 |
| By Ummu Aqiil |
Naik turun kebutuhan pokok bukan lagi hal yang aneh dalam sistem sekuler kapitalisme saat ini. Minyak goreng misalnya, akhir-akhir ini sempat membuat heboh masyarakat. Yang mana kenaikannya cukup menguras keuangan rumahtangga. Belum lagi bahan kebutuhan pokok lain yang belakangan sering tidak berpihak pada rakyat. Apalagi dimasa pandemi, yang seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Dan bukan menetapkan harga sesuai kehendak korporasi.
Sayangnya, kebijakan yang dibuat masih bersandar pada kepentingan para pemilik modal. Padahal sebelum pandemi saja rakyat sudah kewalahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konon lagi, masa pandemi yang belum juga usai, lapangan kerja yang semakin sulit sehingga semakin menambah keterpurukan ekonomi.
Padahal negeri ini terbilang cukup kaya akan sumberdaya alamnya. Tak dipungkiri sumberdaya manusia nya juga jika digali maka potensinya tidak kalah saing dengan negara luar.
Namun sayangnya, kemandirian negara ini masih belum berhasil. Pengolahan sumberdaya alamnya sering diserahkan kepada asing. Dan rakyat sendiri kurang dan sering tidak diberikan kesempatan untuk mengolah sumberdaya alamnya apalagi menikmati hasil sumberdaya alam tersebut. Seperti tambang emas Freeport di Papua pengelolaannya lebih dipercayakan kepada asing. Bahkan warga sekitar tak diberi kesempatan menikmati sumberdaya alamnya. Dan mirisnya lagi, warga sekitar masih hidup dalam kemiskinan padahal dikelilingi dengan sumberdaya alam yang melimpah.
Dan sudah banyak fakta, pengelolaan sumberdaya alam yang dikelola asing tak kenal batas. Eksploitasi besar-besaran selalu jadi target asing, karena tentu dalam benak mereka hanya keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi akibat eksploitasi tersebut.
Maka, pemerintah seharusnya tidak memikirkan pribadi maupun golongannya atau para kapital baik asing maupun aseng. Maka seharusnya dibutuhkannya pemimpin yang bijak dan mengerti dalam mengatur negaranya.
Sayangnya, ada segelintir pihak yang optimisme negeri ini dapat menjadi negara maju di tahun 2045 yang sepertinya hanya isapan jempol belaka.
(kontan.co.id, Kamis, 13 Mei 2021).
Mengingat utang yang kian menumpuk. Ditambah dengan wacana pemindahan dan pembangunan Ibukota Negara Baru di Kalimantan yang sudah disyahkan pada Selasa, 18 Januari 2022 (kompas.com, 18/1/2022) dan membutuhkan dana yang cukup fantastis.
Sebagaimana Anggota Komisi V DPR dari PKS, Suryadi Jaya Purnama, bahwa untuk membangun Ibukota Negara yang baru berpotensi melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal.
Padahal pada Agustus 2019, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibukota akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dengan 19 persen berasal dari APBN.
(tempo.co, Minggu, 10 Oktober 2021).
Padahal pemindahan Ibukota Negara bukanlah sesuatu yang urgent.
Masih banyak yang harus dibenahi di negeri ini?
Namun, nyatanya pemerintah masih abai terhadap masalah yang lebih penting dari pemindahan Ibukota Negara.Untuk kasus pendemi saja tidak ada titik terang kapan akan berakhir?
Akhirnya rakyat juga yang kena dampaknya dengan berbagai kebijakan yang ujung-ujungnya membebankan rakyat seperti dicabutnya berbagai subsidi maupun kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Hal sedemikian rupa bisa saja terjadi, karena negara masih bersandar pada sistem sekuler kapitalisme dan kecil kemungkinan harapan untuk membenahi negeri ini menjadi lebih baik yang faktanya sudah semakin parah kerusakannya karena masih bersistem pada sistem buatan manusia. Apalagi semakin berganti rezim semakin menyisakan beban kepada rakyatnya, tak terkecuali beban hutang.
Maka solusinya harus kembali pada sistem Islam yang aturannya berasal dari Yang Maha Pencipta segalanya yaitu Allah. Aturan yang diterapkan juga berasal dari Allah sehingga lebih layak untuk diterapkan. Karena sudah pasti Allah lebih mengetahui yang terbaik buat hamba-Nya.
Jika pemimpin negeri menyadari kesalahannya bahwa hanya Syariat Islam lah penyelamat negeri ini dalam segala aspek tak terkecuali ekonominya maka insyaa Allah tak lama pasti Allah turunkan Rahmat-Nya karena memang bumi dan seluruh isinya di amanahkan pada manusia untuk di jaga dan dilestarikan sesuai fungsinya bagi manusia itu sendiri.
Sehingga keberkahan nantinya diturunkan dari arah mana saja sesuai kehendak Sang Pencipta. Karena ketaatan makhluk kepada Tuhannya.
Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya:
"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (QS. Al-A’raf : 156)
Oleh sebab itu hanya sistem Islam yaitu Khilafah yang di pimpin oleh seorang Khalifah yang akan mengatur umat manusia sesuai perintah dan kehendak Sang Pencipta alam semesta. Sehingga keberkahan akan dirasakan oleh seluruh umat manusia.
Wallahu a'lam bish shawab.
Post a Comment