Oleh : Srianti
(Muslimah Makassar)
Wakil ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) secara tiba tiba pada tahun 2022 ini.
Menurutnya, kebijakan harga BBM ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi COVID-19.
"Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM" (Detiknews.Com/23/2/2022).
*Beban Rakyat Terus Bertambah*
Ditengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan sistem kesehatan, rakyat harus menelan pil pahit kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM,ditambah lagi susahnya masyarakat mendapatkan pekerjaan karena banyaknya korban PHK.
Ditengah kesulitan hidup rakyat, proyek asing dengan dana investasi yang besar terus digenjot dengan alasan pemulihan ekonomi serta lapangan kerja baru.
Hutang luar negeri juga menjadi solusi bagi pemerintah untuk mendanai sektor dalam negeri yang terdampak pandemi.
Dimana Hutang pemerintah saat ini sebesar 415, miliar dolar AS setara Rp 5.935 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS). Jelas hal ini akan menambah beban rakyat.
(kompas.com/25/2/2022).
*Rapuhnya Sistem Ekonomi Kapitalis*
Rapuhnya penanganan dalam sistem ekonomi kapitalis, semakin membongkar watak asli para kapitalis yang haus akan dunia dan mengabaikan semua keluh kesah rakyat. Mereka hanya tahu cara Memalak dan menyusahkan rakyat dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.
Janji untuk menyejahterakan rakyat hanya omong kosong semata, bahkan mereka menyerahkan semua harta kepemilikan umum kepada korporasi.
Alih-alih mengurangi angka kemiskinan tapi faktanya jumlah kemiskinan penduduk makin naik, kesejahteraan masyarakat bawah kian memburuk, kini masyarakat hanya bisa bangkit dengan usaha dan hasil kerja keras mereka sendiri.
Pemerintah hari ini perlu belajar dari banyaknya kebijakan yang tidak sejalan dengan konstitusi, semakin mudah mempermainkan hukum dengan dalih kepentingan asing, membangun infrastruktur dengan dana fantastis atas nama rakyat, justru semakin dipertanyakan karena rakyat makin termiskinkan secara sistematis. Seakan menggambarkan kepada kita, pemerintah telah melalaikan amanah yang mereka pikul.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw
"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran" (HR. Bukhori dan Muslim).
*Kedaulatan Ekonomi Dalam islam*
Dalam konsep ekonomi islam, negara bardaulat dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan jauh dari intervensi dan ketergantungan pada asing.
Pemenuhan kebutuhan dasar (hajatul asasiyah) rakyat adalah kewajiban negara. Untuk pemenuhan tiap individu yakni sandang, pangan dan papan, negara terlibat secara langsung seperti memastikan tercukupinya nafkah dengan dimudahkannya akses untuk mendapatkan pekerjaan.
Sedangkan untuk pemenuhan hajat masyarakat secara umum dalam hal kesehatan, pendidikan dan keamanan, negara terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan yang cepat, tidak terbelit-belit dan mudah diakses bahkan gratis. Baik bagi muslim maupun dzimmi (warga non muslim yang hidup dalam negara islam).
Sistem ekonomi Islam mengatur pilar kepemilikan harta menjadi tiga yakni harta kepemilikan pribadi, umum dan negara.
Sehingga untuk mengatur kebutuhan hidup masyarakat, negara akan mengambilnya dari pengelolaan harta milik umum dan negara, maka sektor ini haram diprivatisasi.
Negara membangun infrastruktur sebagai wujud Ri'ayatul syu'unil ummah (mengurusi urusan umat), bukan yang penting berkuasa dan memenuhi urusan tertentu.
Pembangunan ini semata untuk memenuhi sarana dan prasarana kebutuhan publik, agar tidak ada masyarakat yang sengsara karena terhalang dari mendapatkan haknya.
Jika negara menggunakan jasa asing, maka akan dibayar berdasarkan jasanya saja. Selebihnya mereka tidak boleh mengintervensi kebijakan ekonomi negara, apalagi memonopoli kekayaan milik umum.
Keberhasilan negara Islam membangun infrastruktur masih bisa kita saksikan saat ini di berbagai wilayah peninggalan peradaban Islam, sebagai bukti kegemilangan peradaban Islam.
Para Khalifah telah berhasil membangun peradaban yang mengungguli peradaban lainnya. Hal ini karena ideologi Islam diterapkan sebagai sistem bernegara. Khilafah membangun sistem perekonomian Islam yang mampu menopang aktivitas ekonomi umat, kuat, terdepan dan anti krisis.
Wallahua'alam
Post a Comment