Situasi dunia khususnya negeri kita Indonesia saat ini, masih diliputi dengan situasi pandemi yang masih belum berakhir. Kondisi ini semakin parah, hal ini dapat dilihat dari grafik penambahan yang semakin menaik.
Kasus Covid-19 melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kamis (3/12), kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari.
Data ini membingungkan publik. Sebab, data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 nasional karena data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda. Selain itu, peningkatan terjadi akibat penumpukan data kasus Covid-19.
"Double input (data kasus Covid-19)," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/12).
Sementara itu, Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, mengatakan, perbedaan data Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19. Sengkarut data ini berujung penyajian informasi data Covid-19 tidak valid kepada masyarakat.
"Data yang dikomunikasikan ke masyarakat harus diyakini sudah cek dan ricek, sudah diyakini akurat sehingga masyarakat menerima data yang sudah bersih," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/12).
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020 lalu.Luhut membawahi 9 provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Luhut bahkan telah mengundang seluruh kepala daerah di Jawa untuk rapat koordinasi. Dalam rapat itu, Luhut mengungkap, diberi waktu dua minggu untuk mengendalikan Covid-19.
"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate," Namun diluar dugaan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.
Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Corona Covid-19 di 9 provinsi besar. "Fakta hingga saat ini belum berhasil," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Rabu, 2 Desember 2020.
Menurut Dicky, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Terbukti, Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah, mulai dari TBC, malaria, dan flu burung. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan itu semestinya ditugaskan kepada ahlinya. Sehingga tidak akan salah dalam mengambil keputusan.
Dengan alasan ekonomi, karena tidak adanya anggaran dan pemasukan, pemerintah memberlakukan PSBB dan New Normal , namun nyatanya tidak bisa menjadi solusi. Karena pemerintah tidak memberikan tracing kepada masyarakat sebelumnya. Keputusan ini dikarenakan pemerintah merujuk pada sistem Kapitalisme yang diterapkan dinegeri ini, suatu sistem yang berorientasi pada materi semata. Pada sistem ini yang dihitung hanya untung dan rugi. Kebijakan-kebijakan bermuara hanya untuk menguntungkan kepentingan penguasa saja. Pemerintah mengambil kebijakan tanpa peduli keselamatan rakyatnya. Pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk memisahkan pasien yang positif dengan sehat untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus covid -19.
Dinegeri Kapitalis, pengelolaan sumber daya alam maupun kesehatan sepenuhnya diberikan kepada swasta, sehingga masyarakat merasakan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fakta dilapangan membuktikan dengan minimnya jumlah ventilator, kapasitas rumah sakit yang tidak memadai dan masyarakat yang berobat secara mandiri menggunakan cara tradisional untuk sembuh dari covid. Ditambah lagi ditemukan kasus kasus penggelapan uang dana bantuan sosial untuk covid-19, gimana rakyat mau sejahtera, untuk kesejahteraannya saja sampai tega dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sistem demokrasi yang berasaskan sekularisme, yang menafikkan Islam sebagai solusi bernegara. Dalam sistem demokrasi peraturan dibuat oleh manusia sehingga kebijakan-kebijakan yang ada bersifat tidak solutif, tetapi menambah masalah. Demokrasi merupakan sistem yang gagal, terbukti tidak bisa menyelesaikan maslah pandemic ini. Lalu kebijakan dengan sistem apa yang bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini?
Sudah saatnya sistem yang ada dinegeri ini diganti, hanya sistem Islamlah yang bisa menyelesaikan permasalahan pandemic ini. Islam merupakan aturan yang datang dari Allah SWT, sebuah solusi yang paling sempurna untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan. Islam akan menjamin keselamatan dan keamanan ummatnya, sehingga apabila terjadi pandemi seperti saat ini maka pasien yang positif terkena akan dipisahkan dengan yang sehat. Pemimpin dalam Islam merupakan pelindung yang akan memberikan rasa aman dan nyaman pada rakyatnya. Wallohu'alam bishowab.
Post a Comment