Oleh: Yuliyati, S.Pd
Pemerintah telah mengumumkan aturan baru pengetahuan yang bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Aturan ini mulai berlaku pada 3 hingga 20 juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.
Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin menjadi seiring dengan munculnya berbagai varian baru yang disebut-sebut cepat menular.(cnbcindonesia. com, 9/7/2021)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China dan India di tengah pandemi Covid-19 dan pelarangan mudik lebaran merupakan sebuah ironi yang melukai kaum buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Ikbal mengatakan kedatangan TKA asal China dan India menggunakan pesawat sewa di tengah pandemi Covid-19 merupakan ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan.
“Ibaratnya buru dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis. Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, disaat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha”(Bisnis .com, 9/7/2021)
Pasalnya, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri.
Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat lantaran saat ini pemerintah tengah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran covid-19.
Wakil ketua DPR RI Sumfi Dasco Ahmad pun kemudian angkat bicara, meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.
“Selama Pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja.” Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapanya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli mendatang.
Kemudian terkait kebijakan larangan WNA masuk Indonesia selama penerapan PPKM Darurat bisa menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk indonesia.
Nyatanya, PPKM melahirkan kontroversi dari berbagai kalangan, karena terlihat jelas bahwa pemerintah tidak 100 persen melindungi masyarakat Indonesia. Melainkan terus menjadikan masyarakat sebagai tumbal dari ganasnya virus yang menyerang.
Maka inilah yang menyebabkan ketidak percayaan umat semakin besar pada penguasa. Ketidak adilan yang dirasakan masyarakat dan kesejahteraan yang tak pernah rasakan, sehingga memutus hubungan rakyat dan penguasa.
Islam punya solusi, maka dari itu, akar permasalahan tak terselesaikan persoalan pandemi, bukanlah hanya sebatas vaksinasi yang belum mencapai 70 persen. Bukan pula karena kebijakan PPKM Darurat yang serba nanggung, namun akar permasalahnya adalah ketidak percayaan umat pada penguasa yang telah mengakar belukar.
Ketidak percayaan lahir dari buruknya pengurusan penguasa pada rakyat. Dan buruknya pengurusan penguasa tidak bisa dilepaskan dari tata kelola negaranya yang bersistemkan demokrasi.
Demokrasilah yang menghilangkan peran pencipta untuk mengatur kehidupan bernegara. Demokrasi pulalah yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan penguasa korup dan kebijakan yang mendzalimi.
Sungguh, kunci terselesaikannya pandemi saat ini adalah mengembalikan kepercayaan umat pada penguasa. Agar penguasa dan umat bahu membahu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pandemi.
Namun penguasa yang cinta pada rakyatnya akan bekerja hanya untuk melayani rakyatnya, dan itu semua kita temui dalam masyarakat islam yang kehidupannya dinaungi sistem illahi, yakni khilafah islamiyah.
Wallahu A’lam bisawwab
Post a Comment