Rapuhnya Kebijakan Pandemi, ditengah Kerumunan Pusat Perbelanjaan

By : Ummu Aqiil

Sudah menjadi tradisi bagi sebagian mayoritas umat Islam, menyiapkan lebaran dengan hal-hal yang baru. Salah satunya membeli sesuatu untuk persiapan lebaran seperti masalah sandang, maupun penyediaan alat-alat rumah maupun kue lebaran.

Sebelum pandemi menghampiri negeri ini, membludaknya pusat-pusat perbelanjaan  dianggap sesuatu yang wajar. 

Begitu juga halnya dengan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat baru-baru ini, kembali dikerumuni pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021.

Bahkan Polda Metro Jaya juga turun tangan mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Tanah Abang.

Ditengah serbuan warga ke arah tanah abang, salah seorang warga Kebon Jeruk, Flo mengaku sempat terdorong pengunjung lain di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang saat hendak menuju Blok A.

"Seharusnya itu jalurnya satu arah, tapi tetap aja ada yang semaunya sendiri. Petugas udah ingetin pakai toa, tapi namanya penuh," kata Flo kepada liputan6.com,  Minggu, 2 Mei 2021.

Ditengah antisipasi pemerintah agar mengurangi penyebarluasan covid-19 yang akhir-akhir ini dinyatakan melonjak kembali, akhirnya pemerintah kelabakan mengatur kerumunan yang terjadi saat dibukanya peluang untuk tetap bisa berbelanja di pusat perbelanjaan.

Kerumunan yang terjadi di beberapa titik, seperti di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Pasar Tanah Abang, Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B yang juga ramai dikunjungi pengunjung sejak Minggu pagi, walaupun di Blok A disebut masih tertata serta mematuhi protokol kesehatan, begitu juga Blok B dimana pengunjung dan pedagang rata-rata mengenakan masker.

Namun petugas yang menghimbau warga tetap tidak berpengaruh terhadap kerumunan pengunjung, saking banyaknya. Padahal petugas gabungan TNI, Polri, Dan Satpol-PP telah dikerahkan guna memperketat penjagaan di tiap pintu masuk Blok A dan B Pusat Grosir Tanah Abang guna mengantisipasi kerumunan.

(liputan6.com, Jakarta, 3 Mei 2021).

Disaat gabungan TNI, Polri, dan Satpol-PP kesulitan mengatasi kerumunan di pusat perbelanjaan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani malah mengajak rakyat untuk belanja baju lebaran. Hal tersebut di sampaikan Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita, Kamis.

Namun warganet, menganggap usulan Menkeu, Sri Mulyani itu sebagai guyonan. Warganet juga mengeluhkan rakyat lagi susah, jangankan beli baju? Untuk kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan.

Cara jitu Sri Mulyani yang juga Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia, kabarnya untuk mendongkrak perekonomian yang lagi lesu akibat pandemi. Walaupun mudik dilarang, namun beli baju harus tetap jalan? Begitulah Harapan Sri Mulyani. 

"Ada bagusnya juga Lebaran tetap pakai baju baru, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi, kata Sri Mulyani.

Setidaknya dalam rangka menyukseskan program belanja ini, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) jelang lebaran yang ongkos kirimnya di subsidi pemerintah.

Dengan program itu juga, masyarakat diharapkan Sri Mulyani tetap belanja tanpa khawatir dengan penyebaran Covid-19. Dan tetap bisa bersilaturahmi dengan saling mengirim hadiah, walau tidak mudik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, program Harbolnas akan bekerja sama dengan e-commerce untuk bisa mengirimkan barang sampai tujuan.

Usulan Sri Mulyani tersebut jadi obrolan hangat di jagat Twitter. Dan menuai beragam komentar. Ada yang setuju, ada pula yang mengkritik usulan tersebut. Namun Dalang nyentrik Sudjiwo Tedjo menilai usulan Sri Mulyani jempolan untuk membangun spirit kebangsaan.

(wartaekonomi.co.id, Sabtu, 24/4/2021).

Rapuhnya kebijakan pandemi ditengah gencarnya pemerintah dalam upaya meredam penyebaran Covid-19 tampaknya mulai dilanggar sendiri. 

Bagaimana tidak? Fakta membludaknya kerumunan menjelang lebaran dan potensi penyebaran virus tidak bisa dikembalikan pada kesadaran invidu rakyat. Dan sebenarnya dibutuhkan kebijakan yang selaras untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Bukan malah membuat kebijakan yang baru dengan dalih untuk perbaikan ekonomi.

Jika dari semula wabah sudah menghampiri negeri ini, seharusnya pemerintah sudah tanggap dan cepat mengimplementasikan segala masukan untuk lock down. Namun pemerintah terkesan enjoy, dan akhirnya dari antisipasi yang diterapkan seperti Social Distancing, PSBB, Phisycal Distancing, nyata tidak menunjukan wabah segera berakhir.

 

Seiring dengan ingin diberlakukan larangan mudik, namun disisi lain pejabat pemerintah malah membuka celah terjadinya kerumunan seperti anjuran Sri Mulyani untuk belanja baju lebaran. Bukan hanya itu, pemerintah juga tetap membuka pariwisata yang bisa membuka ruang meluasnya wabah. Hal ini menunjukan kebijakan yang ada terkesan penuh ironi bahkan paradoks. Rakyat yang dituntut untuk belanja baju lebaran, padahal banyak rakyat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Konon lagi harus belanja baju lebaran? 

Memang, akhir-akhir ini pemerintah meluncurkan kembali berbagai bantuan seperti dana UMKM bagi penerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) 2021 (kontant.co.id, 

Sabtu, 24 April 2021 14:50 WIB). Namun faktanya tidak terealisasi dengan nyata. Hal ini menunjukan ketidakadilan bahkan terkesan tebang pilih.

Kurangnya riayah penguasa terhadap kehidupan rakyat menujukkan bahwa semua karena sistem yang diterapkan memang tidak layak untuk dijadikan sebagai solusi permasalahan rakyat.

Hanya sistem Syariat Islam yang dapat menyelesaikan segala permasalahan rakyat. Khalifah sebagai pemimpin umat manusia yang hidup dalam naungannya tidak akan dibiarkan mengurus hidupnya sendiri. 

Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Sudah saatnya kita membuka mata untuk melihat keburukan yang terus terjadi di sistem sekuler kapitalisme. Sistem Islam sajalah yang layak untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang aturan yang diterapkan selalu konsisten dan selaras, 

semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan dan

keadilan terhadap seluruh rakyat. Semua hanya dapat terwujud dalam institusi Khilafah.

Wallahu a'lam bish shawab.