Apt. Dian Budiarti, S.Farm
Aktivis Dakwah
Kejadian memprihatinkan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu hamil yang hendak melahirkan harus ditandu karena sulitnya akses jalan. Kejadian yang terjadi di Kampung Cikadu Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, pada Senin (28/2) sekitar pukul 17.30 WIB. Hal ini disebabkan karena akses jalan menuju fasilitas kesehatan sulit dilalui kendaraan.
Hal ini menyita perhatian masyarakat, sampai mendapat tanggapan dari Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna. Ia pun langsung mengutus petugas kesehatan untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Dikutip dari JPNN.com (3/3/2022).
Setelah viralnya video tersebut. Bupati Bandung langsung mengintruksikan untuk segera membangun fasilitas jalan di desa tersebut. melalui Dinas PUTR.
Pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah selama ini nyatanya belum merata. Ada yang begitu giat dibangun sampai mengabaikan kemaslahatan dan urgensinya untuk rakyat, tapi di sisi lain ada daerah-daerah yang nyatanya memiliki kebutuhan perbaikan fasilitas umum, justru tidak tersentuh oleh pembangunan bahkan mungkin cenderung diabaikan. Pembangunan hanya dilakukan terhadap fasilitas-fasilitas yang bersentuhan dengan keuntungan penguasa dan oligarki saja. Sedangkan untuk fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, nyatanya termarjinalkan.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan anggaran untuk mobil dinas pemerintah yang dianggarkan bahkan mencapai Rp 2 Miliar. Seperti yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung anggaran untuk mobil dinas itu sudah dimasukan dan ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Seperti yang dikutip dalam detik.com Rabu, 2 Maret 2022. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Nina Setiana mengatakan tiga mobil dinas tersebut dianggarkan Pemkab Bandung untuk tiga pejabatnya.
"Mobil itu bukan khusus bupati aja, ada Pak Bupati (Dadang Supriatna), Pak Wakil (Sahrul Gunawan), dan Pak Sekda (Cakra Amiyana)," ujar Nina saat dihubungi detikJabar, Rabu (2/3/2022).
Bupati Bandung Dadang Supriatna sendiri mengaku sejak dilantik menjadi Bupati Bandung tidak mempunyai kendaraan mobil dinas. "Gini yah, saya begitu dilantik jadi Bupati, tidak ada kendaraan dinas. Tahun 2021 dianggarkan, tapi saya menolak, karena kondisinya memang lagi PPKM, dalam kondisi COVID," ujar Dadang, di Rumah Dinas, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (3/2/2022).
Sehingga menurutnya, ini adalah hal yang wajar untuk mendapatkan mobil dinas karena selama ini masih menggunakan mobil pribadi dan merupakan simbol dari negara.
"Tetapi yang namanya KDH WKDH ini mempunyai hak untuk kendaraan operasional, atau kendaraan dinas, dan KDH WKDH ini merupakan simbol negara, yang mana tidak bisa diganti, dirobah menjadi transportasi, atau tunjangan transportasi, tidak bisa," katanya.
Hal ini menjadi bukti bahwa dalam sistem kapitalis seperti saat ini, kepentingan rakyat tidak menjadi prioritas. Penguasa hanya sibuk untuk fasilitas dinas yang diklaim sebagai hak mereka. Sedangkan, hak rakyat terabaikan.
Hal ini jelas berbeda dengan pemerintahan dalam sistem Islam. Di mana kepentingan umat menjadi prioritas. Seperti dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra. Sang Amirul mukminin selalu merasa takut mengambil hak rakyat.
Suatu hari, ada tamu yang berkunjung ke tempat Umar bin Khaththab ra.. Setelah duduk, Amirulmukminin menanyakan maksud kedatangannya, “Wahai Fulan, engkau menemui ku untuk berbicara denganku sebagai Umar atau aku sebagai Khalifah?” Tamu itu pun menjawab, “Kedatanganku untuk berbicara denganmu sebagai Umar.”
Umar ra. kemudian bersegera mematikan lampunya. Tentu saja sang tamu bingung melihat lampu dimatikan sambil bertanya, “Mengapa lampu dimatikan, bukankah hari gelap?” “Lampu ini minyaknya berasal dari negara, harta rakyat, karena itu aku matikan sebab aku sedang menjadi Umar, bukan sebagai Khalifah,” jawab Amirulmukminin.
Itu hanya sedikit kisah seorang pemimpin di masa pemerintahan Islam. Memang seharusnya begitulah seorang pemimpin. Lebih dulu mengutamakan urusan rakyatnya dibanding dengan urusan dan hak pribadinya. Bahkan Khalifah Umar pernah menegur putranya yang makan dengan daging sedangkan rakyat kelaparan.
Begitulah Islam mengatur dan melahirkan seorang pemimpin, sangat jauh berbeda dengan sistem sekarang. Maka sudah seharusnya kita kembali ke dalam aturan Islam, sehingga rakyat yang akan senantiasa diprioritaskan oleh negara, bukan kepentingan para penguasa.
Wallahu a’lam bishshawab.
Post a Comment