COVID-19 Belum Usai, Muncul Varian Baru Omicron

Oleh Hida Muliyana, SKM 

(Pemerhati Kesehatan Masyarakat)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan memastikan, sistem kesehatan nasional saat ini telah siap menghadapi lonjakan kasus akibat varian Omicron. Namun, ia menekankan langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk menekan laju penularan. Luhut memperingatkan, puncak gelombang kasus varian Omicron di Indonesia akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret nanti. Prediksi tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di Afrika Selatan. (Republika, 16/01/2022)

Beliau mengatakan bahwa kapasitas rumah sakit beserta fasilitas dan obat-obatannya telah disiapkan sejak dini. Sehingga tidak lagi menimbulkan kepanikan mengatasi dan menampung para pasien pada pertengahan tahun lalu. “Dilaporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omicron ini sudah sangat terkendali tetapi tetap denganp kehati-hatian. Mulai dari vaksinasi terus digencarkan. Kemudian obat dan rumah sakit telah disiapkan. Semua yang dibutuhkan untuk itu kita telah siapkan. Jadi jauh lebih dari siap dari kejadian pada Juni tahun lalu,” kata Luhut. (Kompas, 3/01/2022)

Kabar bahwa muncul virus varian baru yaitu Omicron membuat semua masyarakat terkejut. Sebab, kasus Covid-19 yang sempat tak begitu terdengar pasca meningkatnya minat masyarakat bervaksin. Bahkan beberapa aktivitas yang kembali normal sempat membuat optimis masyarakat agar bisa kembali beraktivitas normal. Nyatanya kasus Covid-19 malah semakin meningkat. Munculnya varian baru ini jelas membuat masyarakat semakin takut terserang virus baru dan takut aktivitas publiknya terhambat lagi. 

Meski kabar ini mulai muncul diawal tahun 2022 namun upaya pemerintah terlihat hanya sebatas pemberitahuan agar muncul kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dan menyediakan obat-obatan sebanyak-banyaknya. Bukan pada upaya preventif yang terintegrasi dari sektor lain semisal  pariwisata dan ekonomi. Nampak pemerintah menegaskan kesiapan bila ada penularan meluas, bukan menghalangi penularan dengan menutup jalur antar negara atau pembatasan daerah. 

Sebagaimana diketahui bahwa virus varian Omicron telah menyebar di berbagai negeri di lebih dari 150 negara dan telah mencapai 428,65 ribu kasus. Namun pemerintah baru saja mencabut larangan masuk warga negara asing dari 14 negara. Pembatasan ini dinilai pemerintah akan menyulitkan pergerakan dan dikhawatirkan akan berimbas dengan stabilitas ekonomi  negara. Inilah penanganan pandemi di bawah kendali sistem kapitalisme. Negara tidak lagi berfungsi sebagai penanggung jawab kesehatan  dan kebutuhan masyarakat. Namun hanya sebagai fasilitator yang kebijakannya syarat akan kepentingan kapitalis.

Faktor yang menyebabkan ekonomi krisis adalah karena sistem yang dijalankan itu sendiri, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda masalah ekonomi selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Mulai dari gizi buruk, stunting, keterbatasannya air bersih, pelayanan kesehatan yang buruk di berbagai RS maupun puskesmas, polemik JKN berkaitan dengan iuran dan lain lain. Semua itu saling berkaitan dengan politik yang dijalankan penguasa terkait anggaran atau pendapatan negara yang diperoleh.

Seandainya saja pemerintah mau mengevaluasi diri bahwa semua permasalahan  yang terjadi di negeri ini termasuk dunia ini adalah karena tidak dijalankannya sistem Islam. Terbukti dengan  adanya virus Corona yang tak kunjung selesai kemudian muncul varian Omicron menunjukkan akan kekuasaan Allah. Tak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan virus ini. Allah telah tunjukkan kekuasaan-Nya, bahwa tidak ada manusia hebat manapun yang dapat merubah takdir-Nya. Semestinya kita semua belajar dan memuhasabahi diri melalui kejadian ini. 

Islam memiliki solusi tuntas tentang pencegahan atau upaya preventif ketika virus masuk menimpa sebuah negeri. Pintu keluar masuk antar wilayah ditutup agar virus tak menyebar luas. Orang sakit dan yang sehat dipisah agar yang sakit tidak menularkan ke orang yang sehat. Orang yang sehat pun akhirnya bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dapat melayani kebutuhan publik, ibadah dan mencari nafkah. Rumah sakit pun disiapkan khusus bagi pasien yang diserang virus. Kebutuhan pasien yang terserang virus akan dijamin oleh negara. Sehingga pasien yang sedang mejalani masa sakitnya tidak perlu keluar bertemu orang banyak. 

Allah Swt. berfirman: “Barangsia yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (TQS Al Maidah: 45). 

Wabah adalah penyakit menular yang wajib ditangani oleh negara. Negara punya kewajiban untuk memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat karena ini bagian dari kebutuhan rakyat, bukan pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hanyalah jangka pendek yang akan diselesaikan dengan mekanisme anggaran baitul maal. 

Dengan mekanisme anggaran ini dan mekanisme penanggulangan virus versi Islam maka negara dapat fokus menyelesaikan persoalan virus ini dengan cepat. Bahkan dapat membantu negara lain yang tidak mampu menyelesaikannya. Dalam sistem Islam negara tidak akan bergantung dan tunduk terhadap kebijakan politik lain di luar Islam. Basis baitul maal yang dijalankan dalam sitem Islam bukan basis yang dijalankan saat ini melalui hutang ribawi. Negara tidak lagi bergantung terus menerus kepada negara kapitalis asing. 

Keimanan warga negara dalam sistem Islam adalah modal berharga. Sehingga rakyat percaya pada penguasa dan patuh pada protokol kesehatan yang ditentukan. Sebab rakyat ingin mendapatkan pahala dengan taat kepada pemimpinn yang amanah menjalankankan perintah Allah swt. Kesadaran ummat akan kesehatan akan terbentuk dengan sendirinya. 

Wallahu a’lam bishawab