Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Oleh: Elok Putri (Aktivis Muslimah)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingat PPKM tengah dilakukan di Indonesia terutama Jawa dan Bali guna meminimalisir lonjakan kasus positif Covid-19 yang semakin mengerikan.  Per 10 Juli 2021, kasus positif corona tercatat dengan penambahan 35.094 kasus. Jumlah pasien yang meninggal juga makin bertambah sebanyak 826 orang. 

Namun beredar foto dan video yang diunggah masyarakat melalui laman medsos bahwa sejumlah TKA asal China dan India telah berhasil masuk ke wilayah Indonesia saat PPKM darurat ini tengah diberlakukan dengan alasan pengerjaaan proyek strategis nasional (PSN). Sontak berita ini mendapatkan sorotan masyarakat Indonesia, karena di tengah peraturan ketat yang pemerintah keluarkan untuk rakyat Indonesia yakni himbauan agar mengurangi aktifitas keluar rumah, termasuk kegiatan jual beli yang diprioritaskan via online, namun disisi lain pemerintah juga terkesan membiarkan TKA berdatangan tanpa mempersoalkan peraturan.

Sudah tak terhitung berapa kali pemerintah bersikap inkonsistensi terhadap peraturan yang telah dibuatnya. Pada bulan April 2021, ada 117 WNA berasal dari India datang ke Indonesia. Yang menurut penuturan Kemenkes, 12 orang diantaranya dinyatakan positif Covid-19. Dan tak lama kemudian virus Covid- 19 varian Delta dikabarkan sudah masuk di Indonesia. Pada 8 mei 2021 ada sebanyak 157 TKA Cina masuk ke negeri ini, lalu tanggal 13 mei sebanyak 110 orang kemudian disusul lagi 170 orang TKA cina yang kembali mendatangi Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal kala itu pemerintah menetapkan peraturan larangan mudik.  

Kemudian di bulan Juni 2020, sekitar 152 TKA Cina tiba di Kendari yang kala itu tengah pemberlakuan PSBB. disusul kedatangan 105 TKA asal Cina yang juga tiba di Kendari. Mereka adalah rombongan kedua dari 500 TKA yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Padahal saat itu, kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan.

Begituah faktanya, pemerintah dengan mudah mempersilahkan dan memberi izin kedatangan TKA secara bertahap dengan alasan kedatangan mereka adalah untuk bekerja di proyek strategis nasional. Maka wajar apabila timbul ketidakpercayaan bahkan sampai kemarahan masyarakat kepada pemerintah akibat ketidakseriusannya  dalam mengatasi pendemi ini yang cenderung inkonsisten dalam menetapkan kebijakan. Bukankah lonjakan kasus Corona juga disebabkan masuknya varian baru yang datang dari luar negeri?

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menuturkan, kebutuhan akan tenaga kerja asing tak terelakkan. Ada peran investor dalam beberapa pengerjaan PSN di indonesia. Dengan gampangnya ia juga menyampaikan, jika mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang. Seolah dia rela hanya demi hubungan kerja sama dengan Cina hingga rela menggeser posisi warga negaranya sendiri demi warga negara Cina sementara rakyatnya bergelut dengan wabah virus dan bertahan hidup di tengah meningkatnya pengangguran.

Sudah umum diketahui, Corona bukanlah virus endemik yang berasal dari Indonesia. Virus ini  dibawa dari perjalanan internasional. Saat Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Corona paling akhir, pengetatan mobilitas warga asing—baik di darat, laut, maupun udara—tidak segera dilakukan. Pemerintah malah menanggapinya dengan guyonan yang tak semestinya. Saat negara lain memperketat perjalanan internasional dari dan ke luar negeri, Indonesia tetap santai saja. Indonesia justru menjadi negara destinasi keenam di dunia yang menerima penumpang terbanyak dari Wuhan. Sikap abai dan meremehkan inilah awal mula malapetaka pandemi menggila di negeri ini.

Salah satu fungsi negara adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan negara ideal, maka fungsi negara itu harus berjalan dengan baik. Dalam aspek potensi, Indonesia bisa menjadi negara ideal. Kekayaannya yang membentang dari sabang sampai merauke adalah modal dasar membangun sebuah negara besar ditopang sistem politik ekonomi yang kuat dan mandiri. Dalam aspek sumber daya manusia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

 

Dengan potensi sebesar itu, kolaborasi SDA dan SDM yang besar bukankah lebih dari cukup memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kelayakan hidup bagi penduduknya? Sayangnya, potensi sebesar itu dikebiri oleh sistem kapitalis sekuler yang membonsai Indonesia sebatas negara dunia ketiga yang dipandang sebelah mata.

Dalam Islam, fungsi negara ialah riayah su’unil ummah, yakni mengurusi urusan umat. Jika negeri ini bersandar pada ideologi benar, yaitu Islam, negara bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Negara akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Negara akan menciptakan SDM dengan skill yang hebat agar SDA di negeri ini dapat dikelola sendiri. Bukan sekadar menjadi bumper ekonomi dengan iming-iming kemandirian ekonomi ala kapitalis.

 

Kemandirian ekonomi dalam Islam adalah bagaimana rakyat bisa bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan bagaimana rakyat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sama seperti negara berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Negaralah pihak yang menyediakan lapangan kerja atau memberi modal usaha bagi rakyat. Negara tidak akan membiarkan rakyat susah payah cari kerja sendiri ataupun memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Wallahu'alam bi shawab.