Oleh: Zulhilda Nurwulan
(Relawan Opini Kendari)
Masalah kelaparan memang masih menjadi ironi di negeri dengan sumberdaya alam yang melimpah ruah ini. Akan tetapi pemerintah ngotot jika masalah kelaparan yang berkembang di masyarakat tidak benar adanya. Terlebih, pada masa pandemi covid-19 saat ini yang tengah mewabah di tanah air pemerintah ngotot jika rakyat tidak akan kelaparan. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu (11/7/2021).
Lebih lanjut, pemerintah pun meyakinkan jika bantuan akan sampai pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Baik pemerintah pusat pemerintah daerah, TNI-Polri relawan dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” kata Dedy Permadi
Dalam merealisasikan bantuan ini pemerintah mendirikan dapur umum di beberapa tempat dan melanjutkan penyaluran bantuan sosial sebagai aksi nyata pemerintah dalam menangani kasus kelaparan di tengah pandemi. Setiap harinya dapur umum yang berada di Jakarta mampu menghasilkan makanan siap saji hingga 15.000 paket. Selain di Jakarta, pemerintah juga mendirikan dapur umum di beberapa daerah di Pulau Jawa yang melaksanakan PPKM darurat, seperti Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar Akan tetapi, adanya dapur umum sebagai posko penyaluran bahan pangan nyatanya tidak mampu mengatasi masalah kelaparan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Hal ini karena susahnya masyarakat mengakses wilayah dapur umum serta persyaratan administrasi yang kadang cukup menyulitkan.
Kemudian, pandemi covid-19 ini mengakibatkan banyak anak-anak kelaparan dan kekurangan gizi.
Deputy Representative UNICEF Indonesia, Robert Gass mengatakan, anak-anak pun ikut menjadi korban dampak pandemi dari sisi ekonomi. Survei yang dilakukan UNICEF menunjukkan 75 persen rumah tangga dan anak-anak kekurangan pangan. Selain itu, anak-anak kian menjadi rentan terdampak pandemi karena 13 persen anak umur di bawah 5 tahun belum menjalani imunisasi. Menurutnya, pemerintah sudah cukup memberikan bantuan namun akan lebih baik bila pemerintah setempat melakukan perluasan penyaluran bantuan sosial. Terutama dalam hal program sosial untuk kesejahteraan anak-anak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, akses kesehatan dan edukasi.
Hal tersebut mengindikasikan jika bantuan sosial pemerintah memang belum merata diterima oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik penyaluran bansos covid 19?
*Gurita Korupsi Dana Bansos*
Isu korupsi dana bansos covid bisa menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan covid-19 atau pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Jumlah dana bansos yang disalahgunakan oleh beberapa pihak menunjukkan angka yang fantastis jika digunakan untuk menangani dampak covid 19.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 bisa mencapai Rp 100 triliun, bahkan lebih. Bahkan, korupsi kali ini bisa dikategorikan sebagai korupsi yang terbesar. Miris, dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan pemerintah masih rakus memotong hak rakyat demi mengenyangkan perut pribadi sementara rakyat kecil tidak mendapatkan bantuan yang banyak melainkan hanya sedikit.
Tim Riset CNBC Indonesia menghitung, jika dana bansos yang dikorupsi sebesar Rp 100 triliun itu diberikan kepada masyarakat miskin di berbagai wilayah Indonesia sebanyak 27,55 juta, maka per orang bisa mendapatkan dana sebesar Rp 3,62 juta. Jumlah yang cukup besar jika diberikan untuk warga miskin dalam menanggulangi masalah kekurangan ekonomi selama masa pandemi. Sayangnya, sistem kapitalis yang rakus ini tidak menyimpan rasa belas kasih pada rakyat kecil. Sejatinya, salah satu tujuan seorang petinggi dalam sistem ini yakni memperkaya diri sendiri. Olehnya itu, sebuah ilusi mengharapkan keseriusan pemerintah dalam membantu rakyatnya tanpa adanya embel keuntungan.
Sejatinya, sistem kapitalis adalah wadah korporasi yang saling menguntungkan antar pemerintah dan pihak pemodal. Dengan demikian, perlu sistem yang benar untuk memakmurkan rakyat dari kelaparan dan penyimpangan sosial yang lain.
*Cara Islam Menanani Kelaparan saat Wabah*
Wabah bukan baru kali ini saja terjadi. Sejak dunia diciptakan wabah pun sudah ada. Pada zaman Rasulullah dan sahabat misalnya, wabah pun kerap menjadi salah satu problema yang dihadapi oleh umat. Saat terjadi wabah maka otomatis akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan umt sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi Rasulullah bahkan hingga pada masa pemerintahan sahabat pun para Khalifah. Saat itu, masalah kelaparan menjadi hal urgen yang harus segera mendapat penanganan. Sehingga, para pemimpin memiliki cara mereka masing-masing dalam menangani kasus wabah seperti ini.
Contohnya, saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kala itu wabah menjangkiti wilayah Syam hingga akhirnya menyebabkan umat tidak bekerja dan menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat sang Khalifah mengerahkan sekuruh gubernur di wilayah pemerintahannya untuk mengirim bantuan makanan hingga ke pelosok negeri Syam untuk memberantas kelaparan yang terjadi di wilayah wabah tersebut. Bahkan, diceritakan pada masa itu salah seorang gubernur mengirim 5000 paket makanan untuk menghindari masih kurangnya pemasokan makanan di daerah wabah.
Kepemimpinan di masa pemerintahan Islam tentu berbeda dengan sistem sekuler seperti hari ini. Hal ini disebabkan, pemimpin meletakkan kepemimpinan sebagai amanah dan perjanjian mereka dengan Allah SWT. Sehingga, dalam kepemimpinan hadir ruh ketaatan yang berorientasi pada surga dan neraka. Hal inilah yang membuat kepemimpinan Islam mmou mengeluarkan umat dari masalah kelaparan maupun kesulitan yang lain. Kepemimpinan yang dibarengi dengan iman dan taqwa akan melahirkan kesejahteraan bagi umat. Sebaliknya, kepemimpinan yang mengedepankan nafsu dunia hanya akan melahirkan kesengsaraan bagi umat. Allahu'alam biisowwab.
Post a Comment