Sistem Unik dari Sang Khalik

Oleh: Amrillah Ummu Thufail (Aktivis Muslimah)

Pada bulan April lalu MMD Initiative mengadakan webinar Tadarus Demokrasi. Pada kesempatan itu Mahfud MD yang bertindak sebagai keynote speaker, menyatakan bahwa semua agama, tak terkecuali Islam dapat menerima sistem politik dan pemerintahan manapun, termasuk demokrasi. menurutnya, demokrasi hanyalah bentuk pemerintahan, adapun norma di dalamnya dibentuk oleh penegak demokrasi. (tribunnews.com)

Jika dilihat secara kasat mata, carut marutnya negeri ini tak pernah usai meski sudah menganut demokrasi puluhan tahun. Namun sayangnya hal ini tak membuat Mahfud MD meralat opininya.  Menurutnya, carut marut negeri ini semata-mata karena adanya penyelewengan demokrasi yang membuat kebijakan-kebijakan berjalan hanya untuk meraih keuntungan kelompok pribadi atas nama demokrasi. Demokrasi hanya perlu diisi dengan nilai-nilai agama saja.

Pernyataan Mahfud MD tersebut menyiratkan bahwa agama Islam hanyalah komplemen atau pelengkap tambahan saja dalam sistem Demokrasi. Tak lebih dari itu. Padahal Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya diridhoi Allah yang dapat memberikan keselamatan di dunia sekaligus di akhirat. Artinya, Islam hadir untuk menjaga, memuliakan dan melindungi umatnya. Islam adalah satu-satunya agama yang berupa sistem hidup dari tataran individu hingga tataran negara, bahkan dunia.

Allah swt berfirman:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” [Al-Maidah: 3]

Dalam Surat Al-Maidah ayat 3 di atas menjadi penegas bahwa meskipun Islam telah selesai diturunkan Allah swt 1.400 tahun yang lalu, namun akan tetap kompatibel hingga akhir zaman. Jaminannya adalah karena sistem Islam berasal dari wahyu bukan dari hasil kompromi keadaan. Dan bukan pula hasil dari pemikiran manusia. Lantas siapa yang berhak disifati dengan sifat sempurna, Sang Pencipta ataukah manusia?

Islam tidak hanya memberikan pengaturan bagaimana menyembah Pencipta tapi juga bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia dalam segala bidang. Bahkan juga bagaimana ia harus bertindak untuk dirinya sendiri. Islam dengan jelas memilki aturan yang mengatur manusia sejak ia bangun tidur hingga tidur kembali. Dari masalah privat seperti bersuci di kamar mandi hingga masalah umum kenegaraan. Pantaslah jika Islam dapat  menduduki konstelasi per-ideologi-an dunia. Menjadi pesaing dua ideologi dunia lainnya yaitu Kapitalisme dan Sosialisme.

Sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan Khilafah adalah sebuah sistem yang diperkenalkan Rasulullah SAW semenjak beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu gamblang gambaran beliau membangun Negara yang berideologikan Islam saat itu seperti yang termaktub di dalam Kitab Sirah Nabawiyah karya Prof. DR. Muhammad Rawwas Qal’ahji. Beliau SAW dalam misinya menyempurnakan akhlak manusia yaitu membangun peradaban luhur manusia penuh kegemilangan dari yang sebelumnya penuh kebodohan dan kegelapan. Sepeninggal Rasulullah SAW, sistem pemerintahan Islam dilanjutkan oleh para Khalifah. Mulai dari Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah Abdul Hamid II.

Tidak benar jika dikatakan bahwa sejarah peradaban Islam tersebut diwarnai dengan berbagai bentuk sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ciri khas dari sistem pemerintahan Islam dengan sistem lain adalah sumber perundang-undangan Negara. Di dalam sistem pemerintahan Islam, sumber perundang-undangannya adalah Alqur’an dan Assunnah. Dan di sepanjang sistem pemerintahan Islam tadi tegak selama 13 abad lamanya menggunakaan sumber undang-undang dari  Alqur’an dan Assunnah saja. Dengan kata lain, jika prinsip dasar di dalam Demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat (manusia), maka kedaulatan sistem pemerintahan Islam di tangan Asy-Syari’ yaitu Sang Khalik selaku pembuat hukum. Begitupun dengan strukturnya sebagai sebuah turunan dari sistem pemerintahan Islam amat sangat berbeda dengan struktur pemerintahan manapun. 

Kehidupan negara yang adil, sejahtera, aman, dan damai bukan sekedar membutuhkan nilai-nilai normatif saja. Tapi membutuhkan prinsip dasar yang benar hingga lahir nilai dan norma yang beradab dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Kembali pada pernyataan Menteri Polhukam di awal tadi, bersediakah jika sistem pemerintahan Islam diberikan kesempatan untuk membuktikan tercapainya peradaban mulia nan luhur hingga kesejahteraan menaungi nya jika diterapkan di negeri Pertiwi ini? Hingga mampu membuktikan menyandingkan Demokrasi lebih baik daripada Islam adalah kesalahan fatal yang tidak bisa diterima akal. Sebab Demokrasi senantiasa berjalan di atas kepentingan kapitalisme sedangkan Islam senantiasa berjalan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat. Wallahu'alam bi shawab.