Oleh : Reka Nurul
(Pendidik Generasi)
Hampir 6 bulan lamanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR) dilaksanakan, setelah pada bulan Maret 2020 dimana pemerintah Indonesia memutuskannya untuk PSBB. Sekian lama juga guru dan siswa menikmati pahit manis pendidikan secara online atau daring (dalam jaringan). Bukan waktu yang sebentar memang PJJ itu berlangsung, berbagai permasalahan pun muncul, dari mulai ketidakmampuan membeli kuota internet, tugas siswa yang menumpuk, guru yang kehilangan cara untuk membuat bahan ajar, orangtua yang kewalahan mendampingi anaknya belajar, jaringan internet di daerah yang terbatas, sampai menelan korban bunuh diri dari kalangan pelajar. Semua pihak terutama elemen kependidikan tentu menginginkan pembelajaran normal tatap muka di sekolah sebagai mana biasanya dari tahun ke tahun, tapi pandemi ini membuat semuanya harus serba online, untuk menjaga interaksi dan penyebaran virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Kabar terbaru dari pemerintah Kabupaten Bandung, bahwa pemerintah berencana kembali membuka sekolah untuk tatap muka. Bupati Bandung, Dadang M. Naser mengakui saat ini, sekolah tatap muka tengah tahap perencanaan. Mungkin ini bisa menjadi angin segar bagi para tenaga pendidik dan siswa juga orangtua siswa, pasalnya semua sudah jenuh dengan aktifitas pembelajaran yang tidak normal ini.
Adapun update perkembangan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bandung, 70 kasus pada hari Jumat 13 November kemarin, hari Sabtu (14/11/2020) bertambah sebanyak 52 kasus. Sampai saat ini kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bandung mencapai 1469 kasus. (prfmnews.pikiran-rakyat.com).
Dibuka kembali sekolah dengan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Bandung itu antara ada angin segar dan juga ada kekhawatiran yang besar, karena di masa pandemi seperti sekarang ini bukan hanya "menjadi atau menjadikan pintar" yang diutamakan, tapi kesehatan dan keselamatan dari virus yang menghantui kita selama ini yakni, Covid-19 harus di perhatikan. Menurut kacamata kesehatan tentu dengan diselenggarakan kembali pembelajaran tatap muka secara bertahap kemungkinan besar akan menambah laju penambahan kasus positif Covid-19.
Di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, apalagi menyangkut dengan nyawa generasi penerus kita yakni para terpelajar. Pun Dadang Naser juga memaparkan, harus diwaspadai mulai dari keluarga kebawa ke sekolah, di sekolah terbawa ke tempat ibadah, harus diwaspadai betul jangan sampai ada (kluster). (Tribun Jabar). Sekedar diketahui pada pekan ini angka penularan di Jawa Barat meningkat. Peningkatan tersebut melebihi angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta. (Detik News)
Menurut penulis, pemerintah memerlukan langkah strategis untuk memecah kebuntuan dan kontradiksi kebijakan seperti ini, karena tidak dipungkiri meningkatnya jumlah positif Covid-19 di Indonesia ataupun di daerah itu bukan hanya karena masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, tapi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengijinkan dibuka kembali tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya yang bisa menjadi klaster baru.
Apabila kita cermati, penyebab pendidikan dilaksanakan secara PJJ atau BDR adalah karena adanya pandemi. Sebetulnya permasalahan utama dari pendidikan saat ini adalah karena pandemi ini belum berakhir. Perlunya kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan pandemi ini. Apabila memang ingin anak Indonesia kembali bersekolah, maka selesaikan dulu permasalahan utamanya yakni pandemi. Menyelesaikan pandemi tidak cukup dengan iklan-iklan semata, seperti mengharuskan masyarakat ingat pesan ibu, yakni 3 M mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Namun, disamping itu perlu kebijakan yang kongkrit dari pemerintah agar laju pandemi ini segera melambat bahkan berakhir. Tentunya banyak saran para ahli, terkait bagaimana menghentikan laju penyebaran Covid-19 ini.
Dengan berbagai risiko yang harus berani pemerintah pikul, yakni misalnya dengan lockdown total, dimana pemerintah harus mau menjamin kebutuhan pokok rakyatnya sampai pandemi selesai. Karena begitulah tugas dan tanggungjawab kepala negara, yakni melindungi. Seharusnya tidak ada hubungan untung rugi dari setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Memang benar terkait bagaimana Islam menyelesaikan pandemi, Islam menyuruh lockdown total di awal datangnya pandemi. Sehingga penyebarannya tidak meluas seperti sekarang, dan akan lebih mudah untuk ditangani dan di recovery. Rasulullah saw. bersabda,
“..... Kalau kalian mendengar ada wabah thaun di suatu negeri, janganlanh kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah thaun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu." (HR Bukhari-Muslim)
Wallahu'alam bishawab.
Post a Comment