Oleh: Siti Aisyah, S.Pd
(Aktivis Literasi Papua)
Masa pandemi virus Corona belum berakhir. Namun di sebagian daerah justru akan mengadakan pesta Demokrasi untuk memilih kepala daerah mereka .
Hasil survei Charta politika dan Indikator politik menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan pilkada 2020 di tunda karena takut terpapar Corona. Penundaan juga sarankan oleh para pakar, menimbang kasus Covid-19 -19 di Indonesia belum mereda. Apalagi saat ini, Indonesia sedang berada di posisi puncak penyebaran. Mayoritas masyarakat tidak setuju. Masyarakat yang siap datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya tidak sampai 50%. "hanya 31.8% setuju Pilkada tetap di gelar 9 Desember mendatang. Ini menjadi PR besar. Bukan tidak mungkin akan menjadi tantangan terbesar terhadap partisipasi publik pada penyelenggaraan pilkada sepanjang sejarah di lakukannya pemilihan secara langsung".ucap Yunarto (detikNews.com, 22/7/2020)
Namun, saran ini dinyatakan oleh anggota DPR RI, Guspardi Gaya tidak tepat. Sebab Covid-19, bersifat dinamis jumlahnya naik turun. Diperkuat lagi dengan penyataan yang sama dari jubir presiden, Fadjroel Rahman bahwa Pilkada 2020 sesuai dengan jadwal, karena tidak tahu kapan pandemi berakhir. (lensamediaNews.com, 3/10/2020)
Meski opini penundaan pilkada telah menjadi aspirasi banyak elemen bangsa. Nyatanya pemerintah tetap menolak opsi ini dan akan tetap menyelenggarakan pilkada 9 Desember mendatang apapun resikonya. Akan tetapi sudah ada kah jaminan negara bahwa masyarakat akan baik-baik saja?
Pemerintah bersikeras menyelenggarakan pilkada meski pandemi ini belum berakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa Demokrasi yang berjargon dari, oleh ,dan untuk rakyat hanya sekedar isapan jempol belaka.Terbukti pemerintah sudah tidak lagi memikirkan kepentingan rakyatnya tetapi berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan berebut tahta.
Semakin cepat kekuasaan di raih semakin cepat pula kepentingan-kepentingan politik lainnya dapat mereka laksanakan. Oleh sebab itu semakin cepat Pilkada dilaksanakan maka semakin baik untuk mereka dan semakin cepat mereka berkuasa.
Dalam Demokrasi, pilkada adalah perpanjangan tangan demokrasi untuk menempatkan pion-pionnya di wilayah strategis mereka. Hal ini di lakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaan kapitalis. Sehingga dalam kondisi pandemi seperti saat ini Pilkada tetap di laksanakan.
Dalam masa pandemi ini banyak masyarakat hidup kesusahan. Roda perekonomian semakin tidak stabil karena banyak yang di PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja. Pedagang kali lima yang di batasi jam operasionalnya.Belum lagi harga sembako yang meningkat drastis.
Berdasarkan masalah di atas bukankah sebaiknya jika alokasi dana pilkada di gunakan untuk membantu rakyat? Karena kita ketahui bersama dana untuk Pilkada itu sangat besar. Belum lagi resiko terpapar virus Covid-19 saat berkampanye karena akan ada kerumunan orang. Maka bukan tidak mungkin jika lonjakan kasus penyebaran virus ini akan meningkat. Ancaman penularan Covid-19tentu akan mengintai keselamatan petugas dan pemilih
Oleh sebab itu sebaiknya pilkada 2020 di tunda saja. Mengingat resiko yang di timbulkan sangat besar. Bukan tidak mungkin justru memperpanjang masa pandemi. Akibatnya kurva akan sulit melandai. Sudah banyak korban berjatuhan dari tim medis yang merupakan garda depan dalam menghadapi Covid-19.
Wallahu a'lam
Post a Comment