Proyek IKN, Demi Kemaslahatan Rakyat?

Oleh: Cahyani Pramita, S.E.

 (Pemerhati Sosial Masyarakat)

Proyek IKN Nusantara menjadi proyek terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota akan membutuhkan dana sebesar 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp 501 triliun (suara.com, 20/1/2022).

 Pembangunan IKN ini mayoritas akan menggunakan dana APBN. Dikutip dalam situs ikn.go.id, rincian sumber dana membangun ibu kota negara baru, Nusantara yakni 53,5 persen menggunakan APBN dan 46,5 persen menggunakan dana lain dari skema KPBU, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Jumlah tersebut meningkat dibanding pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Awalnya, Jokowi menyebut hanya akan menggunakan dana APBN sebesar 19,2 persen untuk pembangunan IKN.

Rencana pemindahan IKN saja sebelumnya sudah menuai banyak kritik dan penolakan. Apalagi dengah kondisi ekonomi yang masih drop diterjang pandemi. Penggunaan lebih dari separuh dana APBN dalam proyek tersebut dan pengesahan UU IKN yang sangat kilat penuh kenekatan semakin menambah nyaring penolakan dari berbagai pihak. Mantan wakil ketua KPK ketiga, periode 2010-2011 Busyro Muqoddas mengatakan "Ini sebuah ironi yang menyayat martabat rakyat. Rakyat diposisikan sebagai sapi perah oligarki. Dalam siklus pemilu, pilkada". (cnnindonesia.com, 31/1/2022)

Ekonom senior INDEF, Faisal Basri menegaskan kebijakan ini tidak akan mampu memulihkan ekonomi negara. Pasalnya saat ini ada 52,8% penduduk Indonesia yang status ekonominya tidak aman. Itu artinya separuh lebih penduduk Indonesia dalam keadaan miskin absolut, miskin, nyaris miskin secara finansial. 

Melihat kondisi demikian, yang seharusnya diutamakan untuk dilakukan negara adalah menyelamatkan penduduk dari jurang kemiskinan serta mengakhiri pandemi. Pemindahan IKN dimasa pandemi Covid-19  ini sungguh tidak memiliki urgensi. Bagaimana bisa pemerintah tetap kekeuh menjalankan proyek IKN sementara kondisi ekonomi sedang mengkhawatirkan? Untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan saja masih butuh biaya besar sementara negara juga sudah tenggelam dalam lautan utang. Sebegitu besarkah kepentingan proyek IKN dibanding pemulihan ekonomi hingga pemulihan pandemi? Kepentingan siapakah yang diperjuangkan dalam nekatnya proyek IKN nusantara ini?

Rakyat sejatinya membutuhkan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Penting bagi rakyat diurusi segala kebutuhan hidupnya oleh negara. Proyek IKN ini tak berkorelasi dengan jaminan keterpenuhan kebutuhan rakyat. Pihak yang antusias menyambut proyek IKN adalah para investor dan pengusaha swasta karena mereka diberi kesempatan berinvestasi untuk meraup keuntungan sebesar besarnya. Sedangkan rakyat? Merasakan derita kerusakan lingkungan hingga kerugian besar dengan bertambahnya beban hidup karena pungutan pajak serta utang negara. Karena utang dan pajaklah yang senantiasa menjadi pendapatan utama APBN negara.

Inilah konsekuensi hidup dalam sistem demokrasi- kapitalisme. Penguasa/negara tidak berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Salah prioritas dalam setiap penetapan kebijakan sudah biasa terjadi demi kepentingan para kapital. Karena para kapital berperan penting dalam terpilihnya penguasa. Dengan backingan para kapital, penguasa mendapatkan tahta hingga mengharuskannya balas jasa.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sejati kekuasaan. Penguasa merupakan pemegang amanah rakyat untuk memimpin dan mengendalikan mereka dengan syariat Islam. Negara dalam Islam wajib memastikan bahwa seluruh kebijakannya memang didedikasikan untuk kemaslahatan rakyat bukan kemaslahatan kaum kapital. Ini dimungkinkan jika negara menerapkan seluruh aturan Islam dalam ipoleksosbudhankamnas secara murni dan konsekuen atas landasan keimanan dan ketakwaan.

Prioritas kebijakan khilafah tegak di atas aqidah Islamiyyah dan prinsip syariat Islam. Dalam kondisi wabah maka tentu negara akan fokus dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Negara akan mengupayakan agar rakyat dapat hidup dengan sehat. Memberikan jaminan atas kesehatan mereka, menggratiskan biaya pengobatan secara terus-menerus. Negara juga mengumpulkan para ilmuwan untuk menemukan obat/vaksin yang dibutuhkan guna menghentikan wabah. Didukung dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki khilafah ditambah sumber pendapatan negara yang besar dibawah pengelolaan baitul maal.

Penguasa dalam sistem Islam akan menjalankan amanah kepemimpinannya dengan landasan takwa. Karena kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dan akan ada hukuman yang berat jika ia berkhianat. Rasulullah saw. pernah bersabda: "Dan yang berkuasa atas lebih dari 10 orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rakyatnya/ tindakan  tiraninya membawa dia pada kehancuran."

Negara atau penguasa akan benar-benar hadir sebagai problem solver. Menjunjung tinggi syariat Islam dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan. Karena amanah kepemimpinan dalam Islam memang untuk memimpin dan mengurus umat. Mewujudkan kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan para pemilik modal.

Wallahu a'lam bishawwab