Keamanan Diragukan, Vaksinasi Solusi Atasi Pandemi?


Oleh : Apt. Dian Budiarti, S.Farm


Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mulai melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan vaksin Covid-19 dengan mendata fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung, dikutip dari dara.co.id (23/12/2020).

Fasilitas kesehatan yang akan didata terlebih dahulu adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah terlebih dahulu, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas kesehatan Kabupaten Bandung, Edi Kusno. Dikutip dari dara.co.id (23/12/2020).

Untuk tahap satu pemberian vaksinasi ini ditujukan untuk TNI, Polri dan Tenaga Kesehatan. Sementara itu perlu diketahui bahwa vaksin yang akan digunakan adalah vaksin Sinovac yang sudah di impor dari China. 

Sebelumnya 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac sudah tiba awal Desember. Dengan tambahan 1,8 juta dosis tersebut, maka pemerintah memesan 3 juta dosis vaksin Sinovac. Alasan pemerintah memesan vaksin Sinovac karena sudah memenuhi beberapa faktor penting, yaitu karena Sinovac adalah salah satu yang tercepat memasuki uji klinis tahap 3. Pemberian vaksin ini direncanakan mulai pada akhir Januari 2021. Dikutip dari cnbcindonesia.com (31/12/2020).

Sementara di negaranya sendiri, China justru mengimpor vaksin dari Amerika serikat. Selain itu, vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis tahap tiga dan belum pasti keamanan dan efikasinya. Permasalah vaksinasi memang masih menjadi polemik sejak awal dirancangkan sebagai solusi pamungkas untuk pandemi. 

Langkah pemerintah menangani wabah Covid-19 sejak awal telah menuai sejumlah kontroversi. Para ahli pun  tak sedikit yang angkat bicara mengenai pola penanganan wabah. Sejak kasus pertama ditemukan, pemerintah bahkan terkesan menyepelekan permasalahan wabah. Sampai pada akhirnya, vaksinasi menjadi cara pamungkas untuk menangani wabah. 

Dalam upaya penanganan wabah, vaksinasi sendiri memiliki peran yang sangat penting. Vaksinasi termasuk upaya specific protection (perlindungan khusus) yang dilakukan untuk melindungi diri dari serangan virus. Hanya saja vaksin sendiri membutuhkan kajian dan wajib melalui tahapan uji klinis di bawah arahan para ahli, hingga vaksinasi benar-benar dapat dilakukan. Tapi sayangnya, kebijakan vaksinasi ini terkesan terburu-buru, bahkan pemerintah sudah memesan terlebih dahulu vaksin tersebut sebelum hasil uji klinis tahap ke tiga selesai. 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun secara langsung mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan RI yang berisikan tiga poin rekomendasi yang patut diperhatikan yaitu; keamanan, imunogenisitas, dan keefektifan vaksin, dalam rencana imunisasi vaksin Covid-19 agar aman. Karena para pakar khawatir, pemerintah melompati langkah-langkah penting tersebut. 

Ngototnya pemerintah dalam pengadaan vaksin di akhir tahun ini, juga suara pakar yang tak didengar, memberikan dugaan kuat ada pertimbangan lain selain sains dalam menetapkan kebijakan pengadaan vaksin tersebut. Hal demikian menjadi wajar dalam sistem demokrasi kapitalisme yang tak menjadikan rakyat sebagai objek yang harus diurusi.

Berbeda dengan Islam, sistem buatan Allah Swt. yang menjadikan syariat yang dibawa Nabi menjadi pemutus seluruh perkara. Dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai fokus utamanya. Termasuk dalam bidang kesehatan. Sudah menjadi kewajiban dari negara untuk memberikan fasilitas kesehatan yang halal dan aman bagi setiap warga negaranya. 

Keamanan dan kehalalan dari vaksin inipun hanya bisa dijamin oleh negara dengan cara sebisa mungkin negara membuat sendiri vaksin tersebut. Tidak dengan cara mengimpor dari luar negeri apalagi negara kafir harbi yang jelas-jelas memusuhi Islam. Dilihat dari pandangan Islam pun, Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara mereka. 

Dalam Islam, pemerintah menyadari betul peran strategisnya dalam menentukan sehat dan sakitnya masyarakat. Kebijakan kesehatan dalam khilafah memperhatikan terealisasinya perilaku sehat dengan memperhatikan aspek promotif preventif. Serta memberikan jaminan keamanan atas setiap pelayanan kesehatan yang diberikan.  

Kontras dengan kondisi saat ini dimana justru masyarakat semakin was-was dengan keamanan dan efektivitas yang dari vaksin yang akan diberikan. Dalam sistem kapitalis, urusan apa pun termasuk vaksinasi, akan berakhir pada kemudaratan.

Maka dari itu, sudah seharusnya urusan umat ini diatur oleh aturan yang hakiki. Aturan yang berasal dari Sang Pencipta manusia, Allah Swt. Yaitu, Islam kaffah dalam bingkai khilafah. 

Wallahu a’lam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post