Merindukan Negarawan Sejati

Oleh : Faizul Firdaus, S.Si 

(Analis Politik Dan Kebijakan Publik)

Beberapa pekan belakang ini negeri kita terus dilanda kegaduhan sosial politik. Peristiwa demi peristiwa yang memancing emosi dan menguras energi terus tersaji. Hilangnya minyak goreng dari peredaran selama beberapa pekan jelas menjadi duka bagi para ibu khususnya. Kegiatan masak memasak yang hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan minyak goreng tak pelak membuat para ibu kebingungan. Kebingungan bagaimana mensiasati masakan bila harus tanpa minyak goreng. Bila kelangkaan minyak goreng hanya untuk sehari dua hari maka masih bisa disiasati, tapi bila sampai lama bahkan untuk waktu yang tidak jelas maka pasti membuat emosi. 

Belum reda urusan minyak, muncul urusan logo halal yang diubah oleh Kemenag yang justru menjadi tidak bisa dibaca dengan jelas. Halal haram adalah hal yang urgen dalam kehidupan kaum muslimin. Hal tersebut dituntut untuk jelas, tidak samar dan tentu harus dikeluarkan oleh otoritas yang terpercaya. Dalam hal ini jelas MUI. Demikian juga secara penulisan label harus jelas terbaca halal atau haram nya. Logo halal yang baru dirilis oleh Kementrian agama justru sebaliknya. Ditulis dengan pilihan Khot yang tidak jelas, bahkan bisa terbaca halal juga bisa terbaca haram dari sudut yang lain. Terlebih tida lagi dikeluarkan oleh MUI. Hal tersebut justru memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang awalnya sudah lelah dengan fenomena kelangkaan minyak goreng.

Belum reda polemik logo halal tiba tiba pemerintah mengumumkan tidak ada lagi HET untuk penjualan minyak goreng. Sebelumnya pada 1 februari 2022 ditetapkan harga minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter. Dengan kebijakan tersebut justru minyak goreng hilang dari peredaran. Pada 16 Maret 2022, Pemerintah merevisi HET minyak goreng, dan menetapkan harga ecer tertinggi untuk minya curah Rp14.000/liter. Keberadaan minyak goreng juga masih langka. Pada 18 Maret 2022, pemerintah menetapkan tidak lagi menetapkan HET untuk penjualan komoditas minyak goreng, akan tetapi diserahkan pada mekanisme pasar. Dan setelah itu banjirlah rak rak minyak goreng yang awalnya kosong kini melimpah. Akan tetapi dengan harga dua kali lipat. Jelas hal tersebut memberakat masyarakat. Bahkan di daerah Indonesia bagian tengah dan timur harga minyak goreng tembus lebih daro RP 120.000/2 liter.

Merindu sosok negarawan

Berbagai masalah dan keprihatinan masyarakat, jelas yang diharapkan adalah kebijakan strategis yang bisa menyelesaikan atau setidaknya mengurangi beban masyarakat. Akan tetapi nampaknya jauh panggang dari api. Betapa tidak, pada saat langka, pejabat terkait tanpa berperasaan justru menyalahkan masyarakat yang katanya menimbun. Padahal dia tau persis posisi stok minyak goreng itu ada dimana. Ketika hari ini harga minyak tidak terjangkau, kita menyaksikan tanpa empati para petinggi negara meminta kita untuk berhenti menggoreng, dan beralih kepada proses merebus atau mengukus. Sama sekali jauh dari solusi yang menjadi harapan.

Apabila mau maka sesungguhnya para penyelenggara negara dapat mengeluarkan kebijakan strategis yang lebih signifikan bisa membantu mengurai permasalahan ini. Akan tetapi tampak ada ketidak berdayaan negara bila berhadapan dengan para pengusaha besar. Nah relasi antara penguasa dan pengusaha seperti ini memang merupakan tabiat asli sistem demokrasi kapitalis. Keputusan-keputusan politik yang dihasilan oleh rezim demokrasi selalu menguntungkan pengusaha.

Tampaknya benar bahwa hadirnya negarawan yang memang akan berfikir dan bertindak untuk menyelesaikan beban masyarakat tidak bisa lahir dari sistem politik demokrasi kapitalis seperti sekarang. Karena sistem politik tersebut selalu akan diawali dari deal deal politik antara calon penguasa dan pengusaha yang siap mendanai proses politiknya. 

Sebaliknya lebih dari 14 abad sistem politik Islam mampu menghadirkan sosok-sosok negarawan yang mengantarkan kehidupan ummat manusia pada masa terbaiknya. Selama 14 abad terus hadir negarawan handal adalah bukti kemampuan sistem kehidupan Islam dan kemampuan politik Islam. Sistem kehidupan yang shalih yang mampu secara terus menerus melahirkan individu-individu yang shalih. Individu – individu yang amanah. Juga sistem politik yang mempunyai mekanisme khas yang berangkat dari Al Qu’an dan Hadist dalam pengaturan urusan ummat manusia. Sistem terbaik yang datang dari Dzat Yang Maha Baik inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. ‘wallahua’alam bisshowwab”