MENGAKHIRI PROBLEM PAPUA

Oleh: Nurul Rabiatul Adawiyah, S.Pd

Teroris Kekerasan Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Kali ini kejadian tersebut terjadi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Rabu lalu. Serangan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut menewaskan delapan warga sipil. Mereka adalah pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT), pemenang tender proyek Palapa Ring, yang sedang memperbaiki fasilitas menara base transceiver station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G.

Belum berakhirnya kekerasan, pemerintah dan aparat telah mengubah pendekatan operasi keamanan menjadi kesejahteraan, menunjukkan bahwa solusi utuh untuk menjawab persoalan Papua belum ditemukan. Ini karena sebenarnya persoalan di Papua tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan faktor historis yang belum tuntas, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung selesai.

Sejumlah pegiat HAM mendesak pemerintah Indonesia menindaklanjuti permintaan Pelapor Khusus HAM PBB untuk membuka akses bantuan kemanusiaan, serta membentuk tim independen untuk menginvestigasi kasus-kasus kekerasan di Papua.

Tiga pakar dari pemegang amanat prosedur khusus (SPMH) Dewan HAM PBB sebelumnya menyatakan mereka menerima laporan adanya pembunuhan di luar hukum di Papua, termasuk terhadap anak-anak, penghilangan orang, penyiksaan, serta pemindahan paksa sekitar 5.000 warga dalam kurun April-November 2021. PBB juga memperkirakan sekitar 60.000 hingga 100.000 orang Papua mengungsi akibat kekerasan yang terus meningkat sejak kasus penembakan pekerja Trans Papua di Nduga pada Desember 2018.

Sungguh, problem Papua tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan faktor sejarah yang belum tuntas: kekerasan, pelanggaran HAM, serta masih adanya ketakpercayaan terhadap pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintah harus bersikap tegas memberantas kelompok separatis seperti KKB yang jelas-jelas berbahaya hingga menghilangkan nyawa manusia. Caranya dengan mengerahkan pasukan keamanan khusus untuk mengamankan, menyisir, dan merampas semua senjata api ilegal milik KKB, memberikan pengarahan tentang pentingnya integrasi dan bahaya separatisme, serta mengoptimalkan kinerja institusi di Papua untuk menjaga stabilitas keamanan.

Padahal, kita tahu di tanah Papua ada tambang tembaga, emas, dan perak, tetapi ironisnya dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1973. Kekayaan alam yang melimpah itu tidak serta-merta bisa dinikmati rakyat Papua, melainkan diambil alih oleh asing. Liberalisme ekonomi dan investasi asing tidak menjadikan rakyat sejahtera, tetapi justru menghabiskan sumber daya alam strategis bangsa yang harusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat.

Kondisi inilah yang juga menyulut ketakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia hingga memunculkan gerakan separatisme. Dengan demikian, problem Papua hanya selesai dengan solusi yang sistemis pula.

Solusi sistemis untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Konsep Islam kafah sejatinya sangat bisa menerapkan solusi sistemis tersebut.

Pertama, sistem Islam mementingkan persatuan wilayah. Kedua, syariat Islam mampu menghapus ketakadilan atau kesenjangan ekonomi. Wilayah Papua dengan sumber daya alam melimpah harus terjaga dan terpelihara dengan baik. SDA tidak boleh dikelola oleh asing. Dalam Islam negara lah yang wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyat ikut pun sejahtera, bukan malah menderita. Selain itu, sistem pemerintahan Islam mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah Negara. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas.

Terakhir, sistem keamanan negara memiliki institusi militer yang mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid, angkatan bersenjata yang terlatih, alat-alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji untuk melawan musuh, serta siap melawan asing jika dibutuhkan. Juga akan ada kepolisian yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setiap harinya di kehidupan publik. Demikianlah upaya sistemis dalam menangani problem keamanan negara, termasuk Papua.

Wallahualam bishawab.