saja. Apalagi ditengah ketidakstabilah ekonomi akibat pandemi yang terjadi, maka khalifah akan lebih fokus untuk membantu dan meringankan beban yang tengah dihadapi rakyatnya dengan memberikan bantuan dan pengayoman yang baik. Itulah bedanya pemimpin dalam sistem islam dengan sistem kapitalisme hari ini. Kita memohon pada Allah swt. Semoga pertolongannya segera datang, sehingga rakyat dapat terbebas dari jerat-jerat sistem yang menyengsarakannya dan dapat menjadi lebih sejahtera dalam naungan sistem islm. Aamiin ya Rabbal alamin.

Wallahua’lam bissawab.