Oleh Atik Sukarti
Pegiat dakwah literasi
Pandemi tidak kunjung berakhir. Baru-baru ini malah ditemukan jenis Covid-19 varian baru yaitu Omicron. Badan kesehatan dunia WHO telah menetapkan Omicron sebagai varian of concern. Virus ini mengandung 50 mutasi yang dapat menular secara cepat dan terindikasi sangat berbahaya, karena memiliki banyak strain atau mutasi yang melebihi varian Alpha, Beta, dan Delta.
Virus yang terdeteksi pertama kali di Afrika Selatan ini telah menjadi pantauan ketat WHO. Hingga saat ini tercatat sudah ada 13 negara yang mendeteksi keberadaan virus Omicron. Melihat distribusi tersebut kemungkinan besar varian ini telah menyebar ke lebih banyak negara di dunia.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menggelar rapat untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian baru tersebut. Pemerintah memperketat mobilitas dari dalam dan luar negeri. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan jika perkembangan Omicron sedang ramai. Pemerintah menghimbau untuk waspada karena masih banyak yang belum diketahui mengenai varian Omicron atau B.1.1.529. Sejumlah tim ahli ditugaskan untuk memonitor lebih detil data-data Omicron dari berbagai sumber(Cnbcindonesia, 28/11/2021).
Rupanya masih sama seperti saat pertama kali virus ini ditemukan. Penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dinilai lamban sehingga laju penyebaran varian Covid-19 sulit dikendalikan. Bahkan kini beragam varian Covid-19 bermutasi untuk menginfeksi dan membahayakan nyawa manusia. Semua itu sebenarnya tidak lepas dari peran negara-negara di dunia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Khususnya badan kesehatan dunia WHO tidak mampu membuat kebijakan efektif dalam menyelesaikan masalah kesehatan dunia.
Terlebih lagi dunia dibuat terlena dengan adanya vaksinasi Covid-19. Sejumlah negara yang telah mencapai target vaksinasi merasa telah aman dan terhindar dari penyebaran virus ini, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Tindakan vaksinasi hanya berfungsi membentuk kekebalan komunitas atau herd imunity saja. Vaksinasi dirancang untuk tindakan klinis individual, mencegah yang terinfeksi agar tidak sakit, atau jika sakit maka tidak terlalu parah. Bukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
Laju pertumbuhan ekonomi pun menjadi alasan kuat memberlakukan new normal life. Selama ini aktivitas ekonomi dunia nyaris terhenti dan mengakibatkan bekunya sektor ekonomi dunia. Masyarakat dunia pun mulai jengah karena tidak ada yang menanggung beban ekonomi mereka, akhirnya tidak ada pilihan lain selain melakukan kegiatan ekonomi kembali.
Seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi, virus Covid-19 bermutasi menjadi varian baru yang kembali menyerang di tengah kelengahan masyarakat. Pada akhirnya penyebaran virus ini menjadi tidak terkendali karena alasan pertumbuhan ekonomi. Jika ditelaah kembali kegagalan penanganan kasus Covid-19 ini akibat dari penanganan yang salah berdasarkan ideologi kapitalisme. Dalam ideologi kapitalisme yang menjadi dasar aktivitas adalah unsur materi atau ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya penyatuan dua unsur yang bertolak belakang dari segi nilai yang harus dicapai tapi berujung pada dominasi nilai ekonomi. Nilai kesehatan dan keselamatan manusia harus terbebas dari perhitungan untung-rugi, sedangkan nilai materi dari sejumlah aktivitas ekonomi menjadi prioritas utama dalam sistem ini, maka dua hal tersebut tidak dapat berjalan bersamaan. Inilah yang dipahami dari naskah panduan mitigasi Covid-19 otoritas global kapitalisme, World Health Organization (WHO).
Panduan WHO ini diadopsi oleh negara-negara di dunia yang menganut sistem kapitalisme termasuk Indonesia yang menganut sistem demokrasi sekuler. Alhasil tidak mencapai solusi yang diharapkan karena tindakan yang dilakukan memang tidak tepat, dengan kata lain global gagal melibas permasalahan virus hingga akarnya. Persoalan menjadi semakin rumit dan kemungkinan besar Indonesia akan mengalami pandemi gelombang ketiga.
Gagalnya global dalam mengatasi pandemi membuktikan jika kapitalisme tidak dapat diandalkan dalam memecahkan permasalahan umat. Sistem kapitalisme adalah sistem yang cacat serta tidak manusiawi. Seluruh aktivitas hanya berorientasi pada materi dan mengabaikan keselamatan nyawa manusia. Berbeda dengan sistem Islam yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umat. Islam sebagai satu-satunya solusi permasalahan pelik pandemi, memiliki metode sendiri yang sesuai dengan syari'at Allah yaitu lockdown. Seperti anjuran Rasulullah saw dalam sebuah hadits, "Apabila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya, tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu" (HR Bukhari- Muslim).
Tindakan lockdown dalam Islam semata-mata dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap Allah dan rasul-Nya dengan tidak mempertimbangkan kembali masalah ekonomi. Sedangkan permasalahan ekonomi daerah yang terkena wabah akan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Pembatasan mobilitas ini harus segera dilaksanakan begitu wabah melanda. Tidak menunggu hingga wabah menyebar dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Begitulah Islam datang untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tentu saja harus disertai dengan ketaatan penuh terhadap syari'at Allah.
Wallahua'lam bishshawab.
Post a Comment