Oleh : Hj. Padliyati Siregar,ST
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pemerintah menetapkan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme menyusul pembantaian 8 pekerja proyek tower PT Palapa Timur Telematika (PTT). Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyatakan, LPSK mengutuk keras berulangnya peristiwa kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa di Distrik Beoga Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (1/3/2022) itu.
Serangan demi serangan terus dilakukan oleh KKB Papua. Berdasarkan data Polda Papua, sepanjang 2020 lalu, KKB telah melakukan kejahatan sebanyak 46 kasus. Serangan tersebut telah menewaskan sebanyak 9 orang, yaitu 5 orang warga sipil, 2 anggota TNI, dan 2 anggota Polri. Sedangkan korban luka sebanyak 23 orang yaitu 10 orang warga sipil, 7 anggota TNI, dan 6 anggota Polri. (kompas.tv, 15/9/2020).
Persoalan Papua memang demikian kompleks. Terjadi ironi kesejahteraan yang parah. Bumi Papua diserahkan pada asing dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 15/2/2021, Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua
Namun dari berlarutnya persoalan Papua ini, sepertinya apa yang sudah dilakukan belum menyentuh substansi permasalahan. Bagaimana meyakinkan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisah dari Indonesia? Bagaimana meyakinkan bahwa tidak ada ketidakadilan di tanah Papua?.
Tentu saja tidak hanya mengandalkan dialog dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan dan kelompok kriminal bersenjata.
Perlu solusi sistemik untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidak adilan ekonomi, mencegah intervensi asing dan perlu bertindak tegas memberantas kelompok separatis.
Solusi Islam
Islam adalah agama persatuan. Islam melarang adanya perpecahan di dunia Islam. Islam juga akan memperlakukan warga negaranya dengan posisi yang sama, tidak ada pembedaan berdasarkan suku, ras dan semacamnya.
Papua adalah bagian dari negeri Muslim, tidak semestinya Papua terlepas dari negeri Muslim, terlebih lepasnya ini demi kepentingan asing yang ingin melemahkan dunia Islam sehingga bisa dengan leluasa menguasai dan mengeruk kekayaan alamnya.Praktik penjajahan kapitalis yang telah mendarah daging di bumi Cendrawasih yang super kaya tersebut.
Tak hanya itu, faktor sejarah politik yang panjang dan rumit, kegagalan praktik otonomi khusus ala demokrasi oleh pemerintah Indonesia, plus beroperasinya korporasi asing seperti PT Freeport yang mengeruk hasil tambang, serta tingginya angka kemiskinan masyarakat asli di sana, menjadikan Papua mudah digembosi oleh kekuatan asing.
Sehingga Papua, ia ibaratkan sedang menyimpan bara dalam sekam.
Terbukti dengan kehadiran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak tahun 1965 dan terus berkembang dan menyebar hingga tahun sekarang. Upaya untuk bisa bangkit dan keluar dari semua pelik tersebut, hanyalah membangun manusia Papua dengan syariah Islam.
Apalagi, dengan dakwah Islam yang telah berkembang di sana, yang diperlukan saat ini adalah dukungan dari pemerintah saja.Syariah Islam adalah satu-satunya tawaran visioner yang secara empiris telah terbukti mampu menyejahterakan dan menjaga rakyat dalam kesatuan tanah kaum Muslim.
Sudah terlalu lama demokrasi dan kapitalisme menjadi solusi, tapi justru semakin merusak tanah dan menghancurkan rakyat Papua dengan perpecahan.
Tidak ada alternatif lain. Hanya ideologi Islam satu-satunya yang datang dari Tuhan pencipta alam. Tuhan tidak ada konflik kepentingan dengan siapa pun, sehingga ideologi Islam bebas kepentingan. Tuhan memberikan rezeki kepada siapa saja makhluk yang dikehendaki-Nya tanpa pilih kasih. Oleh karena itu ideologi Islam hanya memiliki satu visi besar yakni menebar rahmat ke seluruh penjuru alam di bawah kalimat Laa ilaaha illallaah, Muhammad Rasulullah.
Post a Comment