Penghapusan Red List untuk Kepentingan Siapa?

Oleh Juniwati Lafuku, S. Farm. 

(Pemerhati Sosial) 

1,5 tahun pandemi Covid-19, telah membuat masyarakat memiliki gaya hidup baru. Perlahan, pemulihan kehidupan secara fisik pun kembali. 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta sejumlah negara lain untuk menghapus Indonesia dari daftar merah negara atau red list Covid-19.

Retno mengatakan hal itu seiring dengan situasi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan.

"Secara khusus, terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list, saya minta agar situasi di Indonesia saat ini dapat dipertimbangkan untuk mengubah status red list tersebut," ucap Retno dalam keterangan resminya, dikutip laman Kemenlu, Sabtu (25/9/2021) 

Long Covid: Keadaan Serba Tak Pasti

Situasi Covid-19 di Indonesia sudah semakin membaik karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Baik berupa vaksinasi maupun aturan terkait protokol kesehatan.

Sehingga positivity rate di Indonesia jauh lebih baik yang berada di bawah rata-rata 2%. Ini di bawah standar WHO sebesar 5%, dimana sebelumnya sempat mencapai titik 31%.  

Merujuk peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Dengan indikator, penurunan jumlah kasus positif & probable pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak, Jumlah kasus aktif pada pekan terakhir kecil atau tidak ada. Penurunan jumlah meninggal kasus positif pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak, penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak. Penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50% dari puncak, Persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif, insiden kumulatif kasus positif per 100,000 penduduk, Kecepatan Laju Insidensi (perubahan insiden kumulatif) per 100,000 penduduk dan Mortality rate (angka kematian) kasus positif per 100,000 penduduk. 

Untuk wilayah Jawa dan Bali, kasus Corona turun sebesar 98% sejak Juli 2021 (Kumparan, 20/9/2021). 

Kasus aktif Aceh tertinggi ke-4 nasional. Dengan tingkat kematian 4,8%. Vaksinasi dosis 1 rendah, menjadi penyebab kasus aktif. Provinsi dengan tingkat vaksin rendah adalah Aceh, Maluku Utara, Sumatera Barat dan Lampung (Kemenkes, 15/9/2021). 

Di tengah ketidak pastian pandemi, sekolah tatap muka kembali dibuka di beberapa daerah. Hal ini justru membuka kluster sekolah. 

Kasus penyebaran turun, kasus kematian terus menanjak naik. Kluster sekolah merebak, vaksinasi belum merata dan mobilitas tinggi masih menjadi faktor yang akan menaikkan angka penularan. 

Belakangan, isu keakuratan data mulai dipertanyakan. Pemerintah justru berencana menghapus data indikator kematian yang mempengaruhi rencana kebijakan di hulu dan hilir. 

Termasuk penghapusan Indonesia dari red list. Pemerintah lebih cenderung mengejar target-target ekonomi, membuka kembali tempat-tempat wisata, penurunan PPKM, dengan syarat tertentu. Nyatanya kebijakan ini akan semakin memperlama pandemi di Indonesia. 

Penghapusan red list akan menyebabkan masuknya wisatawan asing, yang berpotensi membawa virus varian baru kedalam negeri. Padahal pariwisata bukanlah kepentingan ekonomi mayoritas rakyat tapi hanya menguntungkan segelintir pebisnis (konglomerasi hotel dan engelola tempat wisata). 

Penguasa cenderung menampakkan sikap politik neoliberal. Hanya mementingkan para pemodal yang akan berinvestasi mesikpun keadaan belum bisa diprediksi. 

Daulah Khilafah Memelihara Urusan Rakyat dengan Maksimal

Di dalam sistem Islam, pemerintah bertanggung jawab sebagai pelindung dan pemelihara urusan rakyat. 

Pemerintah dalam Dldaulah khilafah akan bekerja dengan serius, bukan serampangan. Termasuk dalam hal pengimputan data. 

Daulah khilafah akan mengusahakan dengan maksimal agar teknologi dapat dikuasai oleh SDM negara Islam. Sehingga kendala data dan kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi dapat diatasi meskipun berada di pelosok. 

Sejarah pun mencatat, selama negara Islam terkena pandemi, pemerintah menerapkan sistem lockdown yang melarang orang dari luar wilayah yang terkena wabah untuk masuk hingga pandemi dapat diatasi. Perekonomian negara terus berjalan, karena di tempat yang belum terkena wabah masih dapat melakukan aktivitas jual beli seperti biasa. 

Urusan pelayanan bagi rakyat berprinsip kesederhanaan dalam aturan, kecepatan dalam di dalam pelayanan serta SDM yang kompeten dan amanah yang siap melayani rakyat. 

Wallahu'alam