OMNIBUS LAW MENUSIK STANDAR HALAL?




Oleh: Nuraminah, S.K.M

Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sampai saat ini terus menjadi perbincangan. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka akan terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang membuat polemik semakin memanas. Salah satunya kebijakan yang dikritisi adalah pengubahan sertifikat halal. Jika sebelumnya hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini memberikan alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia. Bersamaan dengan persiapan KIH tersebut, Pemerintah saat ini tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal.

Wapres menyebut ada delapan kawasan industri halal (KIH) yang sedang dalam pembangunan di berbagai daerah. Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service (liputan6.com, 15/10/2020). Inilah yang mendorong pemerintah mempercepat pengurusan sertifikasi halal agar semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan industri kecil segera mengantongi sertifikat halal bagi produknya.

Seperti yang dilansir oleh rri.co.id, Rabu (14/10/2020), Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini UU Ciptaker memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Terkait hal itu, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya.
“Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi,” kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu (14/10/2020).

Sertifikat halal. Jika sebelumnya hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini memberikan alternatif sertifikat halal dapat diberikan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Waktu sertifikasi tidak bisa pukul rata. Karena dalam auditnya, bahan-bahan dari produk itu berbeda. Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku,” tambahnya.
Diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sedangakan, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujan terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:
(a) Warga negara Indonesia
(b) Beragama Islam
(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi
(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
(f) Memperoleh sertifikat dari MUI
Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal. Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.

Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja. Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.
Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja. Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Kehadiran UU Ciptakerja dirasa tidak begitu diperlukan, terlebih dalam regulasi produk halal, mengingat masih adanya UU Jaminan Produk Halal, yang hingga saat ini saja masih perlu dikoreksi, kata Aisha. Ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengesahkan UU Ciptaker yang belum ‘matang’ ini juga sangat beresiko, sambungnya.

“UU Ciptaker ini sebenarnya tidak harus ada, karena UU Jaminan Produk Halal saja masih banyak yang perlu dikoreksi dan belum 100 persen berjalan, lalu BPJPH juga baru satu tahun disahkan, dimana pengelolaan teknis pendaftaran yang basic saja belum sempurna, ini malah ditambah dengan UU lain. apa tidak pusing!?” tegasnya. 

Jeratan sistem kapitalis sekularis telah menjadikan penguasa negeri menimbang segala sesuatu dengan untung rugi. Tidak peduli hal itu melanggar norma dan aturan agama. Sertifikasi yang dinilai oleh para kapitalis ataupun pengusaha menjadi batu sandungan dalam meloloskan suatu produk. Kini dengan adanya UU Ciptaker menjadi angin segar bagi kelancaran proses pembuatan sampai pendistribusian ke konsumen. UU Cipta Kerja ini memungkinkan untuk mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya dan mengesampingkan sertifikasi halal dari MUI.

Seperti itulah pandangan dari sistem kapitalisme sekuler saat ini memang hanya fokus pada industri dan keuntungan materi. Pemerintah kapitalistik memberikan label atau sertifikat halal bukan didorong oleh keimanan kepada Allah SWT namun karena faktor ekonomis dan materialistik, salah satunya untuk mengejar target pengembangan kawasan industri halal (KIH). Berbeda dengan sistem Islam, halal Bukan Sekadar Label atau bukan sekedar pilihan tetapi sebuah keharusan.

Tak hanya soal makanan. Sejarah Islam mencatat bahwa aturan-aturan tegas dan diberlakukan untuk melindungi Muslim dari minuman yang haram dan tidak tayyib. Contoh kasusnya adalah larangan meminum khamar atau minuman beralkohol. Khamar sudah dikenal masyarakat Arab sejak sebelum Islam datang.

Begitu juga dalam sistem Islam, kehalalan produk yang beredar di pasar sangat dijaga. Semua warga negara Islam mengkonsumsi makanan halal ataupun memproduksi makanan yang halal bukan didasari karena asas keuntungan yang diperoleh dari jaminan halalnya, tetapi karena mengonsumsi makanan yang halal adalah perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:
Surat Al-Ma’idah Ayat 88

ÙˆَÙƒُÙ„ُوا Ù…ِÙ…َّا رَزَÙ‚َÙƒُÙ…ُ اللَّÙ‡ُ Ø­َÙ„َالًا Ø·َÙŠِّبًا ۚ ÙˆَاتَّÙ‚ُوا اللَّÙ‡َ الَّØ°ِÙŠ Ø£َÙ†ْتُÙ…ْ بِÙ‡ِ Ù…ُؤْÙ…ِÙ†ُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS Al-Ma’idah: 88)
Wallahu a’lam bish-shawwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post