Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Covid-19 kembali mengganas, di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah melakukan pembelajaran PTM (Pertemuan Tatap Muka) 100% terpaksa di tutup atau dikurangi menjadi 50%. Demikian juga kebijakan PPKM diberlakukan kembali, namun anehnya, pemerintah membuka pintu penerbangan internasional di Bali bagi turis asing Jumat (4/2/2022). Pembukaan gerbang pariwisata ini menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sudah mendengarkan masukan dari ahli (detik.com, 4/2/2022).
Entah ahli siapa yang dimaksud, namun Menko Luhut juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah dipertimbangkan secara matang. Kebijakan ini juga diambil dengan mempertimbangkan kasus yang disebabkan oleh PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) telah jauh lebih sedikit dibandingkan transmisi lokal yang saat ini lebih banyak menginfeksi.
"Segala langkah yang disiapkan tentunya penuh dengan perhitungan berdasarkan data-data lapangan dan masukan dari berbagai ahli di bidangnya. Kita juga akan terus memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian, tapi harapan saya masyarakat Bali benar-benar bisa terbantu dengan kebijakan ini, asalkan kita semua bisa disiplin,"
Demi masyarakat Bali, agar perekonomiannya bangkit kembali, turis asing dipersilahkan masuk kembali. Pulau Bali terdampak sangat berat akibat pandemi Covid-19 bagaimana dengan wilayah lainnya? Mengapa hanya Bali?
Sekali lagi kebijakan yang mengundang tanda tanya besar ini sudah diketok dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2022 yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19. Alur kedatangan juga disamakan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan memperbolehkan segala jenis penerbangan. Pada praktiknya, sejumlah turis asing telah mendarat di Bali mulai 3 Februari 2022.
Sekali lagi, pemerintah menjadi tameng guna menjelaskan kepada masyarakat agar tercerna logika, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan direct flight ke Bali untuk turis asing itu untuk membangun kepercayaan turis terhadap Bali dan berujung pulihnya sektor ekonomi,"Pertama, penerbangan internasional telah dibuka sejak Oktober silam jadi memang tidak ada pelarangan ya," kata Nia pada Weekly Press Briefing Kemenparekraf, Senin (7/2/2022) secara online.
"Yang kedua Indonesia punya kasus omicron tertinggi saat ini, tapi itu tadi kami sampaikan bahwa kita memang hidup dengan Omicron, kita hidup dengan Corona," dia menambahkan. "Namanya juga kita coba, tetapi prokesnya memang sangat ketat. Di samping itu, Bali nya pun siap dari sisi vaksinasi 1 dan 2 sudah mencapai 100%, juga booster sudah mulai, tapi belum tinggi karena baru mulai. Tapi, ini adalah upaya untuk membangkitkan ekonomi nasional kita harus mencoba dulu baru kita evaluasi," ujarnya lagi
"Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu dan ini akan terus kita evaluasi setiap minggu. Ini juga ada di dalam pengawasan dan jika terjadi sesuatu nya kementerian keterkaitan akan mengambil sikap," Nia menjelaskan (detik.com, 7/2/2022).
Untuk Rakyat Kenapa Coba-Coba?
Astaghfirullah, dengan entengnya salah satu pejabat mengatakan kalau tidak dicoba maka kita tak akan pernah tahu? Bukannya kita sedang bicara keselamatan rakyat, mengapa narasi coba-coba dimunculkan? Sungguh keji, sebab dalam Islam satu nyawa sangatlah berharga dan tak akan dibiarkan mati sia-sia demi apapun.
Kebijakan Kemenparekraf kali ini adalah Warm Up Vacation, yang diklaim mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan turis asing ke Bali. Program Bali warm up vacation merupakan inovasi yang dirancang secara khusus untuk wisatawan atau PPLN ( Pelaku Perjalanan Luar Negeri) yang baru datang ke Bali. Tujuannya agar dapat menjalani karantina dalam hotel dengan sistem bubble, yang memungkinkan seseorang bisa beraktivitas tidak terbatas hanya di kamar, namun dapat melakukan berbagai aktivitas di area bubble yang khusus disiapkan oleh pengelola hotel.
Kembali Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya, menjelaskan bahwa Paket Bali warm up vacation ini berbeda dengan paket karantina. Salah satu perbedaannya adalah PPLN bisa tetap menikmati fasilitas di area hotel yang menerapkan sistem bubble atau bukan karantina di kamar. Mereka bisa beraktivitas menikmati fasilitas hotel seperti kolam renang, gym, dining room hingga pantai dalam area bubble Bali.
Juga ada fasilitas permudah pengajuan E-visa yang berkunjung ke Indonesia. Wisatawan dapat langsung cek regulasinya di Kemenkumham untuk pengajuan dan permohonan E-visa tersebut. Imigrasi juga menyediakan hotline bagi agen perjalanan yang mengurus E-visa untuk wisata (detik.com,6/2/2022).
Warm Up Vacation sungguh membuat masyarakat bak Worm up, hanya bisa menggeliat bak cacing kepanasan. Sebab tekanan semakin berat dari segala sisi namun penguasa tetap tak pedulikan nasibnya bahkan jelas-jelas hanya mengejar profit. Memuncaknya kasus pertambahan pasien Covid-19, tak lantas membuat pemerintah memikirkan secara serius jalan keluarnya. Malah getol memikirkan ekonomi.
Bali memang menjadi alasan kuat mendongkrak perekonomian yang lesu akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Selain Bali sudah menjadi icon internasional destinasi wisata ala UNESCO, pulau yang terkenal dengan julukan pulau Dewata juga menawarkan pariwisata yang lain dari daerah lain, kebebasan yang tanpa batasan hingga para turis itu hanya mengenal Bali adalah bukan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Dengan keistimewaan itu jelas bagai gula yang menarik minat semut, para investor kelas teri hingga kakap berlomba mengais ( baca: ekploitasi) rezeki di Bali, dan terus terang kebijakan PPKM Jawa Bali yang lalu sangat menyiksa mereka, sepinya turis asing sama artinya sepi pendapatan mereka. Tak hanya itu, beberapa penguasa juga turut bermain dalam bisnis menggiurkan ini, jika mereka bisa mendulang dollar, maka negara mendulang sedikit pendapatan dari visa dan pajak.
Sungguh Tidak Butuh Pergantian Pemimpin!
Di tengah pemberitaan naiknya data positip Covid-19 dan kemungkinan ada Omicron, pemerintah seolah tak bergeming, fokus mereka tetap pada perekonomian dan perpindahan IKN, bahkan tetap membahas pemilu. Dana tersalur kepada kegiatan yang sebetulnya tidak urgen dibanding dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Lagi-lagi syahwat tamak dan mindset keliru dipertontonkan penguasa kepada rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat bahkan penghasilan mereka yang ratusan juta juga berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
Semestinya empati bukan mati hati, lupakah mereka saat sumpah jabatan yang mereka ucapkan diacara pelantikan dilakukan di bawah kitab suci? Lantas, tidak adakah pertanggungjawaban mereka ketika selama di dunia tak sedikitpun mereka memikirkan rakyat yang mereka pimpin? Berganti pemimpin keadaan tetap sama, rakyat masih saja berharap pemimpin yang baru punya solusi yang lebih bagus dari pemimpin sebelumnya.
Selama sistem aturan yang digunakan pemimpin baru tetap bersumber dari sikap sekuler, yaitu mengambil hukum manusia dan mencampakkan hukum Allah Sang Maha Adil dan Bijaksana pastilah hasilnya bak menepuk angin. Apakah Islam mampu menjawab semua persoalan manusia? Bagaimana dengan firman Allah ini yang artinya,"Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl : 89).
Tak ada persoalan yang tidak bisa dijelaskan, Alquran jelas bukan berdasar kehendak nafsu manusia, namun Wahyu dari zat yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Terkait penyikapan pandemi, tentu dalam Islam mewajibkan pemimpin menuntaskan lebih dahulu, dengan Lockdown. Pemisahan si sakit dan yang sehat, agar yang sehat tetap bisa melakukan aktifitas harian sedang yang sakit bisa segera pulih dan tidak ada penularan bahkan gelombang baru.
Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab ra. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR Bukhari dan Muslim).
Di sisi lain, penguasa akan meningkatkan pelayanan kesehatan, mendorong para ahli menemukan obat terbaru,peralatan termutakhir. Rumah sakit dan tenaga kesehatan akan diperbanyak sekaligus dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang kesehatan, perpustakaan dan laboratorium. Tak ada istilah coba-coba apalagi berdamai dengan virus sebagaimana yang dikatakan penguasa hari ini, sebab itu adalah bukti kelemahan mereka mengupayakan iktiar terbaik.
Mereka hanya meratifikasi kebijakan internasional akibat ketidakmandirian negara, situasi dan kondisi berbeda namun tetap memaksa menerapkan kebijakan internasional. Kita butuh pemimpin yang bertakwa bukan yang percaya apa kata pengusaha. Dan itu hanya bisa terlahir dari kesadaran bahwa hanya Allah-lah yang patut disembah dan ditaati. Wallahu a'lam bish shawab.
Post a Comment