DIBALIK WACANA PENUNDAAN PEMILU, KEPENTINGAN SIAPA?

By : Ummu Lifi

Pernyataan bersayap dari Presiden Joko Widodo dalam menanggapi usulan penundaan Pemilu 2024 terus menuai kontroversi. Sejumlah petinggi partai politik menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024 agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi menerjang negeri ini yang tak kunjung berakhir.

Karenanya pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 terkait dengan legalitas penundaan Pilkada karena bencana non-alam yakni pandemi Covid-19. Perppu ini tidak memberikan kepastian pelaksanaannya di Desember 2020, tergantung apakah pandemi ini bisa tuntas dengan cepat. 

Beberapa pihak menyerukan agar Pilkada ditunda sebagai bentuk aspirasi rakyat. Dengan alasan meningkatnya kasus Covid-19 maka pelaksanaan Pilkada dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, terlebih sejumlah pejabat KPU pusat juga terkonfirmasi positif.  Begitupun dengan Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai pelaksanaan Pilkada sebaiknya ditunda dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang kian memprihatinkan.

Namun ada juga pihak yang mengkritik pernyataan presiden yang datang dari sejumlah partai politik di parlemen. Partai Demokrat, salah satunya. ”Demokrat meminta pemerintah dan partai pendukungnya untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh. Jangan malah membuat gaduh hampir tiap saat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra 

Belum lagi pernyatan pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini," kata Feri Amsari dalam diskusi bertajuk Tolak Penundaan Pemilu 2024 secara daring, Sabtu (26/2/2022).

Hanya saja, meski alasan penundaan Pemilu agar fokus perbaikan ekonomi yang dikemukakan, namun banyak pengamat menyorot wacana ini digulirkan para elit partai bukan demi kemaslahan publik tapi demi memperpanjang masa jabatan yang menguntungkan mereka dan sekaligus menambah waktu menyiapkan diri berkontestasi untuk kursi kekuasaan berikutnya. Bukan kah kita ketahui bahwa ekonomi negeri ini pada saat sebelum terjadi pandemi-pun dalam keadaan terpuruk, terbukti hutang negara yang semakin menggunung tak mampu diselesaikan masalah yang ada malah semakin bertambah terlilit hutang, kesejahteraan masyarakat jauh dari kata sejahtera, justru masyarakat semakin terpuruk.

Sementara itu pihak oposisi yang menolak wacana penundaan pemilu tidak lepas dari adanya kepentingan para elit juga yang tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi. Pengusul penundaan pemilu ini pun memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan agenda-agenda oligarki yang belum tuntas,  "Seperti pemindahan ibu kota, revisi Omnibus Law yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi, dan agenda-agenda lain yang baru mulai atau masih sedang berjalan,".

Inilah watak asli sistem demokrasi yang diterapkan dinegeri ini, mencetak para elit politik yang minim empati pada rakyat dan lebih besar mengejar nafsu kemaslahatan pribadi dan kelompoknya. Kemaslahatan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan setiap aktifitas politis justru luput dari perhatian dan bukan prioritas untuk diperjuangkan. Pemilu hanya dijadikan jembatan untuk meraih kekuasaan, rakyat dibutuhkan hanya suaranya saja, rakyat hanyalah sebagai tameng demi mencapai tujuan dan harapan mereka, bahkan sistem demokrasi bagi para elit ibarat taman surga yang disanalah tempat kepentingan-kepentingan mereka terpelihara dan terjamin. Inilah bukti  bagaimana sistem ini abai terhadap kepentingan kepentingan rakyat.

 

Berbeda hal nya dengan sistem islam yang senyatanya memperhatikan kemaslahatan publik. Hadirnya para struktur negara yang takut pada Allah swt akan menunaikan kewajibannya dalam mengurusi rakyat sesuai dengan syariat Islam, dan akan jauh dari pengurusan yang mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Hadirnya Sebagai seorang pemimpin yang bertakwa akan menjadikan aturan islam sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat dengan menerapan Islam secara kaffah sebagai wujud ketakwaan, karena dengan ketakwaan akan mendatangkan beragam keberkahan (QS.Al-A’raf [7]:96)

Karenanya sudah saatnya campakkan  sistem demokrasi yang berkeliara di bumi ini, dan saatnya menyambut bisyaroh Allah swt dengan menerapkan syariat Islam yang akan menuntaskan seluruh persoalan umat

Wallahu”alam bi ash showab