Oleh Yunita M
(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Balut-Sulteng)
Pemerintah telah membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% pada Januari 2022. Namun, KPAI Retno Listyarti mengatakan bahwa PTM pada Januari belum siap sebab masih banyak yang mesti dipertimbangkan. Pasalnya, KPAI telah melakukan pengawasan PTM pada tahun 2021 di 17 sekolah yang berada pada 10 kabupaten/kota di 8 provinsi. Namun, hasilnya peserta didik masih sukar mengubah kebiasaan di masa pandemi yang mewajibkan menerapkan protokol kesehatan.
Ada beberapa alasan yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PTM 100% ini di antaranya untuk menghindari tingginya angka putus sekolah akibat pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan tidak optimal sehingga membuat siswa lebih memilih bekerja dari pada belajar. Kemudian, untuk menghindari menurunnya capaian belajar anak yang dirasa kurang optimal dalam proses PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).
Alasan terakhir yakni guna menghindari risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, risiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, serta kehamilan pada remaja. (medcom.id, 4/9/2021)
PTM 100% kini telah diberlakukan pemerintah. Setelah sebelumnya kurang lebih selama dua tahun siswa berjuang dan bertahan dalam proses PJJ, kini kembali kepada aktivitas normal selayaknya seorang siswa/siswi. Harapan orang tua murid agar anak-anaknya kembali ke sekolah kini terealisasikan.
Namun, bukan tidak mungkin disamping rasa senang PTM kembali diadakan terselip pula rasa khawatir di benak orang tua murid. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih belum berakhir ditambah lagi adanya virus varian baru yang kini mulai menyebar di beberapa daerah.
Ini memungkinkan gelombang ketiga dari pandemi Covid-19 bisa terjadi. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab besar negara untuk menekan penyebaran Covid-19 maupun virus varian baru lainnya. Mengingat kebijakan PTM ini diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Lantas, muncul tanda tanya adakah jaminan keamanan bagi para siswa/siswi selama PTM berlangsung? Meskipun pihak sekolah akan menerapkan protokol kesehatan tetapi bukan jaminan virus tidak akan menyebar dan kasus terinfeksi tidak akan meningkat. Terlebih lagi kebiasaan para siswa/siswi yang masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan secara optimal.
Kebijakan yang Meragukan Cerminan Citra Buruk Negara Kapitalisme Sekuler
PTM ini nampaknya sebagai solusi yang diambil pemerintah untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya dampak negatif akibat siswa terlalu lama disuguhkan PJJ. Namun, dalam hal ini pemerintah juga harus memikirkan resiko yang akan dihadapi ke depan. Mengingat tingginya angka yang terinfeksi Covid-19 terus meningkat.
Negara adalah pelindung dan pengurus rakyat. Penguasa harus sigap memenuhi kebutuhan rakyat dalam situasi dan kondisi apapun. Kesehatan dan pendidikan adalah hal yang urgen dalam kehidupan. Maka selayaknya pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi semua ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin atas rakyatnya.
Demikian juga dalam hal pendidikan begitu sangat urgen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh yakni daring (dalam jaringan).
Hal ini membuat siswa/siswi maupun orang tua merasa sangat terbebani. Bagaimana tidak, lewat kebijakan PJJ siswa harus bersusah payah menyediakan kuota, orang tua dituntut menyediakan smartphone, ditambah lagi jaringan yang kadang tidak stabil membuat pembelajaran menjadi tidak maksimal. Siswa/siswi bukan malah dibuat paham tetapi malah menjadi mumet dan bosan karena kendala-kendala yang terus berulang.
Salah satu solusi pemerintah memenuhi kebutuhan para siswa dalam proses belajar daring adalah dengan memberikan bantuan kuota dari Kemendikbud. Namun, bantuan kuota internet tersebut terbatas dan tidak semua peserta didik mendapatkan bantuan. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk membuka PTM 100%. Dengan begini, kebutuhan belajar mengajar berjalan secara normal dan memudahkan siswa. Namun, di sisi lain ancaman dari Covid-19 sangat besar dan terus mengintai para siswa.
Ini menjadi cerminan bagaimana kebijakan parsial terus menerus diberlakukan dalam negara dengan sistem kapitalis sekuler. Kebijakan parsial yang sama sekali tidak memberikan solusi menyeluruh demi tercapainya kemaslahatan rakyat.
Negara kapitalisme sekular jelas tidak akan mampu memberikan solusi yang ampuh dalam menangani permasalahan yang terjadi. Dalam sistem kapitalis sekuler sering kali negara gagal mengantisipasi permasalahan yang terjadi.
Seharusnya sedari awal pemerintahan memberlakukan lockdown pada wilayah yang sudah terpapar virus. Namun, pada kenyataannya tidak dilakukan sehingga virus makin menyebar hingga sampai pada tingkat keparahan sampai saat ini.
Kebijakan PPKM yang diberlakukan justru menambah problematika baru. Hingga dampaknya sampai pada dunia pendidikan, seperti yang terjadi saat ini. Pada kenyataannya sistem kapitalis sekuler hanya menyediakan aturan dan kebijakan yang berasal dari akal manusia yang begitu sangat terbatas. Sehingga solusi yang diberikan terbatas dan tidak mampu menyelesaikan masalah.
Butuh Solusi yang Hakiki
Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, telah disediakan aturan yang terperinci oleh Allah Swt. pencipta jagat raya. Aturan ini adalah aturan yang paling terbaik untuk kebaikan manusia dan rahmat bagi seluruh alam.
Dalam Islam, pencegahan lebih utama dilakukan daripada mengobati. Ketika ada virus yang melanda di suatu wilayah, maka khalifah akan memberlakukan lockdown pada wilayah tersebut. Penduduk wilayah tersebut dilarang keluar ke wilayah lain, begitupun sebaliknya yang berada di wilayah lain dilarang memasuki wilayah yang terdampak wabah. Sehingga virus tidak menyebar.
Rakyat di wilayah yang terkena wabah akan diberikan pengobatan secara optimal, dan negara akan menjamin kebutuhan mereka. Sehingga pandemi virus bisa lebih mudah diatasi. Pemerintah Islam juga akan lebih tegas menutup kran masuknya orang-orang asing tanpa ada kebutuhan mendesak untuk masuk ke wilayah negara (daulah).
Wilayah yang tidak terdampak wabah akan di berikan keleluasaan untuk beraktivitas seperti biasa, dengan catatan tetap patuh pada peraturan yang akan mencegah menyebarnya virus.
Dalam dunia pendidikan, jika para siswa/siswi proses belajarnya terpaksa harus di rumahkan agar mencegah pandemi tidak parah, maka pemerintah akan memberikan jaminan fasilitas dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran agar lebih optimal. Pemerintah akan memastikan hal tersebut dapat disalurkan secara merata kepada seluruh pelajar.
Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Sehingga dalam mengurus rakyatnya, khilafah akan sungguh-sungguh tanpa mengharap apapun kecuali rida Allah Swt. atas kepemimpinannya.
Aturan yang diterapkan sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunah. Aturan dari Allah, Tuhan semesta alam jelas yang tidak akan ada kezaliman di dalamnya. Inilah solusi hakiki yang terbaik bagi kemaslahatan umat.
Waullahu a'lam bishshawab
Post a Comment